Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sudikerta Ditahan

Bali Tribune/Sudikerta
balitribune.co.id | Denpasar - Setelah menjalani pemeriksaan secara intensif, mantan Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta akan ditahan. Kepastian ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Hengky Widjaja. "Informasi dari penyidik, setelah pemeriksaan akan dilakukan penahanan," ungkapnya.
Meski demikian, namun Hengky enggan menjelaskan tentang alasan penahanan terhadap mantan Ketua DPD Golkar Bali itu. "Itu (alasan - red) pertimbangan dan kewenangannya penyidik. Yang jelas, informasinya akan ditahan," ujarnya.
 
Sudikerta ditangkap anggota Dit Reskrimsus Polda Bali di Gate 3 Bandara Ngurah Rai, Kamis (4/4) pukul 14.19 Wita. Saat itu, mantan Wakil Bupati Badung ini hendak terbang ke Jakarta dengan pesawat Garuda. Belum diketahui secara pasti, apakah saat itu Sudikerta sengaja mangkir dari pemanggilan penyidik atau bukan. Sebab, hari ini juga jadwal pemanggilan terhadap Sudikerta namun mantan Ketua DPD Golkar Bali itu tanpa ada kabar kepada penyidik. 
 
Sudikerta ditetapkan sebagai tersangka sejak November 2018 lalu dalam kasus tanah Pelaba Pura Jurit Uluwatu yang dilaporkan oleh pihak Maspion Group. Selain Sudikerta, penyidik juga telah menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus ini. Mereka adalah I Wayan Wakil  (51), Anak Agung Ngurah Agung (68) dan Ida Bagus Herry Trisna Yuda (49) yang merupakan adik iparnya Sudikerta. Bahkan,  Herry Trisna telah diperiksa penyidik sebagai tersangka pada Selasa  (2/4) lalu. Sudikerta diduga melakukan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan dan/atau menggunakan surat/dokumen yang diduga palsu seolah-olah asli dan/atau Pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP dan/atau pasal 263 ayat (2) KUHP dan/atau pasal 3 UU nomor 8 th 2010 ttg Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. "Ancaman hukuman 20 tahun penjara dan denda paling banyak 10 milyar rupiah," terangnya. ray
wartawan
Bernard MB
Category

Aparatur Pemerintah Diminta Rasakan Kesulitan Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Setelah resmi dilantik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, ratusan pegawai non ASN yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 ditutuntut mampu merasakan langsung kesulitan rakyat, agar tidak bekerja seenaknya dan selalu peka terhadap kondisi masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan Bangli Terima Penyampaian 2 Raperda dari Eksekutif

balitribune.co.id | Bangli - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangli menggelar Rapat Paripurna bersama Eksekutif (Pemkab) Bangli terkait penyampian 2 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yakni, Pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) semesta Berencana Bangli tahun 2025-2029, pada Selasa (2/7)

Baca Selengkapnya icon click

Serikat Pekerja Pariwisata Minta Pemerintah Mengkaji Rencana Pelaksanaan KRIS Satu Ruang Perawatan

balitribune.co.id | Badung - Federasi Serikat Pekerja Pariwisata (FSP Par) SPSI Kabupaten Badung mendesak pemerintah untuk mengkaji kembali rencana pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang menyeragamkan ruang perawatan di rumah sakit menjadi satu kelas.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.