balitribune.co.id | Jakarta - Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian atau Polri menurun drastis pada akhir 2021. Hal tersebut tercatat melalui survei Indikator Politik yang dilakukan pada 3-11 Desember 2021. Terlihat tingkat kepercayaan turun menjadi 74,1 persen.

"Kepercayaan terhadap polisi drop tajam 6 persen," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam saluran YouTube Indikator Politik, dikutip dari merdeka.com, Minggu (9/1).

Dia menjelaskan, pada bulan sebelumnya kepercayaan Polri mencapai 80,2 persen. Merosotnya kepercayaan masyarakat lantaran banyaknya kasus yang dialami polisi.

Mulai dari ada seorang polisi yang memaksa pasangannya untuk aborsi. Hingga, kata Burhanuddin, terdapat oknum yang melakukan pelecehan seksual kepada seorang istri tahanan. "Isu yang ternyata menurunkan trust terhadap kepolisian," bebernya.

Walaupun begitu, dia menilai, kepercayaan masyarakat lebih tinggi pada institusi Polri dibandingkan dengan KPK dan Kejaksaan. Terlihat kepercayaan publik terhadap KPK mencapai 71,1 persen sedangkan Kejaksaan 70,9 persen.

Indikator Politik Indonesia melakukan survei tatap muka pada 6-11 Desember 2021. Penarikan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan jumlah responden mencapai 1.220 orang. Survei ini memiliki margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sementara perihal pemberantasan korupsi, Indikator Politik mencatat, 36,9 persen masyarakat menganggap bahwa pemberantasan korupsi Indonesia memburuk. Hanya ada 25,7 persen yang bilang baik dan 3,6 persen menganggap sangat baik. Ada 27,7 persen responden menyatakan kondisi pemberantasan korupsi dalam keadaan sedang.
Penegakan Hukum Menurun

Indikator Politik Indonesia juga mencatat bahwa tren opini publik yang menganggap kondisi penegakan hukum di Indonesia memburuk mengalami kenaikan. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin mencatat, kondisi ini meningkat seiring pandemi Covid-19 yang hampir dua tahun menerjang Tanah Air.

"Kalau kita lihat data tren, meskipun mayoritas masyarakat mengatakan penegakan hukum nasional itu lebih banyak yang mengatakan baik, tetapi yang mengatakan buruk cenderung meningkat dibanding sebelum pandemi," ujar Burhan.

Responden yang menyatakan kondisi penegakan hukum dalam keadaan sedang pada Desember 2021 ada 31,9 persen.

Politik dan Keamanan

Responden menilai kondisi keamanan Indonesia baik-baik saja masih mayoritas. Yakni 58 persen. Dalam kondisi sedang 29,5 persen. Dan hanya sekitar 11 persen responden menganggap kondisi keamanan di Indonesia buruk dan sangat buruk.

Burhanuddin mengatakan, kendati publik yang memandang kondisi politik di Indonesia baik, namun rentangnya tak jauh berbeda dengan yang menilai kondisi politik nasional buruk.

Jika dibaca secara garis waktu, di 2019 silam publik yang berasumsi kondisi politik baik masih berkisar di angka 41 persen. Kemudian turun di Januari 2020 jadi 37,1 persen.