Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tambah Pos dan Petugas Pungutan Retribusi di Nusa Penida

Bali Tribune/ RETRIBUSI - Petugas laksanakan pungutan retribusi di Nusa Penida sesuai Perda.
balitribune.co.id | Semarapura - Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di kecamatan Nusa Penida, berbagai polemik pun bermunculan baik dari masyarakat, pelaku pariwisata maupun dari wisatawan. 
 
Namun nyatanya bukannya menurun penerimaan retribusi malah berdasarkan rekap terakhir pada jam 15.20, total penerimaan retribusi pada hari ke dua, Selasa (2/7), penerapan Perda Retribusi di empat pos pemungutan di Kecamatan Nusa Penida, penerimaan meningkat menjadi Rp. 62.610.000. Jumlah tersebut berasal dari pelabuhan di Jungutbatu sebesar Rp 9.925.000, pelabuhan di Lembongan sebesar Rp 33.960.000, pelabuhan di Banjar Nyuh 1  Rp 13.575.000, serta pelabuhan Banjar Nyuh 2 Rp 5.150.000,.
 
Terkait polemik  yang terjadi selama pemungutan berlangsung, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta kembali mengundang dan mengumpulkan pihak-pihak yang terlibat seperti Kecamatan, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan dan Polisi Pamong Praja guna mengevaluasi dan membahas segala kelemahan yang ditemukan sejak pemberlakuan Perda Retribusi, bertempat di Rumah Dinas Bupati, Selasa (2/7).
 
Dalam pertemuan tersebut, dihasilkan sejumlah masukan diantaranya penambahan pos pungutan retribusi dari yang awalnya empat menjadi delapan pos pemungutan. Serta dibarengi dengan penambahan petugas menjadi berjumlah 24 petugas pungut. Masukan lainnya yaitu menjalin kerjasama dengan para pengusaha boat penyebrangan supaya memungut retribusi para wisatawan dari loket tiket boat. Dengan demikian diharapkan tidak menimbulkan penumpukan dan kemacetan saat dilakukan pemungutan di Nusa Penida. 
 
Untuk memberikan jaminan bahwa retribusi akan memberikan manfaat dan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan wisatawan maka akan segera dibuat fasilitas penunjang pariwisata seperti toilet. Serta membuat kajian terkait destinasi yang ada sehingga destinasi wisata ini benar benar layak untuk dikunjungi termasuk jalan dan infrastruktur lainnya. 
 
Terkait pemungutan dari desa terhadap para wisatawan, Pemda mengambil sikap akan perintahkan desa untuk mencabut Perdes tentang pungutan wisatawan, sehingga tidak terjadi pungutan ganda. Dari pendapatan retribusi resmi ini nantinya akan dimanfaatkan untuk alokasi pembangunan infrastruktur desa yang disalurkan melalui dana BKK. Kepada masyarakat Nusa Penida, Bupati Suwirta berharap untuk bekerja sama demi kebaikan bersama dan kemajuan Nusa Penida.
 
Selain itu, jika pelabuhan segitiga emas telah selesai, selanjutnya akan dibuat sistem terpadu yang akan mengkoordinir semua aktifitas pariwisata sehingga akan meningkatkan kwalitas dan kwantitas pariwisata di Nusa Penida menjadi lebih baik. 
 
Bupati Suwirta berharap ke depan Perda tidak lagi menjadi polemik, menurutnya perda tidak dibuat begitu saja namun sudah melalui berbagai kajian akademik serta dengan persetujuan eksekutif dan legislatif.  Selain itu, berdasakan temuan BPKP, sumber sumber Pendapatan di Klungkung harus segera diakomodir sehingga PAD Klungkung bisa bertambah dan akan dapat mempercepat pembangunan. 
wartawan
Ketut Sugiana
Category

D'Youth Fest 6.0 Catatkan 42 Ribu Pengunjung, Nilai Transaksi Tembus Rp3,2 Miliar

balitribune.co.id I Denpasar - D'Youth Fest 6.0 kembali membuktikan diri sebagai salah satu ajang ekonomi kreatif dan ruang ekspresi generasi muda terbesar di Kota Denpasar. Seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak pertengahan Juni hingga akhir Juli 2026 berhasil menarik antusiasme masyarakat. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Desa Sidan dan Desa Bona Masuk 16 Desa Transparan se-Bali

balitribune.co.id I Gianyar - Dua Desa Perwakilan Kabupaten Gianyar masuk dalam 16 Desa Transparan pada Apresiasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Desa tahun 2026 oleh Komisi Informasi Provinsi Bali. Diumumkan melalui Keputusan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor 183/01/VII/KI.BALI/2026 di Ruang Rapat Komisi Informasi Provinsi Bali, Selasa (28/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Terdaftar di DPT Pilkel, TNI/Polri Bolehkah Nyoblos?

balitribune.co.id I Gianyar - Selain memiliki hak memilih, anggota aktif TNI maupun Polri juga diperbolehkan mencalonkan diri sebagai perbekel. Hal ini disiratkan oleh Dinas PMD Gianyar kepada Penitia Pilkel serentak tahun 2026. Menariknya, meskipun nantinya anggota TNI/ Polri  masuk DCS/ DCT Pilkel apakah akan berani mencoblos? Karena prinsip netralitas ini merupakan bagian dari kewajiban institusi TNI dan Polri.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.