Balitribune.co.id | Negara - Mejadi rumah sakit rujukan pasien Covid-19 di Jembrana berdampak pada kunjungan pasien ke RSU Negara. Pasien kini enggan dirujuk dan dirawat di rumah sakit plat merah ini. Di lain sisi insentif bagi tenaga medis yang menjadi garda terdepan penganan kasus Covid-19 terutama di Puskesmas masih belum merata.
Kendati banyak pasien Covid-19 yang sudah sembuh dan diperbolehkan pulangkan, namun masyarakat merasa khawatir untuk menjalani perawatan di RSU Negara dan lebih melirik rumah sakit swasta. Enggannya pasien untuk dirujuk ke rumah sakit milik Pemkab Jembrana setelah adanya belasan pasien Covid-19 yang dirawat menjadi perhatian serius kalangan legislatif di Jembrana.
Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Jembrana Ida Bagus Susrama mendampingi Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi usai sidak ke sejumlah puskesmas dan hotel tempat karantina Pekerja Migran Indonesia (PMI), Selasa (12/5), mengatakan kondisi RSU Negara kini mulai sepi diduga karena kekhawatiran masyarakat karena Covid-19. Pihaknya meminta puskesmas tim medis bisa mengedukasi masyarakat/pasien agar bersedia dirujuk ke RSU Negara.
Walaupun di RSU Negara ada pasien kasus Covid-19 yang menjalani perawatan, pihaknya memastikan Covid-19 tidak akan menular ke pasien lainnya. Sehingga masyarakat tidak perlu merasa khawatir untuk dirujuk ke RSU Negara. "Jangan malah mengarahkan ke rumah sakit lain seperti swasta. Jangan sampai ada ketakutan baru karena Covid. Di RSU kan sudah ada tempat isolasi khusus, jadi masih aman untuk pasien lain," jelasnya.
Selain itu, kalangan legislatif menyoroti adanya insetif tenaga medis yang menjadi garda terdepan penangan pasien Covid-19 yang tidak merata khususnya di Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Jajaran Pansus I yang membidangi penanganan Covid-19 menurutnya sudah langsung mengecek kondisi di Puskesmas I Jembrana di Dangintukadaya, Puskesmas II Jembrana di Air Kuning dan Puskesmas II Negara di Banyubiru. "Memang insentif baru bisa untuk tujuh orang karena anggaran masih terbatas namun untuk pengaturan diserahkan ke pihak Puskesmas. Yang penting merata bukan masalah nominal," jelasnya.
Pihaknya menekankan agar petugas medis penanganan Covid-19 di Puskesmas sebagai ujung tombak agar mendapatkan insentif yang merata. Terlebih menurutnya ketersediaan rapid test dan APD untuk tim medis saat ini masih aman dan terpenuhi.
Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi mengatakan kendati insetif tenaga medis masih belum merata, namun menurutnya tidak berpengaruh terhadap kinerja tenaga medis terlebih ditengah situasi pandemic Covid-19. Pihaknya memastikan tenaga medis di setiap Puskesmas telah bekerja secara professional. Seperti dicontohkannya dalam penanganan kasus Covid-19, setiap pasien yang perlu rapid test sudah terlayani dengan baik.
Terkait kendala yang menyebabkan belum terealisasinya insentif bagi tenaga medis menurutnya akan dibahas dalam rapat kerja Pansus dengan leading sector terkait. "Harapan kami insentif bisa diberikan kepada tim medis termasuk surveylance secara merata. Nanti kita juga akan bahas masalah ini. Padahal di Puskesmas kan diberi kewenangan untuk anggaran, sejatinya bisa dimaksimalkan juga selain bantuan dari kabupaten," jelasnya.
wartawan
Putu Agus Mahendra
Category
