Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tekan Inflasi, Dinas PKP Bangli Gelar Pasar Tani

Bali Tribune / Suasana pasar tani di alun-alun Bangli

balitribune.co.id | BangliGuna  menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi, Pemkab Bangli melalui Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) kian menggencarkan pelaksanaan Pasar Tani. Bahkan Dinas PKP Bangli merancang pelaksanaan Pasar Tani  di tahun 2024 sebanyak 20 kali. Sementara  kali ini, Pasar Tani digelar serangkaian HUT Bangli ke-820 yang dipusatkan di Alun-alun Bangli, Selasa (14/5). Turut hadir saat itu, Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar, Forkompinda Bangli dan instansi terkait lainnya. 

Menurut Kadis PKP Bangli, I Wayan Sarma, kegiatan pasar tani dilatarbelakangi ketersedian pangan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan harus terpenuhi dan pemenuhannya merupakan kewajiban pemerintah. "Oleh karena itu, akses pangan yang murah dan terjangkau harus selalu tersedia. Selain itu, untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi harus terjaga," kata Sarma.   

Mengacu pada pengalaman-pengalaman sebelumnya, kata Sarma, kelompok bahan pangan pokok menjadi penyumbang inflasi terbesar.  Karenanya, konsep pasar tani ini sesungguhnya untuk memperpendek rantai pasar. "Pasar tani ini memfasilitasi pertemuan produsen dengan konsumen. Kita berikan subsidi transport, sehingga bawang misalnya yang dihasilkan petani di Songan, harganya adalah harga ditingkat petani. Sehingga dalam pasar tani sudah pasti harganya lebih murah," ujarnya.

Disampaikan juga, kegiatan pasar tani ini juga merupakan salah satu aksi dari tim penanggulangan inflasi daerah. Oleh karena itu, dalam tahun 2024 pihaknya merancang pelaksanaan pasar tani sebanyak 20 kali dalam setahun. "Sepuluh kali kita adakan dalam kaitannya HUT Bangli dan 10 kali berikutnya kita keliling ke masing-masing kecamatan yang kita rencanakan di bulan September. Kita pilih bulan September karena dalam rangka hari keagamaan Galungan dan Kuningan," jelasnya.

wartawan
SAM
Category

Koster Ajukan Raperda Alih Fungsi Lahan Buat Kendalikan Pembangunan

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster, mulai mengajukan Rancangan Peraturan Daerah berjudul Pengendalian Alih Fungsi dan Alih Kepemilikan Lahan Produktif dan Sawah serta Praktik Nominee ke DPRD Bali.

Koster di Denpasar, Senin (1/12) , mengatakan, raperda ini untuk mengendalikan pembangunan masif yang semakin hari semakin memakan lahan produktif.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gubernur Koster Bahas Raperda Pengendalian Toko Modern Lindungi Warung

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) berjudul Pengendalian Toko Modern Berjejaring demi melindungi perekonomian warga di warung-warung mikro (UMKM).

Gubernur Koster di Denpasar, Senin (1/12), menyampaikan ke DPRD Bali bahwa mengendalikan waralaba-waralaba yang semakin hari terus bertambah di Bali itu penting.

Baca Selengkapnya icon click

Investor Asal Prancis Jadi Pengedar Narkoba

balitribune.co.id | Mangupura - Seorang investor asal Prancis berinisial QAAS (35) ditangkap anggota Polres Badung karena kedapatan membawa berbagai jenis narkotika di kawasan Canggu, Kuta Utara, Kabupaten Badung,  Jumat (28/11) sekitar pukul 13.30 WITA. Peran tersangka sebagai pengedar narkoba. Menariknya, ia sempat melakukan perlawanan saat diamankan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Batalkan Putusan PN Singaraja, MA Vonis Terdakwa Kasus Penusukan 3 Tahun Penjara

balitribune.co.id | Singaraja - Upaya hukum Kasasi yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng atas kasus pembunuhan di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, dengan terdakwa I Wayan Suarjana alias Jana (46), dikabulkan Mahkamah Agung (MA). Melalui putusannya MA menjatuhkan vonis tiga tahun penjara kepada Suarjana setelah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pembunuhan.

Baca Selengkapnya icon click

BKSAP DPR RI Kunjungi Pemkot Denpasar, Bahas Waste Management dan Quality Tourism

balitribune.co.id | Denpasar - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan bahwa Provinsi Bali, khususnya Kota Denpasar, memerlukan perhatian lebih besar dari pemerintah pusat untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan kualitas pariwisata. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.