Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tekanan Inflasi Bali November Rendah Terkendali

Bali Tribune/Trisno Nugroho

balitribune.co.id | Denpasar - Tekanan inflasi Provinsi Bali pada bulan November 2019 melandai dibandingkan bulan sebelumnya. Berlanjutnya penurunan tarif angkutan udara dan mulai masuknya panen raya cabai rawit dan cabai merah di beberapa daerah sumber pasokan, menjadi faktor penahan tekanan inflasi Bali, khususnya di wilayah Denpasar. Namun demikian, penurunan inflasi lebih lanjut tertahan oleh meningkatnya tekanan inflasi untuk komoditas sayuran dan buah-buahan, sebagai dampak lanjutan musim kemarau yang lebih panjang pada tahun 2019, sehingga mempengaruhi kuantitas produksi komoditas tersebut. 

“Berdasarkan pola historisnya, realisasi inflasi Bali pada bulan November selalu menunjukkan tekanan yang tinggi, terkonfirmasi dari tingginya tingkat inflasi bulanan (mtm) disetiap tahun pada periode November,” ungkap Kepala KPw BI Bali, Trisno Nugroho di Denpasar, Selasa (3/12/2019).

Namun demikian realisasi inflasi pada periode November 2019 ternyata sangat berbeda dari pola historisnya selama ini. Tingkat inflasi Bali pada November 2019 merupakan yang terendah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. 

“Capaian melandainya tekanan inflasi pada November 2019 tersebut, tidak terlepas dari kolaborasi, sinergi dan koordinasi yang terjalin dengan baik antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Bali beserta seluruh unsur Tim Pengendalinan Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga tingkat inflasi menjadi terkendali,” ujarnya.

Pada November 2019, Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 0,03% (mtm), turun dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,10% (mtm). Pencapaian inflasi Bali bulan November ini tercatat lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Nasional yang tercatat sebesar 0,14% (mtm). Sementara itu secara tahunan, inflasi Bali tercatat sebesar 2,46% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan Nasional yang sebesar 3,00% (yoy). Dengan demikian, inflasi Bali pada November 2019 masih berada pada rentang sasaran inflasi nasional 3,5%±1% (yoy).

Deflasi terjadi pada Kota Denpasar yang tercatat sebesar -0,01% (mtm) sedangkan Kota Singaraja mencatat inflasi sebesar 0,22% (mtm). Di Kota Denpasar, deflasi bersumber dari penurunan harga pada kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -0,49% kelompok sandang sebesar -0,26% dan kelompok bahan makanan -0,10%, sedangkan kelompok lainnya mengalami inflasi. Sementara inflasi di Singaraja bersumber dari peningkatan harga pada kelompok bahan makanan yaitu sebesar 0,42%. 

Seiring dengan resiko meningkatnya tekanan inflasi menjelang akhir tahun, yang bersumber pada peningkatan permintaan sejalan dengan perayaan Natal, Tahun Baru dan liburan akhir tahun serta terdapat beberapa perayaan hari besar keagamaan di Bali pada bulan Desember (a.l Saraswati dan Pagerwesi), 

“Perlu diwaspadai dan mendapat perhatian dari semua pihak,” tukasnya.

Selain itu, ketergantungan pasokan pada daerah lain yang tinggi, juga masih menjadi tantangan yang perlu terus diperhatikan. Oleh karena itu, pelaksanaan kerjasama antar daerah dalam wadah TPID dalam pemenuhan pasokan merupakan salah satu strategi dan kebijakan dalam memastikan ketersediaan pasokan pada tingkat harga yang wajar.

Bank Indonesia Provinsi Bali bersama OPD yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali akan berperan aktif dalam mengawal dan mengendalikan inflasi melalui pemantauan kecukupan stok ketahanan pangan, menjaga stabilitas dan ekspektasi harga, penggalian informasi dengan stakeholders/instansi terkait, serta melalui forum koordinasi  TPID dalam mengambil langkah – langkah antisipatif pengendalian inflasi. TPID meletakkan fokus utama pada komoditas penyumbang inflasi pada akhir tahun antara lain komoditas pada sektor pertanian yaitu bawang merah, cabai rawit, cabai merah, dan beras. Selain itu, pada sektor peternakan komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras, serta komoditas lain seperti komoditas rokok dan tarif angkutan udara. 

wartawan
Arief Wibisono
Category

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.