Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tenaga PPL di Bangli Masih Kurang

Bali Tribune/I Wayan Sarma.


balitribune.co.id | Bangli  - Keberadaan petugas penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Bangli masih kurang. Imbasnya ada petugas yang rangkap pekerjaan untuk  memberikan pembinaan di desa. Di sisi lain, untuk memenuhi kebutuhan PPL dibantu oleh penyuluh pertanian swadaya (PPS). 
 
Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) Bangli, I Wayan Sarma mengatakan PPL bertugas memberikan penyuluhan, pendampingan serta memfasilitasi para petani. Satu PPL idealnya melayani satu desa. Namun karena jumlah PPL masih kurang maka ada petugas yang melayani di dua desa. "Karena tenaga PPL kurang maka seorang PPL harus mengkaver 2 desa,” jelasnya.
 
Sementara saat ini tercatat ada 83 orang PPL baik PNS maupun PPPK. Masih dibutuhkan sekitar 11 orang PPL Disinggung terkait penambahan PPL, Wayan Sarma mengaku hampir setiap tahun mengusulkan penambahan petugas PPL. Namun demikian usulan belum tercover seluruhnya. "Upaya yang kami lakukan adalah mengajukan infasing. “Semula meraka sebagai staf yang kompetensi sesuai persyaratan, kami ajukan untuk menjadi status jabatan fungsional penyuluh. Tentu setelah melalui berbagai proses, seperti: harus lulus uji kompetensi oleh Kementan," terangnya. 
 
Sementara itu untuk memenuhi kebutuhan penyuluh, maka dilakukan pembinaan terhadap petani untuk bisa meneruskan informasi kepada petani lainya. "Petani menjadi penyuluh swadaya. Petani yang diunggulkan dan dibina oleh Dinas yang dipersiapkan untuk membantu penyebarluasan informasi. Mereka adalah pengurus kelompok, sehingga minimal di kelompokanya bisa berperan," sebutnya. 
wartawan
Agung Samudra
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.