Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Terbuka Peluang Bumdes, Koperasi, dan LPD Jadi Pangkalan Elpiji 3kg

Ekonomi
I Ketut Wija (kiri) dan Dewi Setyowati

Denpasar, Bali Tribune

Dalam rapat koordinasi (rapat koordinasi) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali yang digelar di Gedung BI Denpasar, Selasa (24/5), Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, Ketut Wija, yang juga Sekretaris TPID Provinsi Bali, mengatakan, subsidi yang diberikan pemerintah untuk elpiji 3 kg sudah sangat luar biasa.

“Contohnya begini, kalau harga eceran tertinggi (HET) Rp14.500 per tabungnya di tingkat pengecer, namun kenyataannya di lapangan harganya melonjak. Di Nusa Penida harganya bisa mencapai Rp30 ribu hingga Rp32 ribu. Bahkan rata rata di seluruh kabupaten di Bali harga elpiji 3 kg satu tabungnya mencapai Rp. 20 ribuan,” katanya.

Empat tabung 3 kg bisa dioplos ke elpiji 12 kg yang harganya Rp150 ribu. “Jadi bandingkan saja jika membeli empat tabung elpiji senilai HET tidak sampai Rp60 ribu berbanding dengan satu tabung 12 kg Rp150 ribu. Jauh sekali bedanya,” ucapnya. Untuk itulah pihaknya melalui TPID Provinsi Bali menggandeng Polda Bali, Ka Binda, Pangdam IX/Udayana dalam memantau distribusi elpiji 3 kg.

“Mereka tadi menyatakan kesiapannya dalam membantu TPID memantau peredaran elpiji 3 kg dimana sebenarnya ada permainan harga ini,” ujarnya. Lantas ia menjelaskan, harga mulai dari Manggis (Karangasem) kepada SPBE setelah Rp11. 550. Sedangkan dari SPBE ke agen Rp13.300. Kalau dilihat dari sini sebenarnya agen telah memiliki keuntungan.

Kemudian dari agen ke pangkalan mestinya Rp14.500. Namun faktanya kata Wija, ketika sampai ke masyarakat harga elpiji 3 kg justru malambung tinggi sekali. “Nah inilah yang tadi kita bahas. Kami akan meminta data agen dan pangkalan dari Pertamina,” katanya lagi.

Ia juga meminta TPID kabupaten/kota yang ada di Bali setelah memegang data agen dan pangkalan memastikan betul bahwa harga di agen Rp13.300 dan di pangkalan Rp14.500. “Kalau ini sudah dikerjakan, artinya tinggal di pengecer. Saya kira mereka cari untungnya tidak banyak,” katanya.

Yang perlu disikapi, kata Wija, yaitu mencari missing link apakah di pangkalan ataukah di agen. Bahkan ia membantah jika kesalahan itu ada di pengecer. “Selama ini kan kita selalu menyalahkan pengecer. Nanti kita cari sumbatannya di pangkalan dan agen, ini harus disikapi tegas,” katanya.

Langkah kongkret pemerintah yang akan dilakukan saat ini ujarnya yaitu mendata harga jual di agen. “Ini langkah kongkret kami saat ini, apalagi sebentar lagi mereka pulang dengan data yang dimiliki mereka bisa pastikan harga di tingkat pangkalan elpiji 3kg dijual Rp14.500 per tabungnya,” tandas Wija.

Pangkalan

Kepala KpW BI Bali, Dewi Setyowati, yang juga merangkap Wakil Ketua TPID Provinsi Bali menambahkan, Pertamina telah memutuskan TPID kota/kabupaten untuk membuka pangkalan melalui bUMDES, LPD, ataupun koperasi. Mreka sanggup menjadi pengawas distribusi elpiji 3kg.

“Mereka menyatakan kesanggupannya jadi pengawas dan memastikan jika harga elpiji 3 kg dijual dengan harga Rp14.500,” sebut Dewi. Iapun menyatakan, berdasarkan data agen dan pangkalan, akan bisa diketahui di mana lagi perlu dibuka pangkalan biar semuanya merata untuk masyarakat akhir.

Ketika dikonfirmasi apakah ini bentuk lemahnya pengawasan Pertamina terhadap distribusi elpiji 3 kg, hingga akhirnya mesti melibatkan TPID, Dewi menyatakan, tidak perlu mencari ini kesalahan siapa. Yang penting bagaimana ke depannya, apalagi Pertamina telah membuka akses penambahan pangkalan.

Terkait harga elpiji 3 kg untuk kawasan Nusa Penida, baik Wija maupun Dewi sepakat harga sebelumnya telah sepakat harga di tingkat pangkalan Rp16.500. Namun faktanya harga saat ini mencapai Rp30 ribu hingga Rp32 ribu. “Nanti kita akan cek lagi apakah ada biaya tambahan, setelah itu didapat baru kita tetapkan harga untuk Nusa Penida,” pungkasnya.

wartawan
Arief Wibisono
Category

Tindak Lanjutan Arahan Presiden, Bupati Bangli Hidupkan Lagi Tradisi Gotong Royong dan Jumat Bersih

balitribune.co.id | Bangli - Pemkab Bangli mengelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bangli, untuk menindaklanjuti arahan Presiden RI dan instruksi Gubernur Bali, Senin (23/2/2026). Rakor yang berlangsung  di Gedung Bukti Mukti Bhakti (BMB) Kantor Bupati Bangli itu, dihadiri langsung Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, didampingi Wakil Bupati I Wayan Diar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

133 Perbekel se-Tabanan Dikumpulkan, Inspektorat Tekankan Wajib Lapor LHKPN Sebelum 31 Maret 2026

balitribune.co.id | Tabanan – Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Sosialisasi Gratifikasi dan Antikorupsi, Regulasi LHKPN dan Penggunaan Aplikasi e-LHKPN serta Pengelolaan Keuangan Desa kepada 133 Perbekel se-Kabupaten Tabanan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin (23/2/2026) bertempat di Warung K-Nol, Kawasan Desa Sesandan, Kecamatan Tabanan.

Baca Selengkapnya icon click

Konsisten Kelola Sampah dari Sumber, Desa Gulingan Berhasil Tekan Sampah Berserakan hingga 90 Persen

balitribune.co.id | Mangupura - Pengelolaan sampah berbasis sumber yang dijalankan secara konsisten di Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, membuahkan hasil nyata. Sampah berserakan di desa tersebut berhasil ditekan hingga sekitar 90 persen, sehingga kondisi lingkungan kini nyaris bebas sampah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mangkir Dipanggil Satpol PP Badung, Izin Kondotel di Cemagi Bisa Dicabut?

balitribune.co.id I Mangupura - Pembangunan kondotel di dekat Pantai Cemagi, Kecamatan Mengwi, Badung terus menjadi sorotan. Pasalnya, proyek yang disebur-sebut milik warga negara asing (WNA) itu melakukan sejumlah pelanggaran berat sehingga disegel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Polemik Mangrove Benoa, Investigasi Internal Berlanjut, Aparat Didorong Usut Kelalaian Lingkungan

balitribune.co.id | Denpasar - Polemik matinya ratusan pohon mangrove di kawasan Benoa, Denpasar Selatan, memasuki babak baru. Dalam rapat koordinasi yang digelar Sabtu (21/2/2026) pukul 10.00 WITA di Kantor Pelindo, terungkap adanya rembesan pipa bahan bakar minyak (BBM) milik Pertamina pada September 2025 yang tidak dilakukan pembersihan secara menyeluruh.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.