Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Terbuka Peluang Bumdes, Koperasi, dan LPD Jadi Pangkalan Elpiji 3kg

Ekonomi
I Ketut Wija (kiri) dan Dewi Setyowati

Denpasar, Bali Tribune

Dalam rapat koordinasi (rapat koordinasi) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali yang digelar di Gedung BI Denpasar, Selasa (24/5), Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, Ketut Wija, yang juga Sekretaris TPID Provinsi Bali, mengatakan, subsidi yang diberikan pemerintah untuk elpiji 3 kg sudah sangat luar biasa.

“Contohnya begini, kalau harga eceran tertinggi (HET) Rp14.500 per tabungnya di tingkat pengecer, namun kenyataannya di lapangan harganya melonjak. Di Nusa Penida harganya bisa mencapai Rp30 ribu hingga Rp32 ribu. Bahkan rata rata di seluruh kabupaten di Bali harga elpiji 3 kg satu tabungnya mencapai Rp. 20 ribuan,” katanya.

Empat tabung 3 kg bisa dioplos ke elpiji 12 kg yang harganya Rp150 ribu. “Jadi bandingkan saja jika membeli empat tabung elpiji senilai HET tidak sampai Rp60 ribu berbanding dengan satu tabung 12 kg Rp150 ribu. Jauh sekali bedanya,” ucapnya. Untuk itulah pihaknya melalui TPID Provinsi Bali menggandeng Polda Bali, Ka Binda, Pangdam IX/Udayana dalam memantau distribusi elpiji 3 kg.

“Mereka tadi menyatakan kesiapannya dalam membantu TPID memantau peredaran elpiji 3 kg dimana sebenarnya ada permainan harga ini,” ujarnya. Lantas ia menjelaskan, harga mulai dari Manggis (Karangasem) kepada SPBE setelah Rp11. 550. Sedangkan dari SPBE ke agen Rp13.300. Kalau dilihat dari sini sebenarnya agen telah memiliki keuntungan.

Kemudian dari agen ke pangkalan mestinya Rp14.500. Namun faktanya kata Wija, ketika sampai ke masyarakat harga elpiji 3 kg justru malambung tinggi sekali. “Nah inilah yang tadi kita bahas. Kami akan meminta data agen dan pangkalan dari Pertamina,” katanya lagi.

Ia juga meminta TPID kabupaten/kota yang ada di Bali setelah memegang data agen dan pangkalan memastikan betul bahwa harga di agen Rp13.300 dan di pangkalan Rp14.500. “Kalau ini sudah dikerjakan, artinya tinggal di pengecer. Saya kira mereka cari untungnya tidak banyak,” katanya.

Yang perlu disikapi, kata Wija, yaitu mencari missing link apakah di pangkalan ataukah di agen. Bahkan ia membantah jika kesalahan itu ada di pengecer. “Selama ini kan kita selalu menyalahkan pengecer. Nanti kita cari sumbatannya di pangkalan dan agen, ini harus disikapi tegas,” katanya.

Langkah kongkret pemerintah yang akan dilakukan saat ini ujarnya yaitu mendata harga jual di agen. “Ini langkah kongkret kami saat ini, apalagi sebentar lagi mereka pulang dengan data yang dimiliki mereka bisa pastikan harga di tingkat pangkalan elpiji 3kg dijual Rp14.500 per tabungnya,” tandas Wija.

Pangkalan

Kepala KpW BI Bali, Dewi Setyowati, yang juga merangkap Wakil Ketua TPID Provinsi Bali menambahkan, Pertamina telah memutuskan TPID kota/kabupaten untuk membuka pangkalan melalui bUMDES, LPD, ataupun koperasi. Mreka sanggup menjadi pengawas distribusi elpiji 3kg.

“Mereka menyatakan kesanggupannya jadi pengawas dan memastikan jika harga elpiji 3 kg dijual dengan harga Rp14.500,” sebut Dewi. Iapun menyatakan, berdasarkan data agen dan pangkalan, akan bisa diketahui di mana lagi perlu dibuka pangkalan biar semuanya merata untuk masyarakat akhir.

Ketika dikonfirmasi apakah ini bentuk lemahnya pengawasan Pertamina terhadap distribusi elpiji 3 kg, hingga akhirnya mesti melibatkan TPID, Dewi menyatakan, tidak perlu mencari ini kesalahan siapa. Yang penting bagaimana ke depannya, apalagi Pertamina telah membuka akses penambahan pangkalan.

Terkait harga elpiji 3 kg untuk kawasan Nusa Penida, baik Wija maupun Dewi sepakat harga sebelumnya telah sepakat harga di tingkat pangkalan Rp16.500. Namun faktanya harga saat ini mencapai Rp30 ribu hingga Rp32 ribu. “Nanti kita akan cek lagi apakah ada biaya tambahan, setelah itu didapat baru kita tetapkan harga untuk Nusa Penida,” pungkasnya.

wartawan
Arief Wibisono
Category

Akselerasi Keuangan Syariah: Strategi Jitu Menggali Potensi Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun Syariah

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah khususnya sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Syariah melalui pendekatan kultural dan keagamaan dengan meluncurkan Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP.

Baca Selengkapnya icon click

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.