Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tertipu Mafia Pengembang, Rumah Lunas SHM Tak Jelas

Bali Tribune/ KETERANGAN - Monika Pandiangan (berkaca mata) bersama rekannya saat di Polres Buleleng usai memberikan keterangan di hadapan penyidik.
Balitribune.co.id | Singaraja - Mafia pengembang perumahan belakangan mulai marak. Banyak korban yang dirugikan dan lebih memilih melaporkan kasusnya ke polisi. Sayang, penanganan dikepolisian dianggap tak maksimal setelah kasusnya tak kunjung jelas. Mirisnya, konsumen yang sedang mencari titik terang malah balik di intimidasi oleh pengembang dengan mengancam untuk tidak macam-macam karena mereka dianggap warga pendatang.
 
Kasus penipuan model itu diduga dilakukan oleh developer property perumahan Griya Soka, Banjar Dinas Celuk Buluh, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng. Salah satu korbannya adalah Monika Pandiangan bersama sejumlah konsumen/nasabah lain yang telah  membeli dengan cara tunai pada pengembang. Namun mereka mengaku tertipu setelah sertifikat kepemilikan (SHM) tidak kunjung diserahkan kepada pemilik. Bahkan diduga, SHM milik konsumennya itu dijaminkan lagi oleh pengembang pada  Bank BPR lain.
 
Atas kondisi itu, sebanyak tujuh orang konsumen melaporkan pengembangan perumahan  Griya Soka atas nama Putu Eka Wira Wardana, (39 ) warga Kalibukbuk ke Polres  Buleleng atas dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Ketujuh konsumen yang melaporkan pengembang perumahan Griya Soka Banjar Dinas Celuk Buluh, Desa Kalibukbuk Buleleng yakni, Monika Pandiangan, Komang Surangtana, Lioe Joni, Putu Wika Lestari, Desak Ketut Warki, Sri Widhi Arthini dan Supriatin Ningsih.
 
Para pelapor  mengaku telah melunasi  pembelian rumah sejak tiga tahun lalu. Salah seorang konsumen perumahan Griya Soka, Monika Pandiangan mengaku  bersama teman senasib  telah melapor sejak bulan November 2019 lalu. Dengan surat tanda terima laporan nomor: STPL/147/XI/2019. Hanya saja sejak dilaporkan hingga kini belum ditemukan titik terang. Karena masih jalan di tempat, Monika bersama rekannya yang lain melayangkan pengaduan kepada Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Reinhard Golose danPropam Polda Bali.
 
"Kami meminta perhatian agar laporan yang kami layangkan ke Reskrim Polres Buleleng ditindak lanjuti," kata Monika Pandiangan, usai diperiksa penyidik di Mapolres Buleleng, Rabu (12/8).
 
Menurut Monika, bersama nasabah lainnya telah melakukan pelunasan sejak tahun 2017 lalu dengan  harga rumah sebesar Rp 300 juta. Perjanjian jual beli dilakukan di depan notaris.
 
Karena membeli tunai, beberapa kali sempat menanyakan soal SHM kepada pihak developer. Namun selalu berkelit dengan berbagai alasan.
 
"Saya sempat diintimidasi untuk tidak macam-macam karena warga dikatakan pendatang, Bahkan handle pintu rumah pernah rusak tercongkel saat sedang tidak berada di rumah," keluh Monika.
 
Kata Monika lebih lanjut, terlapor Putu Eka Wira Wardana beralasan SHM belum dipecah.Namun Monika mengaku tak tinggal diam. Ia menelusuri sendiri kebenaran pengakuan itu dengan mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Buleleng. Hasilnya,ternyata SHM perumahan Griya Soka milik konsumen sudah terpecah tidak lagi dalam bentuk global.
 
"Kami  cek di BPN Buleleng, ternyata SHM perumahan Griya Soka milik konsumen sudah terpecah. Tidak lagi dalam bentuk global,"ungkapnya.
 
Tak sampai disitu, Monika terus melakukan investigasi bersama rekannya yang lain. Ia mengaku kaget setelah mengetahui  pengembang melakukan dugaan penipuan dengan menjaminkan SHM mereka ke Bank BPR.
 
"Kami kroscek lagi ke BPN ternyata SHM kami di jaminkan ke Bank BPR oleh pengembang. Sementara rumah dalam kondisi lunas,"ujarnya.
 
Persoalan lain muncul di perumahan Griya Soka. Pengembang  menjual kembali  rumah yang sudah lunas dibayarkan oleh salah satu nasabah tanpa sepengetahuan nasabah.
 
Atas kondisi ini, Monika bersama konsumen lainnya berharap kasus ini segera ditindaklanjuti terlebih dalam visi kepolisian di bawah Kapolda  Irjen Pol Petrus Reinhard Golose punya komitmen memberantas mafia tanah di Bali.
 
"Sebelum diperiksa penyidik untuk kasus laporan lain, saya duduk depan pintu penyidik dan menemukan visi misi Kapolda Bali terpampang yang isinya akan membersihkan kejahatan  counter transnational organized crime dan membasmi mafia-mafia pertanahan di Bali. Kami berharap polisi menuntaskan kasus ini. Agar tidak ada korban nasabah yang lain yang menjadi korban," tandasnya.
 
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Buleleng, AKP Vicky Tri Haryanto saat dikonfirmasi,membenarkan ada laporan kasus dugaan tindakan penipuan dan penggelapan. Dan kasusnya  sudah memasuki tahap penyidikan.
 
"Saksi -saksi sudah kami periksa dan kasus ini masih terus berproses untuk pendalaman," ucapnya. 
wartawan
Khairil Anwar
Category

Sampaikan Sejumlah Tuntutan, Forum Komunikasi Swakelola Sampah Bali Gelar Aksi Damai

balitribune.co.id I Denpasar - Forum Komunikasi Swakelola Sampah Bali (SSB) menggelar aksi damai di Kantor Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH) Bali Nusra di Renon, Denpasar, Kamis (16/4/2026). Ratusan jasa pengangkutan sampah swakelola yang tergabung dalam Forum Komunikasi Swakelola Sampah Bali saat aksi damai itu untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat. 

Baca Selengkapnya icon click

Gugatan Ditolak Dua Kali, Penjual Tanah di Jimbaran Tetap Dihukum Kembalikan Uang Puluhan Miliar

balitribune.co.id I Denpasar - Sengketa dugaan penipuan jual beli tanah di Jimbaran, Kabupaten  Badung kian memanas.

Pelapor berinisial SN melalui kuasa hukumnya I Made Ariel Suardana, SH, MH, menanggapi pernyataan kuasa hukum Bun Djokosudarmo yang sebelumnya disampaikan melalui hak jawab di sejumlah media. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dua Kecelakaan Maut Terjadi dalam Sehari di Selemadeg dan Selemadeg Barat

balitribune.co.id I Tabanan - Dua kecelakaan lalu lintas berujung maut mengguncang wilayah Kecamatan Selemadeg Barat dan Selemadeg dalam waktu kurang dari lima jam pada Rabu (15/4/2026). Peristiwa tragis tersebut merenggut dua nyawa, termasuk seorang pelajar berusia 10 tahun yang tewas seketika di lokasi kejadian.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Tabanan Wajibkan Pegawai Absen Pakai Koordinat Rumah Saat WFH

balitribune.co.id I Tabanan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan akan mewajibkan ASN melakukan absen sesuai koordinat lokasi rumah saat Work From Home (WFH).

Upaya ini dilakukan untuk mencegah WFH disalahgunakan menjadi libur panjang tiap akhir pekan. Aturan ketat ini diberlakukan untuk memastikan pegawai tetap menjalankan tugas dinasnya dengan produktivitas tinggi meski bekerja dari rumah setiap Jumat.

Baca Selengkapnya icon click

Sekda Bangli Warning ASN, Wajib Melaporkan Kinerja Saat WFH

balitribune.co.id I Bangli - Memasuki kali kedua pelaksanaan Work From Home (WFH) yang dilaksanakan setiap hari Jumat, Pemkab Bangli mengeluarkan warning kepada pimpinan OPD dan ASN. Pasalnya  WFH tidak serta merta ASN libur. Melainkan tetap bekerja dari rumah. Demikian ditegaskan Sekda Bangli, I Dewa Bagus Riana Putra, Kamis (16/4/2026). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.