Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

THR untuk ASN di Bangli Belum Cair

Bali Tribune/ IB Gede Giri Putra
balitribune.co.id | Bangli - Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk ASN dilingkungan Pemkab Bangli belum terlaksana. Jika mengacu intruksi pemerintah pusat untuk THR cair pada tanggal 24 Mei lalu. Belum cairnya THR tersebut karena masih ada pembahasan terkait pemberian THR tidak bersamaan dengan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP).
 
Dikonfirmasi terkait belum cairnya THR bagi ASN dilingkungan Pemkab Bangli, Sekda Bangli, Ida Bagus Gede Giri Putra, tidak menampik hal tersebut. Untuk pemberian THR mengacu pada peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2019, kemudian pembayaran THR tidak lagi melalui Peraturan Daerah (Perda), melainkan menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). “Untuk peraturan kepala daerah sejatinya sudah rampung, sehingga sudah bisa diproses,” ungkapnya Minggu (26/5).
 
Lebih lanjut, sebelumnya sempat timbul persoalan, yang mana pemberian THR tidak disertai dengan pemberian TPP. Hal ini lah yang menjadi polemik, terkesan tidak ada kebersamaan maupun rasa keadilan. Dikatakan jika, pemberian THR dan TTP secara bersama bagi daerah yang sudah menerapakan sistem tunjangan kinerja (tukin). “Untuk Bangli sendiri memang belum menerapkan Tukin namun sudah menerapkan TPP berbasis kinerja. Atas hal tersebut kami sudah menyampaikan telaahan kepada pemerintah provinsi,” jelasnya.
 
Menurut Sekda Giri Putra dari Biro Hukum Setda Provinsi Bali sudah melakukan konsultasi ke Kementria Dalam Negeri. Kemudian hasilnya cukup memberikan angin segar, yang mana THR akan disertai dengan TPP. “Kami memang belum menerima secara resmi. Sementara itu, Pemerintah Provinsi masih menunggu hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri,” bebernya. Bahwa direncanakan untuk percairan THR akan serentak di seluruh Bali.
 
Disisi lain, untuk THR bagi non PNS di lingkungan Pemkab Bangli, Sekda Giri Putra mengatakan untuk anggaran memang belum ada. Berdasarkan edaran dari Mendagri agar pemberian THR dilakukan dengan mengguakan anggaran mendahului perubahan. Jika disetujui, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 2 Miliar untuk memberikan THR bagi pegawai non PSN dilingkungan Pemkab Bangli. Semantara untuk pegawai non PNS dilingkungan Pemkab Bangli sekitar 2.000. “Untuk THR dibayarkan 1 kali gaji. Sehingga untuk THR bagi non PNS diatas Rp 2 Miliar. Honor pegawai non ASN diangkat Rp 1,2 Juta. 
 
wartawan
Agung Samudra
Category

Gubernur Bali Gandeng Polda Bali Presisi Tangani Kasus Wisman Nakal

balitribune.co.id I Denpasar - Bali sebagai destinasi wisata dunia harus dijaga ketat karena berkontribusi besar bagi devisa pariwisata nasional dan ekonomi Bali. Hal itu yang mendorong Gubernur Bali bersama Kepolisian Daerah (Polda) Bali Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) menangani kasus wisatawan mancanegara (wisman) nakal, narkoba dan judi online di Bali. 

 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

23 Yowana Denpasar Beradu Inovasi di Lomba Penjor Kreasi

balitribune.co.id I Denpasar - Menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-238 Kota Denpasar sekaligus Kasanga Festival 2026, Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kebudayaan menggelar lomba penjor kreasi. Sebanyak 23 kelompok Yowana atau Sekaa Teruna dari empat kecamatan se-Kota Denpasar turut ambil bagian dalam ajang bergengsi ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kualitas Ogoh-ogoh Meningkat Pesat, Juri Puji Semangat Yowana Badung

balitribune.co.id I Mangupura - Antusiasme sekaa teruna dan yowana dalam menyambut Hari Raya Nyepi tahun ini menunjukkan peningkatan signifikan. Dinas Kebudayaan (Disbud) Kabupaten Badung mencatat tingkat kerampungan karya ogoh-ogoh di seluruh wilayah "Gumi Keris" telah mencapai 95 persen saat penilaian tingkat zona berakhir pada Sabtu (21/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Kadinkes Badung: Kebijakan 5 Hari Poli RSD Mangusada Wewenang Direktur

balitribune.co.id I Mangupura - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Badung dr I Made Padma Puspita, menegaskan bahwa kebijakan operasional di RSD Mangusada, termasuk rencana uji coba pelayanan Poliklinik 5 hari kerja, adalah wewenang Direktur RSD Mangusada. "Dinkes tidak di posisi menyetujui atau tidak.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.