Diposting : 27 May 2020 23:50
I Made Darna - Bali Tribune
Balitribune.co.id | Mangupura - Para pekerja yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan siap-siap gigit jari. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung tidak akan memberikan bantuan untuk semua pekerja yang di PHK dan dirumahkan.
Pekerja yang berhak mendapat bantuan harus memenuhi sejumlah syarat. Salah satunya adalah dalam satu kepala keluarga (KK) belum pernah menerima bantuan dalam bentuk apapun selama masa pandemi Covid-19.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung IGN Jaya Saputra menyatakan pemerintah masih melakukan cleansing data calon penerima bantuan sosial untuk pekerja yang di PHK dan dirumahkan.
“Mangkin (sekarang) masih proses cleansing data,” ujarnya dikonfirmasi kelanjutan program insentif untuk pekerja di PHK dan dirumahkan, Rabu (27/5/2020).
Sesuai kebijakan Pemkab Badung, calon penerima bansos untuk pekerja wajib memenuhi sejumlah syarat. Salah satu yang mutlak harus dipenuhi adalah belum pernah menerima bantuan apapun dalam satu KK selama masa pandemi.
Secara gamblang ia menjelaskan bila anak terkena PHK maupun dirumahkan dan orangtuanya mendapatkan BST Kemensos, maupun bantuan yang lainnya, maka sudah dipastikan anak tersebut tidak akan mendapat bantuan berupa insentif dari Kabupaten Badung. Kebijakan ini diterapkan untuk mencegah terjadinya bantuan double.
“Kalau anaknya di PHK kemudian orangtua dapat bantuan, maka dia tidak dapat. Kecuali KK-nya pisah baru anaknya dapat. Biar tidak double,” kata Jaya Saputra.
Sayangnya, disinggung kapan bantuan ini akan direalisasikan, mantan Camat Mengwi ini, belum bisa memastikan. Alasannya, bantuan ini adalah bantuan yang bersumber dari APBD, sehingga penyaluran bantuan ini harus menunggu selesainya eksekusi program dari pusat dengan sumber APBN.
“Secepatnya (cair, red). Tapi, kita harus menunggu biar bantuan dari pusat selesai dulu, sehingga tidak menyalahi aturan,” tegasnya.
Berdasarkan link pendaftaran jumlah pekerja yang mendaftar sebagai penerima bantuan pekerja di PHK dan dirumahkan mencapai belasan ribu orang. Namun, jumlah tersebut kembali diverifikasi secara administrasi untuk kelengkapan datanya oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Badung.
“Berdasarkan pendaftaran di link, yang masuk sekitaran 12 ribuan. Tapi, jumlah itu diverifikasi lagi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja,” kata Jaya Saputra.
Nah, data hasil verifikasi administrasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja itu kembali disaring dengan melakukan cleansing oleh Diskominfo. Cleansing data yang dimaksud dengan mencocokkan bantuan lainnya seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos, Bantuan Langsung Tunai (BLTD) dana desa, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), santunan lansia dan yang lainnya.
“Kita memakai data base kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yakni dengan memakai data KK dan NIK, biar tidak ada bantuan double,” tegasnya.
Sementara Kepala Disperinaker Badung Ida Bagus Oka Dirga menyatakan bahwa data pekerja saat ini sedang dilakukan cleansing di Diskominfo. Jumlahnya pun saat ini masih menunggu hasil cleansing data. “Iya, masih dilakukan cleansing, agar datanya tidak double,” timpalnya.
Bila data sudah dipastikan, maka data penerima akan kembali diumumkan lewat link yang dibuat Diskominfo Badung. “Yang jelas insentif pekerja ini sudah tidak ada masalah. Cuma masih menunggu cleansing data saja,” tegasnya sembari menambahkan bahwa ada sebanyak 41.738 pekerja dirumahkan dan 1.551 pekerja di PHK dari 519 perusahaan.
