Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tim Percepatan MICE Sebut Kelancaran Lalu Lintas Hal Penting Dukung IMF

IB Surakusuma
IB Surakusuma

BALI TRIBUNE - Dipilihnya Bali sebagai tuan rumah IMF-WB Annual Meetings (AM) 2018 yang diselenggarakan oleh Dewan Gubernur IMF dan World Bank pada Oktober mendatang di Nusa Dua, Badung dinilai karena pulau ini memiliki beragam fasilitas untuk menunjang kegiatan tersebut. Meski demikian, saat perhetalan itu berlangsung, pemerintah beserta masyarakat dan pihak keamanan mesti mendukung pelaksanaan tersebut dengan tetap menjaga kelancaran lalu lintas. Demikian disampaikan Ketua Bidang Incentive Tim Percepatan MICE Kementerian Pariwisata, IB Surakusuma saat dihubungi Senin (18/6). Dia mengatakan, Bali telah berpengalaman menjadi tuan rumah perhetalan meeting/pertemuan internasional yang melibatkan belasan ribu delegasi dari berbagai negara. "Pengalaman sudah ada, baik hotelnya, pengamanannya. Tetapi ada satu hal memang yang diperhatikan dalam kegiatan IMF ini yakni berusaha menjaga segala kemungkinan yang bisa terjadi yang mengganggu jalannya perhelatan IMF," ujarnya. Dalam hal ini kata dia, pemerintah diminta secara berkala melalui media massa dan masyarakat supaya semua pihak menjaga kebersihan dan kelancaran lalu lintas. Begitu pula masyarakat Bali agar tetap memperlihatkan sikap ramah sebagai tuan rumah ajang IMF. Sedangkan penambahan infrastruktur jalan pun sudah memadai dengan dibangunnya underpass di Bundaran Ngurah Rai, Tuban. Menurutnya, underpass tersebut akan berguna untuk kelancaran perjalanan delegasi yang menginap di kawasan Kuta, Badung menuju venue atau tempat perhelatan pertemuan Bank Dunia itu. Sedangkan yang menginap di Sanur akan langsung menuju Nusa Dua melalui Tol Bali Mandara. Namun biasanya akan terjadi hambatan saat menuju jalan tol karena sering terjadi kepadatan arus lalu lintas. Bagi yang menginap di kawasan Nusa Dua terutama di ITDC tentu tidak akan menghadapi hambatan menuju venue karena menginap dalam satu kawasan dengan lokasi meeting. "Yang penting pada saat pertemuan itu traffic (lalu lintas) harus dijaga. Jangan sampai kemacetan-kemacetan terjadi. Bagaimana kita memperkirakan ini supaya perjalanan para delegasi berjalan lancar. Ya diserahkan ke pemerintah daerah mengatur alur lalu lintas," tegas pria yang akrab disapa Gus Lolec ini. Dikatakannya, pengaturan arus lalu lintas maupun menyediakan fasilitas infrastruktur itu untuk perhetalan IMF bukan merupakan suatu keharusan. Namun sebagai tuan rumah harus memberikan fasilitas bagi para peserta untuk kelancaran persidangan Bank Dunia tersebut. Saat perhelatan IMF dan Bank Dunia berlangsung pihaknya memperkirakan akan terjadi penumpukan lalu lintas di sejumlah titik dikarenakan kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) ke Pulau Dewata akhir-akhir ini pun meningkat. "Hal ini yang dijaga oleh pihak keamanan dengan menjaga arus lalu lintas tersebut. Serta pihak keamanan pandai-pandai memperlakukan jam-jam untuk bisa diperhitungkan saat para delegasi melintasi jalan tersebut menuju tempat meeting agar tidak mengalami hambatan," beber Gus Lolec. Trennya dijelaskan Gus Lolec, keluarga para delegasi akan datang ke Bali menjelang meeting berakhir. Dengan demikian, para delegasi tentunya akan memperpanjang masa tinggalnya di Bali sekitar 1-2 hari untuk melakukan tur bersama keluarga. Namun kata dia ada yang datang bersamaan dengan keluarganya menjelang pelaksanaan meeting. "Tetap saja hal ini untuk Bali itu bagus," imbuhnya. Paket-paket tur untuk para delegasi beserta keluarga ditambahkan Gus Lolec menjadi peluang dalam mempromosikan destinasi Bali sebagai tujuan wisata internasional. "Biasanya pemerintah melalui EO itu telah mempersiapkan tur untuk peserta. Silakan ambil full day tour atau half day tour yang sudah ditentukan. Maka setelah pertemuan itu, para delegasi bisa menikmati Bali untuk menunjukkan siapa sih kita ini. Sebagai tuan rumah harus bisa melakukan dengan baik," tambahnya.

wartawan
redaksi
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.