Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tingkatkan Daya Saing Ekspor, Bali Perlu Bangun Kompartemen

AA Bagus Adi Mahendra Putra

BALI TRIBUNE - Memiliki peluang besar untuk melakukan ekspor ternak ke mancanegara. Bahkan dengan potensi ternak yang dimiliki, Bali bisa menjadi lumbung pangan dunia. “Tapi untuk bisa ekspor, Bali harus memiliki Kompartemen Bebas Aviant Influence (AI), Biosecurity dan Biosafety yang baik,” ujar Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Drh. I Ketut Diarmita,DVM,MP saat dimintai keterangannya beberapa waktu lalu di Amatra Center di Jalan Raya Canggu 88 Badung, belum lama ini.

Hal senada disampaikan anggota DPR-RI dari Komisi IV yang membidangi pertanian dalam arti luas, AA Bagus Adi Mahendra Putra, yang menilai langkah-langkah memajukan peternakan di Bali sebagai hal yang sangat positif. “Kita siap dorong pembangunan kompartemen itu agar segera terwujud sehingga Bali bisa ekspor ternak,” tegas pendiri Amatra Center yang akrab disapa Gus Adi ini sembari menegaskan ke depan ternak yang ada bukan hanya untuk memenuhi Bali dan pariwisatanya.

 “Kita ingin menjadi lumbung pangan dunia, memberi masyarakat dunia pangan daging. Untuk bisa melakukan ekspor, salah satu syarat yang mesti dipenuhi harus ada kompartemen bebas AI (Avian Influence), Biosecurity dan Biosafety yang baik. Itu yang kita belum punya,” ujarnya, Selasa (15/8). Potensi ternak Bali seperti sapi, babi dan ayam begitu besar. Untuk itu tambahnya ke depan Bali perlu membangun Kompartemen bebas AI (Avian Influence).

Ini penting, pasalnya penyakit AI ini sangat berbahaya dan sulit diberantas karena penyebabnya virus yang dibawa burung liar. Disebutkan, untuk ekspor harus memenuhi kaidah internasional. “Kalau belum punya kompartemen, biosecurity dan biosafety yang baik, jelas tak bisa memenuhi kebutuhan internasional. Apalagi sistem yang berjalan juga belum memenuhi standar-standar animal walfare yang baik maka ini akan sulit bisa menembus ekspor.

Ia menilai sebenarnya tak sulit untuk membangun kompartemen tersebut sepanjang ada minat serta dukungan pemerintah setempat. “Kita bahkan sudah minta seluruh integrator bersatu padu untuk membuat kompatermen tersebut dan kita akan kawal itu,” tambahnya. Sebagai wakil Bali di pusat Gus Adhi mengaku prihatin, ketika mengetahui Timor Leste sampai mengimpor ternak dari Malaysia hanya lantaran Bali belum punya kompartemen. Padahal untuk membangun kompartemen itu tak sulit. Bahkan pihaknya siap membantu dengan menurunkan tim supervisi dari Dirjen Peternakan secara gratis. Persoalannya justru karena minat yang belum mengarah ke sana. “Ya mungkin kondisi sekarang ini masih untung, jadi tak mau repot,” sentilnya. Menurutnya, Bali ke depan tantangannya semakin berat. Pulau ini tak bertambah tapi populasi penduduknya semakin padat.

“Ini harus menjadi pemikiran jangan sampai nanti terjadi krisis pangan,” tegasnya seraya menyebutkan saat ini di Pulau Jawa telah berdiri 63 kompartemen. Setidaknya ada tiga hal yang mesti diperhatikan pihak Dinas Peternakan jika akan menerapkan sistem kuota sehingga tak ada yang diunggulkan tapi semuanya diterapkan merata. Terkait kualitas babi dimana akan dilakukan upaya-upaya peningkatan genetik babi sehingga menjadi lebih baik.

Pengiriman dan ekspor babi juga akan dibantu berupa rekomendasi pengeluaran babi yang akan dikirim ke luar Bali. Ini akan mendorong peternak lebih bersemangat. “Dirjen juga akan mengirim ahlinya untuk menghitung pendapatan dan pengeluaran ternak sehingga diketahui berapa supplai dan demand. Jadi tak ada alasan kalau ternak sampai menumpuk sementara pasar masih kurang,” tandasnya.

wartawan
Arief Wibisono
Category

Pertahankan Tata Kelola Keuangan Terbaik, Bangli Raih WTP Kesepuluh Kalinya

balitribune.co.id | Denpasar – Pemerintah Kabupaten Bangli kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, Kabupaten Bangli berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Baca Selengkapnya icon click

Polres Jembrana Ungkap Dugaan Illegal Logging di Hutan Bali Barat, Puluhan Gelondong Kayu Jati Diamankan

balitribune.co.id I Negara - Aktivitas penebangan liar atau illegal logging masih menjadi ancaman serius bagi kelestarian kawasan hutan di Bali Barat. Meski berbagai upaya pengungkapan, penindakan, hingga penegakan hukum telah berulang kali dilakukan aparat, praktik perusakan hutan tersebut ternyata masih saja terjadi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tim Opsnal Polsek Tembuku Ringkus Pencuri Bokor Slaka

balitribune.co.id I Bangli- Tidak butuh waktu yang lama, Tim Opsnal Polsek Tembuku dibawah pimpinan Kanit Reskrim Ipda I Nengah Kariawan berhasil menangkap pelaku pencurian bokor slaka milik I Komang Atis (45) warga Banjar Metra Kaja  Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku. 

Pelaku  I Putu JA (26) ditangkap di rumahnya di Banjar Belok, Desa Yangapi, Tembuku pada  Senin (8/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Tertutup Eceng Gondok dan Gulma, TNI Normalisasi Danau Buyan

balitribune.co.id I Singaraja - Hamparan eceng gondok dan gulma yang menutupi sekitar 8 hektare kawasan Danau Buyan di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, mulai ditangani melalui kegiatan pembersihan dan normalisasi yang melibatkan TNI, pemerintah daerah, serta berbagai instansi terkait, Selasa (9/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Adi Arnawa Kaji Peluang Pendirian Sekolah Rakyat di Badung

balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung mulai mengkaji wacana pendirian Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan pihaknya akan mempelajari konsep dan kebutuhan program tersebut sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

Baca Selengkapnya icon click

Perda Administrasi Kependudukan Badung Segera Dicabut, DPRD Nilai Aturan Lama Tak Lagi Sesuai Regulasi Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - DPRD Kabupaten Badung mulai menggodok pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan beserta perubahan melalui Perda Nomor 9 Tahun 2016. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.