Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tingkatkan Kesertaan MKJP, BKKBN Mitra Kerja

TNI
TNI yang merupakan salah satu mitra kerja BKKBN siap mensukseskan program KB.

BALI TRIBUNE - Usai menjaring remaja dalam sosialisasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) melalui lomba pidato, Senin (16/4) lalu. Perwakilan  BKKBN Provinsi Bali tidak henti-hentinya melakukan terobosan untuk meningkatkan kesertaan KB di Provinsi Bali.  Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali melaksanakan pelatihan penggerakan MKJP (Metode Kontrasesi Jangka Panjang) bagi PLKB, Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, dalam sambutan yang dibacakan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan  I Putu Gede Sumerta, SE menyampaikan bahwa pada tahun 2018 ini merupakan tahun ke Sembilan pelaksanaan Bhakti TNI-KB Terpadu. Peran TNI dalam mendongkrak pencapaian peserta KB baru sudah tidak diragukan lagi. “Pencapaian target peserta KB tidak lepas dari peran serta dan dukungan mitra kerja, salah satunya TNI. Untuk itu kami berharap kerjasama ini dapat terus terjalin dan ditingkatkan” Ujarnya. Komandan Korem 163/Wira Satya I Gede Widiyana, S.H., dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kasi Ter Korem  163/WSA, Mayor Inf Frandi Siboro menyatakan kesiapannya untuk mendukung seluruh program BKKBN. Menurutnya TNI memiliki kepentingan besar dalam menekan laju pertumbuhan penduduk. Mengingat, jumlah penduduk yang tak terkendali dan tidak dibarengi dengan layanan sandang, pangan, dan papan yang layak sangat akan mengancam ketahanan bangsa. Dikhawatirkan semakin banyak masyarakat yang sulit memperoleh akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. “Karena TNI juga punya kepentingan terutama dengan masalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang tidak dibarengi dengan pelayanan sosial, perupa sandang, pangan, dan papan akan berpengaruh dan jadi masalah. Dengan demikian dapat  berpengaruh pada ketahanan bangsa,” tegasnya.  Dirinya pun memastikan akan menghimbau seluruh jajaran TNI untuk mengikuti program KKBPK. Setelah itu, barulah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui Babinsa. Lebih lanjut, Wisastra mengatakan beberapa tahun terakhir, Program KB tidak hanya berlaku untuk kaum wanita saja, namun juga untuk Pria.  Tetapi kesertaan Pria dalam ber-KB masih cukup rendah. Namun hal itu sudah mulai berubah, berangsur-angsur kesadaran kaum Pria untuk ber-KB sudah mulai meningkat. “Sekarang ini, sudah banyak pria dewasa di wilayah Bali mendaftarkan diri untuk mengikuti Program KB MOP/Vasektomi,” ungkapnya. Salah satu peserta pelatihan, I Komang Kasna Arnawa, Babinsa desa Pertima Karangasem mengucapkan terima kasih atas dilaksanakannya pelatihan ini. Pelatihan ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan Babinsa mengenai program KKBPK yang selanjutnya akan disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga kesertaan KB MKJP, khususnya di kabupaten Karangasem dapat lebih ditingkatkan. Ketua panitia kegiatan, Dewa Nyoman Dalem, S.Pd., M.Si. menyatakan kegiatan ini memang bertujuan untuk meningkatkan pengaruh peserta untuk turut serta mempromosikan program KKBPK. Kegiatan tersebut diikuti oleh 120 orang peserta yang dibagi menjadi 4 angkatan. Untuk angkatan I pesertanya khusus personil Babinsa dari masing-masing Koramil kabupaten/kota se-Bali dan dilaksanakan selama 3 hari.

wartawan
Redaksi
Category

Dewan Sampaikan Tanggapan Terkait Pendapat Gubernur Terhadap Dua Raperda Inisiatif DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke- 4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda Tanggapan Dewan terkait Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Bali tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Pariwisata Berbasis Aplikasi di Provinsi Bali dan Raperda tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsu

Baca Selengkapnya icon click

Setop Lahan Produktif untuk Komersial, Gubernur Koster Moratorium Izin Alih Fungsi Lahan di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan kebijakan moratorium alih fungsi lahan produktif untuk fasilitas komersial sebagai langkah strategis pascabanjir besar baru-baru ini yang menewaskan 17 orang di Pulau Dewata.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus DPRD Badung Serap Aspirasi Sempurnakan Ranperda Inisiatif  Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual

balitribune.co.id | Mangupura - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Badung menyerap aspirasi pelaku seni budaya dan UMKM dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual. Rapat serap aspirasi itu digelar di Ruang Madya Gosana, Gedung DPRD Badung. Senin (15/9).

Baca Selengkapnya icon click

Lagi, Banjir Genangi Jalan Pantai Berawa Canggu, Satu Unit Kendaraan Tenggelam

balitribune.co.id | Mangupura - Hujan deras kembali memicu bencana banjir di sejumlah titik di kawasan Denpasar dan Kabupaten Badung, pada Senin (15/9). Beruntung banjir kali ini tak separah banjir yang terjadi pada 10 September lalu.

Namun, sejumlah titik yang sebelumnya jauh dari luapan air kini justru dilanda banjir. Salah satu titik banjir baru yang cukup tinggi di Kabupaten Badung adalah di Jalan Pantai Berawa, Canggu, Kuta Utara.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

PDIP Buleleng Serukan Solidaritas untuk Korban Bencana Banjir di Bali

balitribune.co.id | Singaraja - Menyikpai bencana banjir akibat hujan deras dan cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di Bali pada 9–10 September 2025, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana dan musibah tersebut. Terlebih bencana tersebut menimbulkan korban jiwa, kerusakan rumah warga, serta infrastruktur di beberapa kabupaten/kota.

Baca Selengkapnya icon click

Menghindari Beban Berlebih Masyarakat, Dewan Minta Pembahasan Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah Ditunda

balitribune.co.id | Singaraja - DPRD Buleleng melalui Panitia Khusus (Pansus) 1 pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk ditunda. Usulan penundaan itu disampaikan Ketua Pansus I, Dewa Nyoman Sukardina, SE, dalam rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pada Senin (15/9). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.