Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tingkatkan Kualitas Pariwisata, Gubernur Koster Usulkan Kontribusi Wisatawan

RAPAT - Gubernur Bali Wayan Koster dalam Rapat Pembahasan Raperda tentang APBD tahun 2019 di Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Bali, Senin (19/11).

BALI TRIBUNE - Gubernur Bali Wayan Koster melirik sektor pariwisata ketimbang pajak kendaraan untuk meningkatkan PAD Provinsi Bali. Cara ini juga sekaligus langkah untuk meningkatkan kualitas pariwisata di Bali. Hal ini terungkap dalam Rapat Pembahasan Raperda tentang APBD tahun 2019 di Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Bali, Senin (19/11). Dalam rapat Gubernur Koster menilai pendapatan asli daerah Bali relatif stagnan, sementara selama ini masih ditopang oleh pajak kendaraan. “Saya terus terang tidak tertarik mendorong PKB dan BBNKB, karena itu sama artinya kita mendorong masyarakat membeli kendaraan,” ujarnya. Menurutnya dampak sosial seperti macet dan polusi kendaraan bisa jadi justru merugikan dan bukan menguntungkan Bali. Sebagai gantinya, salah satu cara untuk meningkatkan PAD Bali adalah dengan menerapkan kontribusi pariwisata kepada wisatawan. Baik wisatawan domestik maupun manca negara. Kontribusi ini nantinya sebagai kompensasi terhadap upaya pelestarian budaya dan lingkungan di Bali. Gubernur Koster mengatakan, kontribusi ini nantinya terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada wisatawan. Menurutnya wisatawan memerlukan pelayanan yang baik, situasi yang aman, jaminan kesehatan dan perlindungan. “Ini semua akan kita berikan kepada wisatawan sehingga datang ke Bali dia bisa menikmati objek wisata dengan baik, tenang, aman, damai, nyaman dan terlindungi semua aspek aktivitasnya,” kata mantan anggota DPR tiga periode ini. Jika skenario ini berjalan, Koster memprediksi Bali bisa mengumpulkan hampir satu trilyun rupiah dari kontribusi pariwisata ini. Dana ini nantinya akan masuk ke dalam PAD dan dikelola untuk peningkatan kualitas kepariwisataan di Bali. “Itu ada di berbagai negara,” imbuhnya. Gubernur Koster juga menyampaikan wacana membentuk badan khusus untuk menyalurkan sebagian CSR swasta yang ada di Bali agar penggunaannya tepat sasaran. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama dan diikuti anggota DPRD Bali serta Kepala OPD Pemprov Bali. 

wartawan
Release
Category

Pemkab Tabanan Wajibkan Pegawai Absen Pakai Koordinat Rumah Saat WFH

balitribune.co.id I Tabanan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan akan mewajibkan ASN melakukan absen sesuai koordinat lokasi rumah saat Work From Home (WFH).

Upaya ini dilakukan untuk mencegah WFH disalahgunakan menjadi libur panjang tiap akhir pekan. Aturan ketat ini diberlakukan untuk memastikan pegawai tetap menjalankan tugas dinasnya dengan produktivitas tinggi meski bekerja dari rumah setiap Jumat.

Baca Selengkapnya icon click

Sekda Bangli Warning ASN, Wajib Melaporkan Kinerja Saat WFH

balitribune.co.id I Bangli - Memasuki kali kedua pelaksanaan Work From Home (WFH) yang dilaksanakan setiap hari Jumat, Pemkab Bangli mengeluarkan warning kepada pimpinan OPD dan ASN. Pasalnya  WFH tidak serta merta ASN libur. Melainkan tetap bekerja dari rumah. Demikian ditegaskan Sekda Bangli, I Dewa Bagus Riana Putra, Kamis (16/4/2026). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Disnaker Gelar Job Fair di Alun-Alun Kota Gianyar, Diikuti 21 Perusahaan

balitribune.co.id I Gianyar - Dalam rangka Pekan Budaya Gianyar sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Gianyar ke-255 Tahun 2026, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Gianyar menyelenggarakan Job Fair Tahun 2026 yang berlangsung di Alun-Alun Kota Gianyar pada 12 hingga 19 April 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Muncul Kavlingan di Subak Jro Kuta Kawan, Bendesa Sangkanbuana : Tak Ada Izin

balitribune.co.id I Semarapura - Aktivitas pembagian lahan atau kavlingan yang muncul di kawasan Subak Jro Kuta Kawan, Desa Adat Sangkanbuana, Kelurahan Semarapura Kauh, Kabupaten Klungkung, memicu kekhawatiran berbagai pihak. Lahan yang sebelumnya dikenal sebagai sawah produktif kini mulai dipetakan dan dipasarkan, menimbulkan dugaan potensi alih fungsi lahan pertanian.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.