Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tinjau Mall Pelayanan Publik, Tim Kemenpan-RB Minta MPP Karangasem Segera Diluncurkan

Kemenpan-RB
TINJAU - Tim dari Kemenpan-RB saat meninjau Mall Pelayanan Publik di jalan Gajah Mada Amlapura, Selasa (22/5).

BALI TRIBUNE - Mall Pelayanan Publik (MPP) Karangasem, mendapat atensi khusus dari pusat. Selasa (22/5), tim evaluasi dari Kementerian Pemperdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MMP) Karangasem, untuk melihat kesiapan sistem, sarana-prasarana dan aktivitas pelayanan di pusat pelayanan terpadu di bekas Gedung UKM Center, Jalan Gajah Mada, Amlapura tersebut.

Tim dari Kemenpan RB yang dipimpin oleh Asisten Deputi Pelayanan Publik Kemenpan-RB, Jeffry Erlan Muller, begitu tiba dilokasi langsung bergerak mengunjungi satu persatu unit-unit pelayanan yang disediakan oleh Pemkab Karangasem tersebut. Dalam peninjauannya itu tim banyak berdialog dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan di unit-unit pelayanan yang ada di MPP tersebut, sembari menerima pemaparan singkat dari tim teknis MPP yang dikoordinasikan Bagian Organisasi Setda Karangasem selaku Leading Sektor pembinaan pelayanan publik Pemkab Karangasem.

Kabid Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Karangasem, IGB Widiantara, kepada tim dalam kesempatan itu menjelaskan, MPP yang diujicobakan sejak 5 April 2018 rata-rata melayani 281 pengunjung setiap hari di luar pelayanan PDAM. Untuk optimalisasi pelayanan, saat ini tim terus melakukan pembenahan baik teknis maupun infrastrukturnya. “Untuk sementara MPP memberikan 159 jenis layanan. Sampai Senin kemarin , MPP sudah memberikan 30.679 layanan,” jelasnya.

Ketua Tim dari Kemenpan-RB, Jeffry Erlan Muller, menyebutkan jika secara umum MPP memang sudah sangat layak dioperasikan dan layak untuk segera diluncurkan. Menurutnya penataan unit-unit layanan sudah sangat bagus, namun untuk optimalisasi masih diperlukan beberapa penyempurnaan di antaranya menyangkut informasi jenis layanan, alur proses, sistem antrian dan informasi biaya jika ada jenis layanan yang berbiaya. “Secara umum sudah bagus, MPP ini sudah layak di-lounching (diluncurkan-red),” tegasnya.

Pihaknya mengaku sangat mengapresiasi upaya cemerlang Pemkab Karangasem dalam membuat MPP ini. ditegaskannya jika MPP ini sangat sejalan dengan program Pemerintah Pusat guna memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan dan murah kepada masyarakat. Disebutkannya keberadaan MPP ini akan memungkinkan setiap warga menghemat waktu dan biaya untuk mengurus administrasi kependudukan.

Kabid Tata Laksana Bagian Organisasi Setda Karangasem, Gusti Ngurah Swisnawa, mengatakan, MPP merupakan tindaklanjut dari program peningkatan pelayanan publik dimana tahun 2015 Karangasem masuk kategori grade III terbaik nasional penilan Ombusman RI. “Nantinya, semua layanan MPP memang diarahkan terkoneksi secara online, namun saat ini baru tiga SKPD terhubung online yaitu Dinas Catatan Sipil, Dinas PM-PTSP dan RSUD Karangasem,” bebernya. 

wartawan
redaksi
Category

Konjen Jepang di Denpasar Serahkan Penganugerahan Bintang Jasa Jepang kepada Prof. Wirawan

balitribune.co.id | Denpasar - Upacara Penganugerahan Bintang Jasa Jepang untuk Musim Gugur Tahun 2025 kepada Prof. Ir. I Gede Putu Wirawan, M.Sc., Ph.D., Guru Besar Universitas Udayana berlangsung Senin 16 Maret 2026, bertempat di Kediaman Dinas Konsul-Jenderal (Konjen) Jepang di Denpasar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Nyepi Caka 1948, Bupati Badung Ajak Masyarakat Jaga Keteduhan Hati dan Kebersamaan

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1948 kepada seluruh umat Hindu di Kabupaten Badung.

Bupati dan Wakil Bupati Badung berharap perayaan Nyepi Caka 1948 membawa ketenangan, kedamaian, serta semangat kebersamaan bagi seluruh masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Soal Utang Obat RSU Tabanan, Komisi IV Minta Ada Audit dan Subsidi Pemkab

balitribune.co.id I Tabanan - Komisi IV DPRD Tabanan mengusulkan perlunya audit terhadap piutang pasien yang memicu penumpukan utang obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) senilai Rp36 miliar lebih di RSU Tabanan.

Tidak hanya itu, Komisi IV berencana akan bertemu dan meminta Bupati Tabanan memberikan dukungan anggaran untuk menyelamatkan operasional rumah sakit rujukan tipe B tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.