Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Toilet di Posko Pengungsian Kubu Rusak

pengungsian
RUSAK - Toilet darurat di posko pengungsian Kubu tidak bisa difungsikan.

BALI TRIBUNE - Beberapa toilet darurat yang ada di posko pengungsian Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, tidak bisa  dimanfaatkan oleh pengungsi, karena rusak.Sarana sanitasi itu  ada yang mampet, dan pipa pembuangan pecah. Fenomena ini mengakibatkan para pengungsi harus antri lebih lama bila ingin memanfaatkan toilet. 

Menurut salah seorang pengungsi,Ni Kadek Wartini asal Banjar Pura, Desa Sebudi, Karangasem mengatakan  sudah sejak beberapa hari terakhir toilet mampet. Sebelumnya juga sempat terjadi hal serupa, namun sudah dilakukan penyedotan.” Selain mamptet  ada toilet darurat itu  saluran pipa pecah, sehingga tidak bisa dimanfaatkan. "Disini ada empat toilet tapi 3 tidak bisa digunakan, . Satu yang bisa digunakan, ya harus antri lama kalau tidak cari toilet di tempat sebelah," ungkapnya sembari menunjukan kondisi toilet yang rusak.

Sementara pengungsi lainya  I Made Abian asal Desa Menanga, Kecamatan Rendang, justru  mempermasallahkan ngadat air, sehingga praktis toilet tidak bisa lagi dugunakan warga. "Di sini per wisma ada toiletnya sehingga tidak terlalu lama antri, tapi kalau kondisi begini terpasak mencari toilet di wisma lain," sebutnya. Selain itu, beberapa kali ember yang khusus disiapkan di toilet hilang. 

Sekretaris Posko Komando penanganan bencana Gunung Agung I Wayan Karmawan dikonfirmasi terkait kondisi tersebut mengatakan sesegera mungkin akan dilakukan perbaikan, sehingga tidak lagi ada hambatan, warga harus antri lama-lama. "Kami sudah koordinasikan dengan Dinas PU, besok rencana akan ditangani,” tegasnya.

wartawan
Agung Samudra
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.