Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tol Bali Mandara Berlakukan Transaksi Nontunai Mulai Oktober 2017

Jasamarga
Deputi BI, Azka Subhan (kiri), bersama Direktur Utama PT Jasamarga Bali Tol, Akhmad Tito Makarim (tengah), saat memberikan keterangan pers terkait transaksi nontunai di Tol Bali Mandara per 1 Oktober 2017.

BALI TRIBUNE - Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Pusat terus menggalakan pengunaan uang elektronik karena dipandang lebih efisien, praktis dan dapat mengurangi tindak kriminal pemalsuan uang. Bank Indonesia (BI) sendiri secara resmi mencanangkan Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) pada 14 Agustus 2014.

Pencanangan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah serta Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia sebagai komitmen untuk mendukung GNNT. Pencanangan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku bisnis dan juga lembaga-lembaga pemerintah untuk menggunakan sarana pembayaran nontunai dalam melakukan transaksi keuangan, yang tentunya mudah, aman dan efisien.

Sejalan dengan Gerakan Nasional Nontunai (GNNT), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Bank Indonesia (BI) menyepakati kerjasama untuk meningkatkan elektronifikasi di jalan tol. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Nomor: 19/5/NK/GBI/2017 dan 06/PKS/M/2017 tanggal 31 Mei 2017 oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dengan Gubernur BI, Agus Martowardoyo tentang kerja sama dan berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas BI dan Kementerian PUPR, di mana salah satunya terkait penerapan transaksi tol nontunai dalam mendukung Gerakan Nasional Nontunai (GNNT).

Penandatanganan kesepakatan ini juga menjadi tahapan awal agenda elektronifikasi jalan tol di Indonesia yang dimulai dengan pelaksanaan kampanye elektronifikasi secara nasional menuju penerapan Multi Lane Free Flow (MLFF) atau pembayaran tol tanpa henti (pengguna jalan tol tidak harus menghentikan kendaraan di gerbang tol). Transaksi tol non-tunai atau uang elektronik saat ini baru sebesar 23 persen dari lalu lintas harian rata-rata sekitar 4,5 juta kendaraan per hari. Ditargetkan pada bulan Oktober 2017, seluruh ruas tol menggunakan transaksi nontunai.

Menyikapi kesepakatan tersebut PT Jasamarga Bali Tol selaku Pengelola Jalan Tol Bali Mandara menyatakan kesiapanya menerapkan transaksi tol nontunai 100 persen. Direktur Utama PT Jasamarga Bali Tol, Akhmad Tito Karim, menyatakan pada prinsipnya pihaknya siap menyukseskan Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) tersebut. “Kami siap mendukung suksesnya GNNT karena sejak beroperasi seluruh gardu tol kita sudah bisa melayani transaksi nontunai 100 persen,” sebutnya. Hanya saja, menurut Tito suksesnya penerapan transaksi tol nontunai tidak tergantung pada pihaknya saja tetapi juga dibutuhkan peran serta aktif dari masyarakat serta pihak Perbankan sebagai Issuer (penerbit) uang elektronik.

Dikatakan, sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia untuk membuka seluas-luasnya partisipasi bank dalam penyelenggara transaksi tol nontunai tersebut, ke depan akan semakin banyak bank yang ikut serta dan masyarakat akan semakin dimudahkan mendapatkan uang elektronik dan semakin mudah mengisi ulangnya. “ Kami berharap bank penerbit uang elektronik semakin banyak dan masyarakat penguna UNIK juga semakin banyak sehinga volume transaksi tol nontunai juga akan meningkat, ini adalah salah satu peran serta kita sebagai warga Negara dalam mendukung program pemerintah menuju less cash society,” kata Tito.

Dikutip dari data Bank Indonesia (BI), pada 2011, nilai transaksi uang elektronik mencapai lebih dari Rp 981 triliun. Meroket tajam pada 2016 menjadi Rp 7.063 triliun. Di awal kuartal pertama tahun ini saja sudah mencapai Rp 2.858 triliun. Untuk itu, Bank Indonesia bersama perbankan sebagai pemain utama dalam penyediaan layanan sistem pembayaran kepada masyarakat perlu memiliki visi yang sama dan komitmen yang kuat untuk mendorong dan terus meningkatkan penggunaan transaksi nontunai oleh masyarakat dalam mewujudkan less cash society.

“Berdasarkan data dari Humas PT Jasamarga Bali Tol, saat ini volume lalin Jalan Tol Bali Mandara sekitar 50.000 kendaraan per hari. Dari jumlah tersebut baru 14 persen yang transaksinya mengunakan uang elektronik (UNIK),” ungkapnya. Selain itu juga, dengan adanya uang elektronik ini juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kelancaran transaksi tol agar dapat mengurai antrean pembayaran tol. “ Kalau membayar dengan uang tunai butuh waktu sekitar 14 detik setiap transaksi sedangkan jika mengunakan uang elektronik cukup 2 detik saja. Cukup ditempel dan portal tol akan terbuka,” imbuhnya.

Dalam kesempatan ini Tito juga menyampaikan “Untuk saat ini uang elektronik yang dapat digunakan di Jalan Tol Bali Mandara baru E-money, E-toll (Bank Mandiri), Brizzi (BRI), Tap cash (BNI), BPD Bali (BPD Bali) dan Blink (BTN). Sedangkan Untuk Flazz (BCA) dan Mega Cash (Bank Mega) masih dalam Proses pemasangan”. Menurut Tito, Uji coba pemberlakuan transaksi nontunai 100 persen di Jalan tol bali mandara akan di berlakukan secara bertahap mulai September 2017 dan mulai Oktober 2017 diberlakukan untuk seluruh Gerbang Tol Bali Mandara”.

Akhmad Tito Karim mengimbau masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengunakan uang elektronik setiap melewati jalan tol, karena mulai 1 Oktober 2017 nanti bayar tol tidak bisa lagi mengunakan uang tunai, harus mengunakan uang elektronik (UNIK). Kami harap masyarakat siap dengan kebijakan ini. Mari kita bersama-sama menyukseskan Gerakan Nasional Nontunai.

wartawan
Arief Wibisono
Category

Pemprov Bali dan Pusat Matangkan Pembangunan PSEL

balitribune.co.id I Denpasar - Pemprov Bali dan pemerintah pusat mulai mematangkan percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) untuk solusi jangka panjang penanganan sampah. “Kami di Bali sudah satu tim, gubernur, wali kota, dan para bupati, lahan sudah disiapkan, akses jalan sudah ada, dan sosialisasi kepada masyarakat juga sudah dilakukan,” kata Gubernur Bali Wayan Koster di Denpasar, Kamis (12/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Pemkot Denpasar Gandeng TNI-Polri Percepat Olah Sampah

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat komitmen dalam optimalisasi penanganan sampah berbasis sumber. Setelah melibatkan desa, kelurahan, banjar, hingga lingkup keluarga, kini Pemkot Denpasar resmi menggandeng jajaran TNI dan Polri melalui peran Babinsa serta Bhabinkamtibmas.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Koster Ajak Umat Jaga Toleransi dan Kondusivitas Bali, Perkuat Harmoni Nyepi–Idulfitri

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah antisipatif untuk memastikan dua hari besar keagamaan yang waktunya berdekatan tahun ini dapat berlangsung damai dan penuh penghormatan. Melalui koordinasi lintas majelis agama, pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat tetap merasakan suasana khidmat sekaligus menjaga harmoni kerukunan yang selama ini menjadi kekuatan Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Jelang Mudik Lebaran 2026, Ketapang-Gilimanuk Dihantam Insiden Kebakaran dan Gesekan Antrean

balitribune.co.id I Negara - Aktivitas penyeberangan Ketapang–Gilimanuk menjelang mudik Lebaran 2026 diwarnai sejumlah insiden. Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, dua kejadian berbeda terjadi di dua pelabuhan utama penghubung Pulau Jawa dan Bali tersebut. Setelah sebuah kapal penyeberangan terbakar di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, kericuhan terjadi di Pelabuhan Gilimanuk.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Peringati Hari Perempuan Internasional, TP PKK Denpasar Serukan Semangat 'Woman Taking Action'

balitribune.co.id | Denpasar - Sekretaris I TP - PKK Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa berkesempatan menghadiri Perayaan Hari Perempuan Internasional Tahun 2026 oleh Konsulat Jenderal Australia di Denpasar di Maya Resort, Sanur pada Kamis (12/3/2026). 

Baca Selengkapnya icon click

Fraksi Golkar Desak Manajemen RSU Tabanan Buka-bukaan Soal Utang

balitribune.co.id I Tabanan - Fraksi Golkar DPRD Tabanan mendesak adanya transparansi informasi yang berimbang mengenai kemelut keuangan dan krisis obat di RSUD Tabanan. Fraksi ini menuntut manajemen rumah sakit berhenti menjadikan BPJS Kesehatan sebagai alasan atas kacaunya operasional yang sedang menjadi perhatian publik saat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.