Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tolak Gerakan Radikal dan Intoleran = Ratusan Remaja Gelar Aksi Damai

PANCASILA
AKSI DAMAI - Ratusan remaja yang melaksanakan aksi damai dan long march Parade Nusantara Gema Pembela Pancasila Minggu pagi mendapat apresiasi dari masyarakat.

BALI TRIBUNE - Banyaknya ketegangan-ketegangan yang terjadi belakangan ini di beberapa daerah yang dipicu oleh muncul dan mencuatnya paham serta gerakan radikal dan intoleran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, juga menjadi perhatian komponen generasi muda di Kabupaten Jembrana.

Seperti yang dilakukan oleh ratusan remaja yang tergabung dalam Komponen Generasi Muda Kabupaten Jembrana Minggu (27/8) pagi. Dimotori oleh Forum Komunikasi Remaja Hindu (FKRH) Jembrana, ratusan remaja dari sejumlah desa/kelurahan di Jembrana ini melakukan aksi damai dan long march di sela-sela Car Free Day (CFD).

Selain mengenakan busana adat Bali, sejumlah peserta aksi damai ini juga mengenakan pakaian adat nusantara dari berbagai provinsi di Indonesia serta seragam pramuka.

Selama long march yang dimulai dari Lapangan Dauhwaru, Jembrana melalui Jalan Jendral Sudirman menuju Gedung Kesenian Bung Karno dan Kantor Bupati Jembrana, mereka menyanyikan lagu-lagu perjuangan dan mengusung lambang negara, Garuda Pancasila.

Para generasi muda Jembrana yang melaksanakan  Gerakan Pembela Pancasila yang terdiri  dari Forum Komunikasi Remaja Hindu (FKRH) Jembrana, siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Jembrana, Saka Wira Kartika Kodim 1617/Jembrana dan siswa SMA Negeri 2 Negara serta serta sejumlah warga Jembrana ini menyerukan dukungan terhadap kebhinnekaan Indonesia.

 Para peserta Parade Nusantara ini sengaja mengenakan pakaian adat dari sejumlah suku di Indonesia sebagai bentuk penghargaan terhadap keberagaman  di Tanah Air yang memiliki keberagaman dengan 714 suku dan 1.158 bahasa daerah bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Selain menyanyikan lagu nasional, juga meneriakkan yel-yel “NKRI harga Mati!”, Tolak Ormas Anti Pancasila! Dan ”Saya Indonesia, Saya Pancasila”. Mereka juga menyatakan sikap mendukung diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas untuk menjaga harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Koordinator Lapangan (Korlap) Gerakan Pembela Pancasila dikonfirmasi Minggu kemarin mengatakan, sebagai garda terdepan dalam menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa dan perekat kebhinnekaan yang merupakan warisan luhur pendiri bangsa NKRI, para generasi muda di Jembrana telah menyampaikan pernyataan sikap dukungan terhadap pemerintah dan negara.

Ia menyebut pernyataan sikap itu isinya di antaranya mendukung tegaknya Empat Konsensus Kehidupan Berbangsa, Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI untuk menjaga keutuhan bangsa.

“Kami menolak seluruh paham dan gerakan radikal dan intoleransi ancaman keutuhan bangsa yang bermartabat berdasarkan ideologi Pancasila dan berkarakter kebangsaan,” ungkap Dewan Kehormatan FKRH Jembrana ini.

Selain mendukung Perppu Ormas, pihaknya mendorong penanaman dan penguatan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kurikulum pendidikan serta seluruh aspek kehidupan untuk menciptakan bangsa yang mandiri dan bermartabat serta merawat kebhinnekaan untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang indah, penuh dengan warna dalam satu kesatuan dibawah naungan NKRI. 

Aksi damai dan parade budaya yang juga diisi dengan penandatanganan dukungan gerakan pembela Pancasila dalam spanduk petisi yang dibawa oleh peserta parade serta pembagian pamflet berisi nilai-nilai Pancasila ini juga mendapat apresiasi dari masyarakat umum yang berada di areal CFD termasuk juga sejumlah pejabat.

wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Sinergi OJK, BPS, dan LPS Siapkan SNLIK 2026, Petakan Literasi Keuangan Hingga Pelosok

balitribune.co.id | Denpasar - Upaya memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mematangkan persiapan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 dengan cakupan wilayah yang diperluas hingga seluruh kabupaten/kota di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.