Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018, Klungkung Raih Dua Penghargaan Sekaligus

TERIMA - Bupati Suwirta terima penghargaan masuk 40 besar Inovasi Pelayanan Publik tahun 2018.

BALI TRIBUNE - Berkat program inovatif Beli Mahal Jual Murah (Bima Juara) dan Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS), Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta kembali meraih penghargaan tingkat nasional. Penghargaan diserahkan Wakil Persiden RI Jusuf Kalla bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin pada pembukaan The International Public Service Forum 2018 di Assemblly  Hall 3, Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu (7/11).  Penghargaan ini diraih setelah program untuk mendukung bidang pertanian dan lingkungan itu berhasil  masuk 40 besar Inovasi Pelayanan Publik (IPP) tahun 2018 yang digagas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Langkah Pemerintah Kabupaten Klungkung menerapkan program Beli Mahal Jual Murah (Bima Juara) dan Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) tak sia-sia. Kedua program ini telah melalui serangkaian proses seleksi yang transparan dan akuntabel serta bersaing dengan  2800 lebih inovasi pelayanan publik hingga lolos masuk sebagai Top 99, dan terakhir berhasil masuk 40 besar Inovasi Pelayanan Publik (IPP) tahun 2018. Ditemui setelah menerima pengharagaan ini, Bupati asal Nusa Ceningan ini mengatakan untuk pertama kalinya Klungkung mengikuti lomba inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Menpan RB RI. Pemerintah Pusat melalui tim penilai independen mengakui inovasi TOSS dan Bima Juara karena diyakini mampu memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan semua pihak (OPD terkait, lembaga akademisi, Pemerintah Provinsi dan Pusat serta masyarakat) terhadap program inovasi ini agar inovasi tidak hanya menjadi nominasi sebuah inovasi, apalagi sekedar mengejar prestasi dan gengsi. Tetapi kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan hak dasar menjadi prioritas utama dari Inovasi tersebut.  Dijelaskan, Klungkung bersama dengan 14 kabupaten lain, yakni  Banyuwangi, Lumajang, Luwu Utara, Malang, Merauke, Pangkep, Rote Dao, Sumbawa, Takalar, Teluk Bintuni, Timor Tengah Utara, Trenggalek, dan Tulung Agung yang juga menawarkan program khusus. Program Bima Juara sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan petani dengan mewajibkan KUD membeli gabah petani lebih mahal yang nantinya akan menekan dan menstabilkan harga beras. KUD juga diwajibkan menjual beras kepada BUMDes, PNS, Koperasi, toko modern lebih murah dari harga pasar. Sedangkan program TOSS, sampah diolah melalui proses peyeumisasi selama seminggu, selanjutnya dicacah dan diolah jadi pelet yang nantinya bisa digunakan sebagai bahan bakar kompor memasak manual dan juga bisa digunakan sebagai pembangkit listrik dengan gasifire serta  gasnya bisa digunakan langsung untuk kompor. Program yang digagas pada akhir 2017 ini sebagai bentuk dukungan dalam penerapan enegeri terbarukan yang digalakkan pemerintah. Respon positif telah mengalir dari sejumlah pihak, termasuk anggota Dewan Pertimbangan Presiden maupun Kementerian PUPR dan sejumlah kepala daerah di luar Bali. Wapres RI Jusuf Kalla menjelaskan program yang terpilih karena memenuhi semua kriteria. “Kriteria dari pemilihan ini yaitu, pertama, program yang memiliki nilai unik. Kedua sudah dilaksanakan lebih dari 1 tahun, ketiga program tersebut berpotensi untuk dikembangkan. Keempat program tersebut dapat dengan mudah diduplikasi oleh daerah lain. Pemkab Klungkung sudah memenuhi 4 kriteria tersebut dan saya berharap kedua program tersebut lolos pada sesi penyisihan dan masuk top 40 program terbaik 2018,” tutup Jusuf Kalla.  

wartawan
Ketut Sugiana
Category

DPRD Bali Serahkan 106 Sertifikat Bermasalah di Tahura Ngurah Rai ke Kejati dan Polda

balitribune.co.id | Denpasar - Polemik tata ruang Bali kembali mencuat. Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Trap) DPRD Provinsi Bali resmi menyerahkan 106 sertifikat tanah bermasalah di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai dan hutan mangrove kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali serta Polda Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Masalah Akses Jalan Warga Ungasan, Koster dan DPRD Bali Desak GWK Buka Tembok Pembatas

balitribune.co.id | Denpasar - Polemik tembok pembatas yang menutup akses jalan warga Banjar Adat Giri Dharma, Desa Adat Ungasan, Kuta Selatan, Badung, memasuki babak baru. Hingga Senin (29/9) malam, manajemen Garuda Wisnu Kencana (GWK) belum juga memenuhi rekomendasi Komisi I DPRD Bali untuk membuka akses tersebut. Padahal, rekomendasi pembongkaran sudah dikeluarkan sejak 22 September 2025 dengan batas waktu tujuh hari.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BPJS Ketenagakerjaan Karangasem Serahkan Santunan Kepada Ahli Waris Petani Kelapa Sebesar Rp 70 Juta

balitribune.co.id | Amlapura - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Karangasem Amlapura dan Kepala Dinas Pertanian Karangasem memberikan secara simbolis santunan Jaminan Kecelakaan Kerja meninggal dunia sebesar 70 juta kepada ahli waris I Nengah Sumariana.

Baca Selengkapnya icon click

Kerjasama China Railway Bangun Infrastruktur di Nusa Penida

balitribune.co.id | Semarapura - Bupati Klungkung I Made Satria menerima audiensi China Railway terkait percepatan pembangunan infrastruktur Nusa Penida di ruang rapat Kantor Bupati Klungkung, Senin (29/9/2025). Turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Klungkung, Anak Agung Lesmana dan OPD terkait lainnya. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Optimalkan Pendapatan Daerah, Wabup Karangasem Resmi Luncurkan Inovasi Gerbang Pajak

balitribune.co.id | Amlapura - Selain mengeluarkan kebijakan Pembebasan Sanksi Administrasi (denda) PBB P2, Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui BPKAD juga meluncurkan inovasi Gerbang Pajak (Gerakan Bersama Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah).

Baca Selengkapnya icon click

Ketua Dewan Soroti MBG Belum Merata di Bangli

balitribune.co.id | Bangli - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangli belum berjalan merata. Sejauh ini program preside Prabowo Subianto tersebut baru menyasar sekolah yang ada di tiga kecamatan (Tembuku, Bangli, Susut) Sementara untuk kecamatan Kintamani belum menerima manfaat program ini. Realita ini mendapat  perhatian dari Ketua DPRD Bangli, Ketut Suastika.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.