Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018, Klungkung Raih Dua Penghargaan Sekaligus

TERIMA - Bupati Suwirta terima penghargaan masuk 40 besar Inovasi Pelayanan Publik tahun 2018.

BALI TRIBUNE - Berkat program inovatif Beli Mahal Jual Murah (Bima Juara) dan Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS), Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta kembali meraih penghargaan tingkat nasional. Penghargaan diserahkan Wakil Persiden RI Jusuf Kalla bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin pada pembukaan The International Public Service Forum 2018 di Assemblly  Hall 3, Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu (7/11).  Penghargaan ini diraih setelah program untuk mendukung bidang pertanian dan lingkungan itu berhasil  masuk 40 besar Inovasi Pelayanan Publik (IPP) tahun 2018 yang digagas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Langkah Pemerintah Kabupaten Klungkung menerapkan program Beli Mahal Jual Murah (Bima Juara) dan Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) tak sia-sia. Kedua program ini telah melalui serangkaian proses seleksi yang transparan dan akuntabel serta bersaing dengan  2800 lebih inovasi pelayanan publik hingga lolos masuk sebagai Top 99, dan terakhir berhasil masuk 40 besar Inovasi Pelayanan Publik (IPP) tahun 2018. Ditemui setelah menerima pengharagaan ini, Bupati asal Nusa Ceningan ini mengatakan untuk pertama kalinya Klungkung mengikuti lomba inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Menpan RB RI. Pemerintah Pusat melalui tim penilai independen mengakui inovasi TOSS dan Bima Juara karena diyakini mampu memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan semua pihak (OPD terkait, lembaga akademisi, Pemerintah Provinsi dan Pusat serta masyarakat) terhadap program inovasi ini agar inovasi tidak hanya menjadi nominasi sebuah inovasi, apalagi sekedar mengejar prestasi dan gengsi. Tetapi kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan hak dasar menjadi prioritas utama dari Inovasi tersebut.  Dijelaskan, Klungkung bersama dengan 14 kabupaten lain, yakni  Banyuwangi, Lumajang, Luwu Utara, Malang, Merauke, Pangkep, Rote Dao, Sumbawa, Takalar, Teluk Bintuni, Timor Tengah Utara, Trenggalek, dan Tulung Agung yang juga menawarkan program khusus. Program Bima Juara sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan petani dengan mewajibkan KUD membeli gabah petani lebih mahal yang nantinya akan menekan dan menstabilkan harga beras. KUD juga diwajibkan menjual beras kepada BUMDes, PNS, Koperasi, toko modern lebih murah dari harga pasar. Sedangkan program TOSS, sampah diolah melalui proses peyeumisasi selama seminggu, selanjutnya dicacah dan diolah jadi pelet yang nantinya bisa digunakan sebagai bahan bakar kompor memasak manual dan juga bisa digunakan sebagai pembangkit listrik dengan gasifire serta  gasnya bisa digunakan langsung untuk kompor. Program yang digagas pada akhir 2017 ini sebagai bentuk dukungan dalam penerapan enegeri terbarukan yang digalakkan pemerintah. Respon positif telah mengalir dari sejumlah pihak, termasuk anggota Dewan Pertimbangan Presiden maupun Kementerian PUPR dan sejumlah kepala daerah di luar Bali. Wapres RI Jusuf Kalla menjelaskan program yang terpilih karena memenuhi semua kriteria. “Kriteria dari pemilihan ini yaitu, pertama, program yang memiliki nilai unik. Kedua sudah dilaksanakan lebih dari 1 tahun, ketiga program tersebut berpotensi untuk dikembangkan. Keempat program tersebut dapat dengan mudah diduplikasi oleh daerah lain. Pemkab Klungkung sudah memenuhi 4 kriteria tersebut dan saya berharap kedua program tersebut lolos pada sesi penyisihan dan masuk top 40 program terbaik 2018,” tutup Jusuf Kalla.  

wartawan
Ketut Sugiana
Category

Akselerasi Keuangan Syariah: Strategi Jitu Menggali Potensi Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun Syariah

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah khususnya sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Syariah melalui pendekatan kultural dan keagamaan dengan meluncurkan Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP.

Baca Selengkapnya icon click

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.