Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tragis, Isteri Diusir Anak Tiri Setelah Suami Meninggal

Jero Ebas
Bali Tribune / Jero Ebas

balitribune.co.id | Denpasar - Malang benar nasib seorang wanita berinisial Jero Ebas (47). Ia mengaku diusir oleh anak tirinya dari rumah pascasuami berinisial Anak Agung NAU meninggal dunia. Tidak hanya itu saja. Sejumlah barang miliknya dari rumah itu pun raib.

Wanita kelahiran Surabaya, Jawa Timur (Jatim) ini menjelaskan, dirinya menikah dengan suaminya yang saat itu berstatus duda pada 17 November 2022 namun pada Oktober 2023, sang suami meninggal dunia. Hanya berselang sebulan kemudian, salah satu anak tiri perempuannya yang pertama berinisial Anak Agung SRP mengirim pesan singkat via WA kepada Jero Ebas untuk segera pergi meninggalkan rumah yang tempat bersama mendiang suaminya itu. Tetapi Jero Ebas tidak menanggapinya karena merasa menikah dengan suaminya sah secara hukum NKRI dan Adat Bali.

"Alasannya, rumah yang saya dengan suami tempati selama ini mau dijual karena adiknya yang laki - laki mau keluar dari Lapas di Bangli. Tetapi saat itu saya lawan lewat WA," ungkapnya kepada Bali Tribune.

Selanjutnya pada Desember 2023, anak tiri perempuan lain memberikan surat somasi kepada Jero Ebas. Dan pada Januari 2024, Jero Ebas mendapatkan surat gugatan dari PN Denpasar yang ditandatangani oleh anak tirinya laki - laki berinisial Anak Agung Ngurah SJ karena tidak lama lagi akan bebas dari Lapas di Bangli. Dan setelah menjalani proses hukum yang panjang dan melelahkan, pada Mei 2025 keluarlah putusan dari Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) yang memenangkan gugatan anak - anak tirinya itu. Sementara saat itu Jero Ebas masih sedang mengupayakan hukum PK ke MA. Selanjutnya rumah itu dipasang spanduk sebanyak dua kali yang menurut Jero Ebas berisi intimidasi dan ancaman.

"Spanduk itu tidak mengatasnamakan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi. Dan tulisan di spanduk itu mempermalukan dan mencoreng harga diri saya sebagai seorang wanita yang sudah dinikahi secara hukum NKRI dan Adat Bali. Saya diminta dengan keras untuk segera keluar dari rumah tersebut dalam hitungan satu sampai dua kali dua puluh empat jam," tuturnya.

Beberapa hari kemudian ketika Jero Ebas pulang kerja pukul 22.00 Wita, ia melihat  pintu gerbang rumah sudah digembok.

Sementara barang - barang pribadi dan seluruh hewan rescuenya seperti kucing dan anjing masih berada di dalam rumah. Lantaran sudah malam, ia pergi ke sebuah minimarket lantaran shock. Kemudian di pagi harinya ia baru pergi mencari hotel di daerah Seminyak dekat kantornya untuk menginap. Sampai sekarang Jero Ebas berpindah - pindah tempat tinggal karena keuangannya menjadi tidak stabil. Beberapa hari setelah peristiwa tersebut, Jero Ebas kembali mendatangi rumah yang terletak di wilayah Denpasar Utara itu

dengan tujuan untuk mengambil  anjing dan kucing rescuenya dengan menyewa sebuah mobil. Atas bantuan dari team seorang anggota DPD RI dan team lainnya,  berhasil mengeluarkan semua hewan - hewan tersebut.

"Semua tuduhan yang mengatakan rumah itu dijadikan penangkaran anjing adalah fitnah. Karena semasa pacaran dengan almarhum suami saya, salah satu anak tiri yang perempuan menginginkan saya dan anjing kucing tinggal di rumah tersebut sebagai penjaga rumah. Saya bertanggung jawab dengan para anabul rescue dengan merawat dan mengobati. Semua biaya perawatan itu murni dari gaji dan komisi saya," katanya.

Namun betapa kagetnya ketika Jero Ebas akan mengambil barang - barang pribadinya dari rumah tersebut karena sudah dibongkar dan dijual kepada seseorang yang mengaku dari Madura, Jawa Timur. Sementara semua barang pribadinya, seperti perabot rumah tangga, pakaiannya, kacamata, laptop, perlengkapan sembahyang dan kandang hewan piaraan raib. Sehingga terjadilah perdebatan antara Jero Ebas dengan orang yang mengaku kakak dari pembeli rumah itu.

"Saya bertanya, dimana barang - barang saya, dia bilang tidak tahu. Padahal SHM rumah itu adalah milik suami saya yang kami tempati selama ini. Saya tidak tahu kalau sudah berganti nama di SHM menjadi kedua anak tiri saya. Secara niskala dan sekala, saya masih berstatus isterinya Anak Agung NAU meski suami saya sudah meninggal dunia. Saya tidak selingkuh, saya tidak diceraikan oleh suami saya  dan saya belum menikah lagi. Tapi barang - barang saya semuanya hilang," urainya.

Ia kemudian melaporkan kehilangan barangnya itu kepada pihak kepolisian Mapolda Bali dengan bukti Laporan Polisi Nomor: LP/B/415/VI/2025/ SPKT Polda Bali, tanggal 30 Juni 2025. Selain itu, ia juga melaporkan dugaan pengancaman yang dialaminya di Mapolresta Denpasar dengan bukti Laporan Polisi Nomor: LP/B/354/V/2025/SPKT/Polresta Denpasar, tanggal 11 Mei 2025. Namun untuk laporan dugaan pengancaman, Polresta Denpasar telah menerbitkan SP3 dengan alasan karena belum ditemukan unsur tindak pidananya. "Saya akan teruskan hal ini ke Propam Bareskrim untuk menindaklanjuti dan meminta keadilan. Saya sangat berharap pihak kepolisian menindaklanjuti laporan saya ini dengan profesional dan seadil - adilnya," harapnya.

Sementara kuasa hukum anak tirinya, Nyoman Wirajaya yang ditemui Bali Tribune mengatakan, kliennya tidak melakukan pengusiran seperti yang disampaikan Jero Ebas. Selain itu, rumah tersebut adalah pemberian dari keluarga mendiang ibu kandung para kliennya.

"Kalau dia klaim bahwa itu rumah suaminya, itu bukan rumah almarhum suaminya juga kok. Rumah itu dari ibu kandungnya klien saya yang diberikan oleh keluarganya kebetulan orang Cina. Jadi wajar, klien kami yang mendapatkan hak rumah itu," katanya.

Pengacara yang merupakan purnawirawan Polri ini juga menjelaskan, bahwa lantaran rumah tersebut telah dikuasi oleh kliennya sehingga tidak dilaksanakan eksekusi. Selain itu, kliennya juga telah berupaya untuk memberikan talih kasih namun Jero Ebas menolaknya.

"Ya, objeknya sudah dikuasai oleh klien kami jadi tidak diperlukan eksekusi lagilah. Klien kami juga sudah mau memberikan sekedar talih kasih, tetapi Jero Ebas yang tidak mau," pungkasnya.

wartawan
RAY
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.