balitribune.co.id | Denpasar – Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Transaksi Non Tunai  menjadi momentum yang baik untuk akselerasi digital ekonomi keuangan didaerah dan memaksimalkan manfaat Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) untuk kemajuan ekonomi didaerah. ETP dapat menjadi upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, membantu peningkatan keuangan inklusif to the last mile, serta tentunya langkah nyata mendukung Indonesia memasuki era ekonomi keuangan digital. 

Gubernur Bali I Wayan Koster usai membuka rakornas serta meninjau beberapa stand UMKM di area rakornas mengatakan, pihaknya menyambut baik Rapat Koordinasi Nasional Transaksi Non Tunai dengan tema “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Non Tunai” di Prama Sanur Beach, Sanur, Kamis (7/11).

“Penerapannya di Bali kita akan buatkan Pergubnya supaya bisa berjalan dengan baik,”sebutnya, sembari berharap pendapatan daerah bisa naik dengan menggunakan ETP. 

“Jadi bukan PHR aja yang menggunakan ETP, yang lain juga,” tukasnya. 

Dari sisi lain, Kepala KPw Bali, Trisno Nugroho mendorong penggunaan ETP di lingkungan Pemda Bali termasuk kabupaten/kota. Ia berujar dengan digunakannya ETP maka lebih akuntable, transparan dan mudah. Pasalnya dana yang masuk langsung ke kas negara, tidak ada lagi yang tercecer. 

“Ketika pendapatan daerah naik, artinya buat masyarakat juga bagus karena prosesnya sangat mudah dan tentu hasilnya akan dikembalikan kepada masyarakat karena hasil dari pendapatan daerah yang meningkat,” katanya seraya berkata, di Bali implementasi Qris telah dikerjasamakan dengan BPD Bali.  Bahkan diakui Qris juga memudahkan UMKM dalam melakukan transaksi. 

Disamping itu transaksi ETP ini lebih murah. Kalau menggunakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) macam kartu debet kena biaya 1 persen, ETP hanya 0,7 persen. Karena aplikasi ini berbasis jaringan,  pihak penyelenggara juga sudah menyiapkan jaringan bekerjasama dengan provider yang ada. Begitu diungkapkan Kepala Group Sistem Pembayaran Ritel dan Pegelolaan Uang Rupiah, Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Pungky Purnomo Wibowo didampingi Ira Hayatunnisma dari Kementerian Dalam Negeri RI.

“Bali, salah satu provinsi yang kita jadikan pilot project ETP. Dan 1 Januari 2020 serentak di seluruh Indonesia akan mulai menggunakan Qris,” kata  Pungky.

Ia juga jelaskan ETP bisa membantu pembayaran pemda, untuk retribusi pasar, pajak daerah seperti PHR, semuanya harus menggunakan Qris sebagai fasilitas transaksi. Paling tidak katanya dari segi infrastruktur jadi lebih murah, tidak perlu ada EDC dan lain sebagainya, lebih murah, lebih transparan, akuntable, efisien dan tercatat.  

“Dengan mulai digunakannya Qris, tidak ada lagi monopoli, semua standar menggunakan Qris, semua uang elektronik harus menggunakan  Qris,” tutupnya.