Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Transparansi Dana Kampanye, Koster-Ace Gandeng Akuntan Publik

Pilgub
MOU – Wayan Koster saat meneken MoU dengan akuntan publik demi terciptanya transparansi dana kampanye yang akan digunakan selama proses Pilgub Bali 2018.

BALI TRIBUNE - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali nomor urut 1, Wayan Koster-Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (Koster-Ace) bekerja sama dengan akuntan publik untuk transparansi dana kampanye yang akan digunakannya selama Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2018. Koster-Ace menandatangani MoU dengan akuntan publik serta membuka penggalangan dana dari masyarakat. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik atas pencatatan, pengelolaan dan pelaporan dana kampanye, kata Koster kemarin, merupakan suatu hal yang penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bagi Koster, hal itu dilakukan untuk mengurangi berbagai bentuk penyelewengan. Salah satunya adalah penyelewengan dana kampanye. Dalam rangka untuk mencegah penyelewengan dana kampanye serta meningkatkan transparansi keuangan dan akuntabilitas, Koster menegaskan, pihaknya taat asas sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam aturan itu diatur jika dana kampanye berbentuk uang yang bersumber dari pihak lain perseorangan, pihak lain kelompok dan pihak lain badan hukum swasta yang sah menurut hukum wajib dicatat dan ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilihan. "Kami, Wayan Koster dan Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) senantiasa taat asas dan taat aturan guna mewujudkan amanah pengelolaan dan pertanggungjawaban dana kampanye yang legal, akuntabel dan transparan yang dituangkan dalam MoU sebagai tanggung jawab moral dan melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam seluruh pencatatan, pengelolaan, pelaporan dana kampanye dan proses audit laporan dana kampanye dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali secara transparan dan bertanggung jawab," tegas Koster. "Akuntabilitas pendanaan kampanye kami ini terselenggara dengan adanya arus masuk dan keluarnya dana tersebut yang dapat dipertangung jawabkan. Pada sisi pemasukan, dapat dijelaskan sumber dan besaran dana yang didonasikan kepada kami. Sementara untuk pengeluaran, jelas untuk apa dana tersebut digunakan. Akuntabilitas dana kampanye didukung kejelasan identitas penyumbang dan besaran sumbangan yang diberikan," tambah Koster. Kandidat yang diusung PDI Perjuangan, Hanura, PAN, PKPI, PPP dan PKB itu mengaku akan secara reguler menyampaikan pertanggung jawaban pengelolaan dana kampanye sebagai bentuk akuntabilitas yang disampaikan kepada masyarakat luas untuk transparansi. "Nanti akan dilakukan dengan penyampaian secara tertulis melalui media massa cetak dan elektronik mauoun media sosial," tutur dia. Di sisi lain, ia menerangkan jika penggalangan sumbangan dana kampanye secara bergotong royong merupakan cara untuk membudayakan sistem politik partisipatif masyarakat. Untuk itu, Koster menegaskan membuka penerimaan sumbangan sukarela seluruh lapisan masyarakat. Caranya adalah dengan melengkapi formulir dan data-data yang diperlukan seperti NPWP dan NIK KTP agar datanya bisa valid dan dana yang diberikan bisa tercatat. "Ini sebagai terobosan baru dalam penggalangan dana kampanye politik yang bersih, transparan, partisipatif demi terciptanya model demokrasi di mana pemimpin sepenuhnya bergantung kepada masyarakat," jelas dia. Koster tak mempersoalkan berapapun besaran dana yang bisa disumbangkan oleh masyarakat. Berapapun itu akan diterima dan dicatat dengan baik oleh tim yang menanganinya. "Berapa saja silakan, yang penting berkontribusi nyata sebagai bagian dari paritipasi politik masyarakat. Tentu kami berharap partisipasi ini mendorong tanggung jawab kami jika terpilih, kami akan menjalankan apa yang menjadi harapan masyarakat, aspirasi masyarakat dan menjalankan pembangunan setulus-tulusnya dan selurus-lurusnya seperti kontribusi masyarakat Bali kepada kami. Mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi yang lainnya," ujar dia.  Begitu dibuka untuk publik, sejumlah masyarakat langsung memberikan sumbangan dana dengan besaran bervariasi untuk Koster-Ace. Salah satunya adalah Mangku Sutedja yang menyumbangkan dana sejumlah Rp1 juta. Baginya, ikut berpartisipasi kepada Koster-Ace sebagai bentuk kecintaan publik kepada pemimpinnya kelak. "Dalam Pilgub Bali ini harus ada partisipasi masyarakat. Masyarakat perlu berpartisipasi dengan memberikan kontribusi nyata. Tujuannya agar pemimpin nanti tak terbebani. Kami justru senang dengan pemimpin yang tulus ikhlas dan transparan seperti ini," tegas dia. Seorang penyumbang lainnya bernama Agung berharap sumbangan keuangannya dapat memberi kontribusi pada pemenangan Koster-Ace dalam Pilgub Bali. "Dengan begini kami berharap Koster-Ace konsentrasi terhadap pembangunan Bali nantinya ketika terpilih, tidak tersandera dengan pemodal," ujarnya.  Tidak sampai satu jam setelah pengumuman penggalangan dana kampanye dibuka, sumbangan dana yang masuk untuk Koster-Ace terkumpul sejumlah Rp63.650.000. Anda ingin menyumbang dana kampanye untuk Koster-Ace? Caranya mudah, tinggal datang ke DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali di Jalan Banteng Baru Nomor 4 Denpasar dan mengisi formulir yang telah disediakan. Atau, Anda bisa mentransfernya melalui rekening Bank BNI Cabang Renon 5857581357 atas nama Dana Kampanye Wayan Koster dan Tjok Oka Artha. Jangan takut, dana yang masuk akan diumumkan secara berkala, termasuk penggunannya.

wartawan
Redaksi
Category

Urgensi Armada Damkar di Kintamani untuk Pangkas Waktu Tanggap Kebakaran

balitribune.co.id | Bangli - Wacana penempatan armada mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) di Kecamatan Kintamani telah berembus sejak sepuluh tahun terakhir. Meski demikian, hingga saat ini penempatan armada tersebut belum juga terealisasi.

Padahal, potensi terjadinya kebakaran di wilayah Kintamani tergolong cukup tinggi. Berdasarkan data setempat, tercatat sebanyak empat kasus kebakaran terjadi sejak Agustus hingga pertengahan September.

Baca Selengkapnya icon click

OJK Cabut Izin Usaha BPR Pasarraya Kuta, LPS Siapkan Proses Likuidasi

balitribune.co.id | Mangupura - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Pasarraya Kuta setelah bank tersebut dinilai tidak mampu mengatasi persoalan permodalan dan likuiditas. Hal ini diungkapkan OJK melalui siaran persnya, Jumat (18/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Diduga Membuat Surat Palsu, Polisi Tahan Direktur Penanganan Sengketa Pertanahan Kementerian ATR I Made Daging 

balitribune.co.id | Denpasar - Tidak lama berselang setelah KPK menahan Dirjen Lampri Kementerian ATR/BPN RI dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, giliran penyidik Ditreskrimsus Polda Bali menahan Direktur Penanganan Sengketa Pertanahan di Kementerian ATR/BPN RI,  I Made Daging A.Ptnh., M.H. 

Baca Selengkapnya icon click

Overload Kasus Narkoba, Rutan Negara Digeledah

balitribune.co.id | Negara - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Negara mengalami kelebihan kapasitas (overload) hingga hampir tiga kali lipat. Di tengah kondisi tersebut, petugas gabungan dari unsur Rutan, TNI, dan Polri menggelar penggeledahan mendadak di 14 kamar hunian warga binaan pemasyarakatan (WBP), Kamis (17/9/2026) pagi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Satu Keluarga di Jembrana Diteror Rabies

balitribune.co.id | Negara - Kasus gigitan anjing yang diduga terpapar rabies kembali meneror Kabupaten Jembrana. Kali ini, satu keluarga yang terdiri dari ibu dan dua anaknya di Lingkungan Anyar Sari, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, menjadi korban gigitan beruntun dari anak anjing peliharaan mereka sendiri.

Baca Selengkapnya icon click

Soal Usulan UMK Badung Rp5 Juta, Bupati Minta Jangan Grasa-Grusu

balitribune.co.id | Mangupura - Usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Badung dinaikkan menjadi Rp5 juta mulai mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Badung. Namun, angka tersebut belum serta-merta disetujui. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan, usulan kenaikan upah harus diuji melalui kajian dan perhitungan yang matang.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.