Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Turis Asing, Gubernur Sebut Tidak Ada Dampak dari Rabies

Bali Tribune / Gubernur Koster

balitribune.co.id | DenpasarKasus rabies yang akhir-akhir ini meningkat di Bali, ditegaskan Gubernur Bali, Wayan Koster belum berdampak bagi pariwisata Bali. "Rabies di Bali sedang ditangani Kadis Pertanian dan Peternakan bersama Kadis Kesehatan bersinergi dengan kabupaten/ kota dan mendapat dukungan penuh dari Menteri Kesehatan. Jadi sedang berjalan dengan baik. Saya targetkan kasus rabies di Bali segera menurun," tegas Gubernur Koster di Denpasar, Senin (26/6).

Pihaknya mengklaim, pada Juni 2023 ini kedatangan turis asing ke Pulau Dewata mengalami peningkatan. "Dampak (rabies) pariwisata tidak ada, sejauh ini pariwisata kita. Saya juga perlu mengkonfirmasi beberapa isu terkait dengan 159 negara yang tadinya bebas visa sekarang dicabut itu ada yang mengatakan akan membuat Bali menjadi sepi," katanya. 

Orang nomor satu di Bali ini menyebutkan, berdasarkan data jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali meningkat pasca dicabutnya bebas visa bagi 159 negara pada 7 Juni 2023 lalu dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. "Jadi tidak ada dampak dari rabies atau faktor-faktor, hal-hal yang muncul di publik selama ini termasuk juga pencabutan bebas visa 7 Juni yang lalu. Tanggal 1-7 Juni 2023 kedatangan wisatawan mancanegara ke Bali 16 ribuan (per hari)," sebutnya.

Setelah bebas visa tersebut dicabut, kedatangan wisatawan asing ke Bali dari tanggal 8-22 Juni 2023 justru naik 4 persen. "Jadi wisatawan mancanegara yang datang ke Bali terus mengalami peningkatan. Jadi sejauh ini tidak ada hal-hal yang membuat gangguan wisatawan mancanegara datang ke Bali. Bahkan sampai Agustus, Bali ini full booked. Pemerintah pusat memprioritaskan (penanganan rabies di Bali) karena Bali ini destinasi wisata," ungkapnya.

wartawan
YUE

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.