Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Umat Hindu Harus Jaga Persatuan, Soal Dualisme PHDI, Giri Prasta Minta Jalankan PHDI yang Sah Secara Legal Formal

Bali Tribune/ RAPAT KERJA - Bupati Badung Nyoman Giri Prasta memberikan pengarahan sekaligus membuka rapat kerja Pengurus PHDI Kabupaten Badung Masa Bhakti 2021-2026 bertempat di Ruang Kertha Gosana Puspem Badung, Rabu (17/11).



balitribune.co.id | Mangupura - Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) sebagai lembaga yang bertugas memberikan penyuluhan dan penerangan kepada Umat Hindu, harus mampu memberikan solusi-solusi yang akan diimplementasikan oleh masyarakat dalam menjalankan kewajiban sebagai Umat Hindu Dharma berdasarkan rontal yang ada.
    
“Kami meyakini agama itu bukan hafalan namun agama itu adalah implementasi. Untuk itu selaku Pemerintah Kabupaten Badung kami memberikan apresiasi atas terselenggaranya rapat kerja pengurus PHDI Kabupaten Badung,” demikian Bupati Badung Nyoman Giri Prasta saat memberikan pengarahan sekaligus membuka rapat kerja Pengurus PHDI Kabupaten Badung Masa Bhakti 2021-2026 bertempat di Ruang Kertha Gosana Puspem Badung, Rabu (17/11).

Turut hadir Sulinggih PHDI Kabupaten Badung, Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Badung, Widyasaba Kabupaten Badung, Listibya Kabupaten Badung, Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Badung, Pinandita Sanggraha Nusantara Badung, Paiketan Lansia Badung dan Jajaran Pengurus PHDI Badung.

Dalam menyikapi fenomena yang berkembang saat ini, terkait adanya dualisme PHDI, Bupati Giri Prasta mengajak Krama Hindu tetap solid menjaga persatuan dan kesatuan.

“Kita kembalikan pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan RI. Kita akan berbicara tentang legalitas mana yang sah, itu yang kita jalankan. Jangan sampai masalah ini terus menjadi blunder di lapangan sehingga akan membuat Umat Sedharma mempunyai pemikiran yang tidak-tidak. Kalau nanti mau diganti dan sebagainya itu sudah ada mekanisme yang harus dilakukan,” ungkapnya.

Di sisi lain Bupati Giri Prasta juga menginginkan, PHDI Badung ada sampai di tingkat Desa/Kelurahan. Karena pihaknya membutuhkan Dharma Duta yang mampu memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada Krama Hindu berkenaan dengan upacara dan upakara yang meliputi Bhuta Yadnya, Manusia Yadnya, Rsi Yadnya, Pitra Yadnya maupun Dewa Yadnya.
 
“Dengan semua ini, akan ada ketatwaan yang disampaikan Dharma Duta sehingga umat paham dengan apa yang dibutuhkan dalam setiap yadnya yang digelar, uparengganya apa dan sarananya apa, sehingga sudah ada penjelasannya. Ini yang harus kita lakukan, kalau kita ingin dekat dengan Hyang Widhi Wasa, maka laksanakan upacara yadnya,” terangnya.

Bupati mengungkapkan, setelah terlaksananya rapat kerja pengurus PHDI Kabupaten Badung, pihaknya akan segera memberikan buku panduan kepada para pemangku sebagai dasar dalam melaksanakan upacara di lapangan.
 
Sementara, Ketua Harian PHDI Badung Gede Rudia Adiputra melaporkan rapat kerja PHDI Kabupaten Badung dilaksanakan dalam rangka menyongsong seluruh program kerja Pemkab Badung sekaligus untuk memperkenalkan kepada Bupati Badung, disamping itu kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan tupoksi kepada masing-masing pengurus baru.

“Kami juga menyampaikan terimakasih kepada Bapak Bupati Badung beserta jajarannya, berkat bantuan beliau acaranya ini bisa terlaksana sebagaimana mestinya,” terang Gede Rudia Adiputra.

wartawan
ANA
Category

Putu Parwata Pimpin Pansus Bahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

balitribune.co.id | Mangupura – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung yang membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan menggelar rapat kerja di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Badung, Senin (8/6/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Badan Kehormatan (BK) sekaligus Ketua Pansus, I Putu Parwata, sebagai bagian dari upaya memperkuat regulasi internal DPRD dalam menjaga etika dan kehormatan lembaga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gusti Anom Gumanti Apresiasi WTP Badung, Berharap Catatan BPK Bisa Selesai Dalam Satu Bulan

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti, SH, MH, memberikan apresiasi kepada Bupati Badung, Wakil Bupati dan anggota di DPRD Badung atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun anggaran 2025. Ini menunjukkan bahwa sinergitas antara legislatif dan eksekutif sudah berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pertahankan Transparansi, Pemkab Tabanan Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-turut atas LKPD

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan kembali mengukir prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Pemkab Tabanan sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Paparkan Strategi dan Capaian Target Pembangunan, Dukung Pariwisata, Infrastruktur Fokus Utama

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa memaparkan strategi dan pencapaian target pembangunan di Kabupaten Badung, pada Rapat Koordinasi Provinsi Bali yang dipimpin Gubernur Bali Wayan Koster di ruang pertemuan Kertha Sabha, Denpasar, Senin (8/6/2026). Rakor diikuti Bupati/Walikota se-Bali serta Pimpinan Perangkat Daerah terkait.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.