Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Unsur Novelty Dalam Janji Politik Koster-Giri

Bali Tribune / Umar Ibnu Alkhatab - Analis Kebijakan Publik.

balitribune.co.id | Uji Publik Pemimpin Bali 2024 yang diselenggarakan oleh Universitas Udayana (Unud) selama selama dua hari, 10-11 Oktober 2024, di Auditorium Widya Sabha, Kampus Unud Jimbaran, telah dimanfaatkan secara baik oleh kedua pasangan calon (paslon) yakni paslon nomor urut satu, Made Muliawan Arya dan Putu Agus Suradnyana atau Mulia-PAS dan paslon nomor urut dua Wayan Koster dan Nyoman Giri Prasta atau Koster-Giri. Kedua pasangan calon itu hadir secara langsung untuk memaparkan apa yang menjadi cita-cita mereka membangun Bali dan kemudian bertanya jawab dengan para panelis dan peserta uji publik itu.

Kendati Unud Bali bermaksud untuk menguji kemampuan paslon dengan memberikan sejumlah persoalan untuk dibedah, Unud tampaknya secara implisit ingin menekankan betapa janji-janji politik yang diucapkan di hadapan para panelis dan hadirin yang ikut akan dikawal dan ditagih. Unud juga tampaknya ingin hadir secara lebih awal untuk mendorong pemilihan kepala daerah (pilkada) agar lebih berkualitas, tidak saja saja dari sisi prosesnya tetapi juga substansinya, yakni agar pilkadanya lebih kredibel dengan menghasilkan pemimpin yang berintegritas, amanah, dan punya kapasitas intelektual yang mumpuni.

Kedua paslon, baik Mulya-PAS maupun Koster-Giri telah memaparkan apa yang menjadi perhatian utama mereka jika kelak terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2025-2030. Tetapi ada satu hal yang menarik dari pemaparan para paslon adalah apa yang disampaikan oleh paslon nomor urut dua, Koster-Giri, ketika mereka secara lugas menambahkan bahwa pasangan Koster-Giri akan membuat Peraturan Daerah (Perda) Nominee yang akan mengatur warga negara asing yang akan berusaha di Bali.

Menurut Koster-Giri, Perda tentang nominee ini belum pernah ada sebelumnya dan dimaksudkan untuk mengatur warga negara asing yang berbisnis di Bali dan sekaligus akan mengatur dengan jelas warga negara asing yang menikah dengan orang lokal atau menggunakan nama orang lokal untuk menguasai dan mengelola aset di Bali. Terkait nominee ini telah disinggung pula oleh tandem Koster, Nyoman Giri Prasta, saat ia hadir dalam Upacara Pangeruwakan Proyek LRT/MRT di Sentral Parkir Kuta beberapa waktu yang lalu, menyusul wacana moratorium pembangunan vila di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) yang dirilis oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Bagi Giri, praktek nominee ini telah menjadi salah satu biang kerok alih fungsi lahan di Bali, khususnya di wilayah Sarbagita. Hanya saja, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan yang lebih luas untuk membatasi praktek nominee karena ketiadaan peraturan yang mengatur soal itu. Itulah yang kemudian mendorong Koster-Giri membuat Perda Nominee jika kelak terpilih menjadi pemimpin Bali 2025-2030.

Sebagaimana diketahui, kegiatan warga negara asing di Bali belakang ini sudah meresahkan masyarakat Bali. Di samping ulah mereka yang cenderung tidak sopan di hadapan masyarakat Bali, mereka juga cenderung berani melanggar aturan pemerintah, misalnya menyalahgunakan izin tinggal dengan bekerja secara ilegal. Hal yang paling mengkhawatirkan tentu saja adalah aktivitas ekonomi yang mereka lakukan yang bekerja sama dengan warga lokal Bali. Misalnya membeli aset berupa tanah untuk kemudian dijadikan sebagai villa atau hunian eksklusif yang disewakan kepada sesama warga asing. Tidak heran jika di Bali ada sebutan, sebagai contoh, kampung Rusia karena semua penghuninya adalah warga Rusia. Penguasaan aset tanah yang tak terkendali ini disinyalir sebagai sebab turunnya surplus pangan akibat alih fungsi lahan pertanian yang kian masif.

Kita mengapresiasi kemauan Koster-Giri untuk menyiapkan Perda yang secara khusus mengatur soal nominee ini karena banyak warga negara asing dianggap telah menyalahgunakan sistem nominee ini. Di samping Perda Nominee, Koster-Giri juga akan membentuk satuan tugas (Satgas) untuk mengawasi pergerakan warga negara asing yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Bali sekaligus mengontrol dan menertibkan pembangunan hunian yang tidak memiliki izin yang kerap digunakan sebagai markas kegiatan kriminal.

Koster-Giri berkeyakinan bahwa Perda yang baru ini akan mampu membatasi praktik nominee dan pada gilirannya mampu dihindari sehingga praktek nominee di mana warga negara asing bisa memiliki hak istimewa dalam kepemilikan properti dan agraria dengan menggunakan nama warga lokal tidak lagi terjadi. Biasanya, warga lokal yang dipinjamkan namanya hanya menjadi tukang kebun di hunian yang dibangun dan menjadi tameng ketika ada masalah hukum. Prinsip dasar Perda Nominee, menurut Koster-Giri, adalah mengembalikan masyarakat Bali menjadi tuan di rumahnya sendiri.

Hemat kita, pembuatan Perda Nominee merupakan unsur kebaruan (novelty) dalam janji politik Koster-Giri. Dalam beberapa kali pilkada Bali yang penulis ikuti, persoalan nominee ini luput dari perhatian setiap calon, dan baru kali ini, dalam Pilkada 2024, Koster-Giri secara gamblang dan lugas menjanjikan akan membuat Perda itu untuk membatasi dan menghindari praktek nominee yang menyimpan dari ketentuan hukum yang berlaku.

Janji itu sangat relevan dengan situasi terkini di Bali di mana sebagian warga negara asing telah menyalahgunakan izin tinggal mereka untuk melakukan sesuatu secara ilegal, salah satunya dengan menggunakan nama warga lokal untuk menguasai aset tanah di Bali. Tentu saja unsur kebaruan dari janji politik Koster-Giri ini menyembulkan harapan akan masa depan masyarakat Bali yang lebih baik dan akan harga diri yang lebih bermartabat di hadapan warga negara asing. Kita percaya bahwa Koster-Giri memiliki komitmen yang kuat lewat perda ini untuk mengangkat harkat dan martabat manusia Bali di hadapan warga negara asing bahwa manusia Bali adalah tuan tanah di tanah mereka sendiri.

Akhirnya, kita melihat bahwa Koster-Giri adalah duet pemimpin yang berhasil memotret persoalan yang krusial yang sedang dihadapi masyarakat Bali saat ini, yakni penguasaan aset di tanah Bali dengan menggunakan warga lokal secara licik. Dan apa yang dipotret itu akan menjadi prioritas utama untuk dibatasi dan dihindari melalui pembuatan Perda Nominee. Kita berharap, Koster-Giri segera mewujudkan perda itu tidak lama setelah terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2025-2030, in syaa Allah. Wallahu a'alamu bish-shawab.

Tabanan, 21 Oktober 2024.

wartawan
Umar Ibnu Alkhatab
Category

Gelar Apel Harmoni, Bupati Sutjidra Tekankan Sinergi dalam Menjaga Kondusifitas

balitribune.co.id | Singaraja - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng bersama Kepolisian Resor (Polres) Buleleng menggelar Apel Harmoni di Lapangan Ngurah Rai Singaraja, Minggu (31/8/2025). Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menekankan pentingnya sinergi dalam menjaga kondusivitas di wilayahnya.

Baca Selengkapnya icon click

Sikapi Situasi Nasional, Polres Buleleng Tetapkan Status Siaga Satu

balitribune.co.id | Singaraja - Unjuk rasa berujung ricuh yang terjadi disejumlah tempat memicu ke khawatiran kondisi tersebut akan merembet ke Buleleng. Untuk mewaspadai gerakan anarkis dengan mendompleng aksi unjuk rasa, Polres Buleleng telah menetapkan wilayah hukumnya berstatus siaga satu. Kondisi itu ditandai dengan digelarnya apel siaga di polsek-polsek di bawah kendali Polres Buleleng.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Antisipasi Demo Lanjutan, Polda Bali Siagakan 1.521 Personel

balitribune.co.id | Denpasar - Sebanyak 1.521 personel Polda Bali melaksanakan apel siaga pengamanan aksi unjuk rasa lanjutan di halaman depan Mapolda Bali, Minggu (31/8) pukul 07.30 Wita.

Apel dipimpin Kepala Biro Operasional (Karo Ops) Polda Bali, Kombes Pol. Soelistijono, S.I.K., M.H.

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan Polri dalam menjaga stabilitas kamtibmas serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Adi Arnawa Buka Sabdha Kite Festival V 2025 Desa Pecatu

balitribune.co.id | Mangupura - Upaya konkrit Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dalam memotivasi generasi muda untuk terus melestarikan tradisi serta menghadirkan inovasi yang mampu membangkitkan UMKM serta menarik wisatawan yakni dengan membuka secara resmi Sabdha Kite Festival V yang diinisiasi oleh Rare Angon Sabda dari Sekaa Teruna Bakti Dharma Banjar Kangin Pecatu di Lapangan PT. Indowisata Makmur, Pecatu, Minggu (31/8).

Baca Selengkapnya icon click

Gubernur Bali Dengarkan Aspirasi, Ojol di Bali Janji Tak Demo Lagi

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster menemui perwakilan ojek online (Ojol) di Denpasar, Sabtu (30/8) malam. Koster bersama Forkompimda sepakat untuk mendengarkan aspirasi para pengemudi Ojol yang sebelumnya melakukan aksi demonstrasi di beberapa titik di Denpasar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.