Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Upaya Pengurangan Sampah Plastik, DLHK Denpasar Monev Toko Modern

Monev - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) di beberapa toko modern di Kota Denpasar, Selasa (9/10).

BALI TRIBUNE - Pemkot Denpasar telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor : 658/2529/DLHK tahun 2018 tentang upaya mengurangi penggunaan plastik di Kota Denpasar.  Guna memastikan maksimalnya penerapan SE tersebut, DLHK Kota Denpasar, Selasa (9/10) melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi dengan menyasar  toko modern dan pusat perbelanjaan di Kota Denpasar. Sekretaris DLHK Kota Denpasar, IB Putra Wirabawa  mengatakan  Pemkot Denpasar memberikan dukungan penuh dala upaya mendukung program nasional untuk mengurangi penggunaan plastik di Kota Denpasar. Sehingga program nasional dalam mewujudkan pengurangan sampah plastik sebesar 30 persen dapat terwujud di tahun 2025. “Saat ini kita sudah memiliki surat edaran yang menjadi acuan dalam pengurangan penggunaan sampah plastik di Kota Denpasar,” paparnya. Lebih lanjut dikatakan, dengan adanya surat edaran tersebut diharapkan seluruh toko modern dan pusat perbelanjaan dapat mensosialisasikan kepada konsumen secar bertahap. Sehingga pada tahun 2019 di seluruh toko modern dan pusat perbelanjaan tidak lagi menggunakan kantong pleastik serta bahan plastik lainnya. “Kegiatan kali ini bertujuan untuk memastikan apakah seluruh toko modern dan pusat perbelanjaan sudah melaksanakan SE dengan baik dalam upaya mendukung gerakan nasional mengurangi sampah plastik,” ungkapnya. Pria yang akrab disapa Gustra ini menambahkan bahwa selain toko modern dan pusat perbelanjaan, kesadaran masyarakat untuk membantu memilah sampah dan memanfaatkan bank sampah dapat dimaksimalkan. Selain itu, guna mengurangi sampah plastik dalam setiap kegiatan dapat disiasati dengan penggunaan tas ramah lingkungan atau pembungkus makanan yang ramah lingkungan. Selain itu pihaknya mencontohkan pada setiap pelaksanaan kegiatan rapat hendaknya mengurangi penggunaan bahan plastik seperti pembungkus ataupun kemasan. Diharapkan juga pada setiap instansi/perusahaan tidak menggunakan kantong plastik dalam keseharian terutama dalam aktivitas perbelanjaan serta menolak menggunakan kantong plastik yang ditawarkan dan sebaiknya menggunakan kantong alternatif ramah lingkungan. “Mari kita bersama meminimalisir penggunaan produk plastik mulai saat ini, selain itu kami menghimbau kepada instansi/perusahaan pemerintah maupun swasta, pelaku usaha serta masyarakat agar menyerukan serta mensosialisakan menyetop penggunaan produk plastik sehingga tidak mustahil di tahun 2025 mendatang bisa terbebas dari sampah plastik,” pungkasnya.

wartawan
I Wayan Sudarsana
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Terkait Rekrut Direksi Perumda Pasar dan Pangan MGS, Komisi III Berharap Segera Ada Direksi Definitif

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung akan membuka rekrutmen Direksi Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) Kabupaten Badung. Pendaftaran untuk posisi Direktur Utama, Direktur Umum, serta Dewan Pengawas dijadwalkan berlangsung pada 15–19 Desember 2025.

Perekrutan jajaran direksi dan Dewan ini mendapat sambutan baik dari Ketua Komisi III DPRD Badung I Made Ponda Wirawan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ponda Wirawan Hadiri Karya Pedudusan Agung di Pura Dalem Desa Banjar Aseman Abiansemal

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua Komisi III DPRD Badung I Made Ponda Wirawan mendampingi Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri Karya Mepadudusan Agung, Mapeselang, Mepedanan, Medasar Tawur Balik Sumpah Madya di Pura Dalem Desa Banjar Aseman, Desa Adat Abiansemal, Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal, Badung, Jumat (28/11/2025). Hadir Perbekel Desa Abiansemal IB. Bisma Wikrama, Bendesa Adat Abiansemal IB.

Baca Selengkapnya icon click

Dua Kelompok Orang Asing Jadi Fokus Pengawasan Imigrasi

balitribune.co.id | Mangupura - Kebijakan keimigrasian di Bali menghadapi tantangan multidimensi yang kompleks, berbenturan antara tuntutan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi pariwisata dan keharusan menegakkan kedaulatan negara, hukum, serta norma budaya. Dinamika ini menempatkan Direktorat Jenderal Imigrasi pada posisi dilematis ditengah derasnya arus globalisasi dan ancaman transnasional. Hal tersebut diungkapkan Plt.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.