Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Usai Peresmian Pasar Phula Kerti BI bersama BPD Bali Luncurkan QRIS

Bali Tribune/(Ki-ka) I Gusti Ngurah Gede, IB Rai Dharmawijaya Mantra, Trisno Nugroho dan Ketut Sudharma.

balitribune.co.id | Denpasar – Melalui skema pembiayaan BPD Bali mengelontorkan Rp 4,6 miliar untuk kredit pasar kepemilikan los pasar, kisarannya Rp 50 juta, tergantung lokasinya. Begitu diungkapkan Direktur BPD Bali, Ketut Sudharma bersama Kepala KPw BI Bali, Triano Nugroho dan Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra, usai meluncurkan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) di Pasar Phula Kerti, Sesetan, Denpasar, Senin (27/1). 

Selain itu,S juga menyampaikan, hingga saat ini penetrasi penggunaan Qris yang dikordinir BPD Bali telah mencapai seribu lebih mercant yang meliputi para UMKM, tempat-tempat ibadah yang donasinya bisa melalui Qris. 

"Kalau di Pasar Pula Kerti ini sekitar 46 pedagang telah menggunakan Qris, sisanya menyusul dari 232 pedagang yang ada," sebutnya, sembari mengatakan pihaknya terus meningkatkan literasi kepada masyarakat agar program Qris bisa menjangkau seluruh kabupaten/kota di Bali. Acara peluncuran Qris kali ini dibarengi dengan  melaspas dan peresmian Pasar Phula Kerti yang baru saja di renovasi. 

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Denpasar untuk mewujudkan Denpasar menjadi Kota yang Cerdas (Smart City) maka Bank Indonesia mendukung pemanfaatan teknologi di setiap bidang dan salah satunya adalah menghadirkan QRIS sebagai sarana transaksi digital di lingkungan pasar tradisional.  

Pasar Phula Kerthi merupakan pasar rakyat pertama di Kota Denpasar dan kedua di Provinsi Bali yang menerima pembayaran dengan QRIS, sebelumnya adalah pasar ikan Kedonganan di kabupaten Badung yang bekerjasama dengan bank BRI dalam mengimplementasikan QRIS. 

“Implementasi penggunaan sarana QRIS telah dikenalkan di Bali mulai dari acara Rakornas Transaksi Non Tunai Pemda seluruh Indonesia di Sanur pada tanggal 7 November 2019 dan terakhir dilanjutkan pada event Denpasar Festival Desember 2019 lalu,” ujar Trisno Nugroho.

Pasar tradisional menjadi salah satu fokus BI untuk implementasi QRIS mengingat pasar merupakan representasi ekonomi kerakyatan dimana pedagang dan pembeli dengan skala ekonomi kecil dapat bertemu di pasar tradisional. 

Dengan implementasi QRIS di pasar tradisional kami berharap selain masyarakat kecil dapat menikmati kemajuan teknologi juga dapat mempercepat perputaran uang di usaha mikro, kecil dan menengah. 

“Pada akhirnya kami berharap sarana pembayaran QRIS ini dapat meningkatkan omset penjualan, sehingga kesejahteraan pedagang semakin meningkat,” imbuhnya.

Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra yang didampingi Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede dalam kesempatan ini menyampaikan ekosistem sebenarnya telah terbentuk, dimana di dalamnya ada pihak pemerintah, pedagang dan perbankan. Berangkat dari sinilah lantas ekosistem itu terbentuk, lagipula diakui pengalaman membentuk ekosistem dimiliki oleh BPD Bali. 

"Dengan terbentuknya ekosistem maka kami bisa memberdayakan para pedagang sehingga proses percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan bisa diwujudkan," sebutnya, sembari menyebutkan ada peningkatan pendapatan yang cukup sigifikan akibat terbentuknya ekosistem tersebut. 

Dijelaskan pula, transformasi pembayaran yang ada di pasar-pasar tradisional terus berjalan, butuh waktu lantaran tidak semua faham teknologi. "Qris itu pertempuran digitalisasi, ekonomi digitalisasi anak bangsa jadi tidak ada kata lain, pakai Qris," tutup Walikota Rai Mantra. 

wartawan
Arief Wibisono
Category

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click

Yayasan AHM Kembangkan Desa Sejahtera Astra Honda di Ciamis

balitribune.co.id | Jakarta – Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) menghadirkan Program Desa Sejahtera Astra Honda Jalatrang di Ciamis yang memiliki potensi terhadap wisata berkelanjutan di wilayah Jawa Barat (10/12). Pengembangan desa binaan ini diharapkan mampu menguatkan berbagai potensi daerah melalui kolaboraksi aktif masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.