Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Usai Peresmian Pasar Phula Kerti BI bersama BPD Bali Luncurkan QRIS

Bali Tribune/(Ki-ka) I Gusti Ngurah Gede, IB Rai Dharmawijaya Mantra, Trisno Nugroho dan Ketut Sudharma.

balitribune.co.id | Denpasar – Melalui skema pembiayaan BPD Bali mengelontorkan Rp 4,6 miliar untuk kredit pasar kepemilikan los pasar, kisarannya Rp 50 juta, tergantung lokasinya. Begitu diungkapkan Direktur BPD Bali, Ketut Sudharma bersama Kepala KPw BI Bali, Triano Nugroho dan Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra, usai meluncurkan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) di Pasar Phula Kerti, Sesetan, Denpasar, Senin (27/1). 

Selain itu,S juga menyampaikan, hingga saat ini penetrasi penggunaan Qris yang dikordinir BPD Bali telah mencapai seribu lebih mercant yang meliputi para UMKM, tempat-tempat ibadah yang donasinya bisa melalui Qris. 

"Kalau di Pasar Pula Kerti ini sekitar 46 pedagang telah menggunakan Qris, sisanya menyusul dari 232 pedagang yang ada," sebutnya, sembari mengatakan pihaknya terus meningkatkan literasi kepada masyarakat agar program Qris bisa menjangkau seluruh kabupaten/kota di Bali. Acara peluncuran Qris kali ini dibarengi dengan  melaspas dan peresmian Pasar Phula Kerti yang baru saja di renovasi. 

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Denpasar untuk mewujudkan Denpasar menjadi Kota yang Cerdas (Smart City) maka Bank Indonesia mendukung pemanfaatan teknologi di setiap bidang dan salah satunya adalah menghadirkan QRIS sebagai sarana transaksi digital di lingkungan pasar tradisional.  

Pasar Phula Kerthi merupakan pasar rakyat pertama di Kota Denpasar dan kedua di Provinsi Bali yang menerima pembayaran dengan QRIS, sebelumnya adalah pasar ikan Kedonganan di kabupaten Badung yang bekerjasama dengan bank BRI dalam mengimplementasikan QRIS. 

“Implementasi penggunaan sarana QRIS telah dikenalkan di Bali mulai dari acara Rakornas Transaksi Non Tunai Pemda seluruh Indonesia di Sanur pada tanggal 7 November 2019 dan terakhir dilanjutkan pada event Denpasar Festival Desember 2019 lalu,” ujar Trisno Nugroho.

Pasar tradisional menjadi salah satu fokus BI untuk implementasi QRIS mengingat pasar merupakan representasi ekonomi kerakyatan dimana pedagang dan pembeli dengan skala ekonomi kecil dapat bertemu di pasar tradisional. 

Dengan implementasi QRIS di pasar tradisional kami berharap selain masyarakat kecil dapat menikmati kemajuan teknologi juga dapat mempercepat perputaran uang di usaha mikro, kecil dan menengah. 

“Pada akhirnya kami berharap sarana pembayaran QRIS ini dapat meningkatkan omset penjualan, sehingga kesejahteraan pedagang semakin meningkat,” imbuhnya.

Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra yang didampingi Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede dalam kesempatan ini menyampaikan ekosistem sebenarnya telah terbentuk, dimana di dalamnya ada pihak pemerintah, pedagang dan perbankan. Berangkat dari sinilah lantas ekosistem itu terbentuk, lagipula diakui pengalaman membentuk ekosistem dimiliki oleh BPD Bali. 

"Dengan terbentuknya ekosistem maka kami bisa memberdayakan para pedagang sehingga proses percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan bisa diwujudkan," sebutnya, sembari menyebutkan ada peningkatan pendapatan yang cukup sigifikan akibat terbentuknya ekosistem tersebut. 

Dijelaskan pula, transformasi pembayaran yang ada di pasar-pasar tradisional terus berjalan, butuh waktu lantaran tidak semua faham teknologi. "Qris itu pertempuran digitalisasi, ekonomi digitalisasi anak bangsa jadi tidak ada kata lain, pakai Qris," tutup Walikota Rai Mantra. 

wartawan
Arief Wibisono
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.