Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Wabup Kembang Tolak Rencana Jembatan Jawa-Bali

Bali Tribune/ Wabup Kembang saat melakukan pertemuan dengan jajaran ASDP terkait pembangunan dermaga eksekutif.
balitribune.co.id | Negara - Wacana pembangunan jembatan selat Bali kembali mencuat ke permukaan. Namun Wakil Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan tak sependapat dengan rencana tersebut. 
Sikap wakil bupati ini juga sejalan dengan suara warga dan sejumlah elemen masyarakat Bali.
 
Ketimbang membangun jembatan selat Bali yang sarat kontroversi, Wabup Kembang lebih setuju dengan ide pembangunan dermaga eksekutif yang saat ini dirancang pihak ASDP. 
 
Rencananya PT ASDP Indonesia Ferry  Ketapang akan membangun  dermaga eksekutif di Pelabuhan Ketapang serta Pelabuhan Gilimanuk.
 
Menurutnya, kehadiran dermaga eksekutif akan memudahkan masyarakat, terutama memberikan akses terbaik bagi wisatawan yang hendak berwisata dari Bali maupun Jawa.
 
Jalur penyeberangan melalui dermaga ini nanti  dikhususkan untuk   mobil dengan layanan premium, tidak bercampur dengan truk barang seperti sekarang. Sebab, diyakini proses penyeberangan akan memangkas waktu jauh lebih cepat karena hanya butuh 15 menit menyeberang. Dengan begitu akan mampu mengurai kemacetan maupun antrian panjang.
 
 Itulah sebabnya, wakil bupati Jembrana ini meyakini pembangunan dermaga eksekutif ini juga nantinya berpengaruh pada peningkatan perekonomian  masyarakat di Bali.
 
“Saya apresiasi rencana ASDP terkait pembangunan dermaga eksekutif. Manfaatnya banyak, masyarakat ada pilihan, tidak perlu mengantri lama saat menyeberang. Waktu tempuh juga dipercepat hanya  15 menit. Ini juga memudahkan akses orang dan barang termasuk mengembangkan  simpul ekonominya,” ujar Kembang usai bertemu dengan GM ASDP Ketapang, Fahmi Alweni, selasa ( 21/1). 
 
Wabup Kembang beroendapat bahwa kehadiran dermaga eksekutif  tersebut, otomatis akan memupus wacana  jembatan Jawa-Bali yang kembali  muncul.
 
“Kalau menyeberang lewat kapal saja cukup 15 menit, jadi rencana jembatan Jawa Bali tidak diperlukan lagi.  Masyarakat ada alternatif  yang bisa dipilih agar  lebih cepat menuju pulau Jawa  begitupun sebaliknya,” sambungnya. 
 
Menurutnya dermaga eksekutif itu nanti juga sinergis dengan pembangunan jalan Tol  Denpasar – Gilimanuk. Gubernur Bali Wayan Koster menyebut setelah Bali Utara, selanjutnya jalan Tol  Denpasar – Gilimanuk masuk prioritas.
 
Proyek jalan Tol tersebut direncanakan pada tahun 2021 akan dimulai dengan pembebasan lahan dengan melibatkan swasta. " Ketika Tol Trans Jawa selesai tahun  2021 dan dilansjutkan dengan Tol Denpasar - Gilimanuk,  maka dermaga eksekutif ini akan sangat efektif,"  tandasnya. 
 
Sementara itu, GM ASDP Indonesia Ferry  Ketapang, Fahmi  Alweni mengatakan, pembuatan dermaga eksekutif sejatinya program dari pemerintah pusat di bawah Kementerian Perhubungan dan kementerian BUMN yang ingin meningkatkan kualitas layanan penyeberangan.
wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Wujud Toleransi, Umat Lintas Agama di Denpasar Antusias Ikuti Prosesi Pindapata

balitribune.co.id | Denpasar - Sebanyak delapan Bhikku dari Vihara Buddha Sakyamuni menggelar tradisi Pindapata di sepanjang Jalan Gunung Agung, Denpasar, pada Kamis (14/5/2026). Prosesi ini dilaksanakan sebagai rangkaian menyambut Hari Raya Tri Suci Waisak 2570 yang jatuh pada 31 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek SJUT Sanur Rampung 100%, Pemkot Denpasar Beri Waktu 3 Bulan Bagi Provider untuk Pindah Jalur

balitribune.co.id | Denpasar - Pekerjaan konstruksi proyek Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Infrastruktur Pasif Telekomunikasi (SJUT-IPT) di kawasan Sanur resmi tuntas 100%. PT Sarana Utilitas Optimal (SUO) selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) telah menyerahkan hasil pembangunan tersebut kepada Perumda Bhukti Praja Sewakadarma (BPS) Kota Denpasar melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST), Rabu (13/5/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Indonesia Rugi Rp9 Triliun Akibat Penipuan Online, ASEAN Memperkuat Upaya Penanggulangan

balitribune.co.id | Denpasar - Di Indonesia sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 411.000 laporan kasus penipuan online dengan estimasi kerugian finansial mencapai sekitar USD 550 juta atau setara Rp9 triliun, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).

Baca Selengkapnya icon click

Bukan Ribet Malah Cuan, Ibu Rumah Tangga di Tabanan Raup Tabungan dari Bank Sampah

Gerakan Pilah dan Kelola Sampah dari Rumah mendapat respons positif dari masyarakat. Salah satunya datang dari Ni Made Serly Liana Dewi, warga Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan, yang menilai kebijakan pembatasan sampah ke TPA menjadi dorongan bagi masyarakat untuk mulai berubah dan lebih bertanggung jawab dalam mengelola sampah dari rumah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

OJK: Keputusan Bisnis Bankir Dilindungi Hukum Sepanjang Beritikad Baik

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa upaya mendorong pertumbuhan kredit yang sehat dan berkelanjutan perlu disertai dengan kepastian hukum bagi pelaku industri perbankan. Untuk itu, OJK memandang penting adanya pemahaman yang sama di antara seluruh pemangku kepentingan mengenai penerapan konsep business judgement rule dalam penanganan perkara pidana di sektor perbankan. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.