Tabanan, Bali Tribune

Komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bukan sekadar isapan jempol.

 Setidaknya ini terlihat dari inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya ke gedung Bagian Keuangan, Kamis (31/3), atau beberapa jam sebelum menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Tabanan. 

Sidak dilakukan untuk mengecek progres penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Tabanan Tahun Anggaran 2015 ke BPK, yang kebetulan berakhir pada hari yang sama.

Selain melakukan sidak, Wabup Sanjaya juga melakukan koordinasi di ruang Asisten III dengan sejumlah pimpinan satuan kerja yang berwenang mengurus soal penyusunan LKPD ini. Seperti Sekretaris Daerah (Sekda) I Nyoman Wirna Ariwangsa, Inspektur Daerah I Gede Urip Gunawan, Kabag Keuangan I Wayan Arimbawa, serta sejumlah Kepala Sub Bagian di beberapa bagian.

Dalam rapat koordinasi tersebut terungkap bahwa masih ada beberapa hal yang menjadi persoalan. Seperti kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam pelaporan, penyesuaian terhadap sistem pelaporan yang kini telah berbasis Akrual serta kendala-kendala teknis yang masih muncul, sampai dengan koordinasi lintas satuan kerja.

Wabup Sanjaya menjelaskan, sidak tersebut sengaja dilakukan untuk memastikan kesiapan jajarannya dalam menyampaikan LKPD. Sebab keinginan untuk tetap mempertahankan opini WTP dari BPK sudah menjadi komitmen dari awal. “Selain itu posisi saya juga sebagai pengendali internal dan satuan kerja,” jelasnya.

Satu hal yang masih menjadi catatannya dari hasil koordinasi tersebut adalah soal koordinasi lintas satuan kerja yang dianggapnya masih kusut. Menurutnya, koordinasi lintas satuan kerja yang ada selama ini masih belum baik, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan pembenahan. “Paradigma ini harus dihapus. Birokrasi harus dibuat simpel. Presiden Jokowi saja ingin melakukan penyederhanaan,” tegasnya lagi.

Diakuinya, laporan berjenjang ke atasan diperlukan. Namun, dalam hal-hal tertentu yang bersifat urgen dan mendesak, kecepatan dan kecekatan dalam menyampaikan pelaporan juga diperlukan. Termasuk dalam hal penyusunan LKPD tahun anggaran 2015. “Saya tidak ingin menerima laporan dari bawah yang mengatakan sudah siap. Tapi kenyataannya tidak siap. Makanya saya harus cek juga,” tukasnya seraya bersiap-siap menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Tabanan.

 Meski begitu, mengingat penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2015 merupakan tugas penting, Wabup Sanjaya menegaskan akan kembali melakukan pertemuan dengan pimpinan-pimpinan satuan kerja yang berwenang dalam penyusunannya usai menghadiri rapat paripurna. Itu dilakukan untuk memantau secara langsung sekaligus memastikan proses penyusunan LKPD selesai tepat waktu.