Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Wabup Suiasa Buka Musrenbang RKPD Kecamatan Tahun 2022, Diharapkan Proporsional dan Realistis, Fokus pada Kesehatan dan EKonomi

Bali Tribune/RKPD - Wabup Suiasa saat membuka Musrenbang RKPD Kecamatan Tahun 2022 secara virtual di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Selasa (2/2/2021).
balitribune.co.id | Mangupura - Mengingat masih dalam situasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pemerintah Kabupaten Badung menggelar Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Tahun 2022 secara virtual (Aplikasi Zoom Meeting). Musrenbang  yang mengusung tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Revitalisasi Sektor Unggulan dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan" ini dibuka oleh Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa dari Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Selasa (2/2/2021).
 
Turut mendampingi, Sekretaris Daerah I Wayan Adi Arnawa dan Kepala Bappeda I Made Wira Dharmajaya, Camat se-Kabupaten Badung, dan Tim Penyusun RKPD. Forum ini juga diikuti oleh Kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, Lurah dan Kepala Desa se-Badung dari kantor masing-masing.
 
Wabup Suiasa dalam arahannya menyampaikan kepada semua pihak dari tingkat desa, lurah, kecamatan dan kabupaten agar RKPD tahun 2022 dapat disusun dan dirancang sesuai dengan kondisi yang ada saat ini, sehingga tidak menimbulkan distorsi di kemudian hari.
 
“Mengingat kondisi kita mengalami penurunan di beberapa sektor akibat pandemi, untuk itu kita jangan terlalu muluk-muluk dalam menyusun RKPD. Semua harus proporsional dan realistis. Kondisi yang ada saat ini merupakan tantangan untuk kita semua dalam menyusun program kerja untuk masyarakat,” ujarnya.
 
Mengingat kondisi Badung saat ini mengalami peningkatan angka pengangguran terbuka akibat mati surinya sektor pariwisata, untuk itu Suiasa memberikan penekanan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RKPD 2022, agar fokus menitikberatkan pada dua sektor bidang yang mengalami dampak terparah akibat pandemi yaitu sektor kesehatan dan sektor ekonomi.
 
“Badung saat ini mengalami penurunan pada sektor kesehatan dan ekonomi. Untuk mengakselerasi pemulihan terhadap 2 sektor tersebut, saya menekankan agar tim penyusun RKPD dari tingkat kelurahan, desa, kecamatan dan kabupaten agar merancang program kerja pembangunan untuk mempercepat Pemulihan Ekonomi Daerah dengan merevitalisasi sektor unggulan untuk menguatkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan sektor UMKM dan pertanian,” jelasnya.
 
Sementara itu Kepala Bappeda I Made Wira Dharmajaya melaporkan Musrenbang ini bertujuan untuk menjaring aspirasi terhadap rumusan tema RKPD dan menghimpun aspirasi para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan serta dapat menghasilkan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) untuk tahun 2022.
 
Dipaparkan lebih lanjut bahwa pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 diprioritaskan pada 9 titik pembangunan diantaranya Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Inovasi, Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender, Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan, Sarana Prasarana Wilayah Perumahan dan Permukiman, Pembangunan Ekonomi, Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup dan terakhir Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
 
“Bahwa arah kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung untuk tahun 2022 selaras dengan prioritas kebijakan PPNSB Kabupaten Badung yaitu, Sandang, Pangan dan Papan, Kesehatan dan Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Bidang Pariwisata,” katanya, seraya berharap melalui kegiatan ini terjadi proses diskusi serta bertukar pikiran sehingga terjadi sinkronisasi antara seluruh pemangku kepentingan guna menyempurnakan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2022.
 
“Untuk itu kami  sangat mengharapkan masukan dari pemangku kebijakan, pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat, sehingga nantinya RKPD yang disusun tahun 2022 tepat sasaran,” harapnya.  
wartawan
I Made Darna
Category

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kedaulatan di Balik Layar Digital: Mengapa Raksasa OTA Harus Menjadi "Penduduk Tetap" Indonesia?

balitribune.co.id | Bayangkan sebuah vila mewah di pesisir Canggu, Bali, terpesan dengan harga Rp2 juta per malam melalui platform global seperti Airbnb. Turisnya tidur di sana, pemilik vilanya tinggal di sana, dan akses jalan menuju lokasi tersebut dibangun menggunakan keringat pajak rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.