Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Wabup. Suiasa Terima Kunjungan Delegasi Pemerintah Bangladesh

Bali Tribune/Wabup Suiasa disaat menerima kunjungan Delegasi Pemerintah Bangladesh di Puspem Badung, Kamis (27/6) di Puspem Bandung.
balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menerima kunjungan Delegasi Pemerintah Bangladesh di Puspem Badung, Kamis (27/6) di Puspem Bandung. Kunjungan ke Badung untuk saling tukar informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 
Deputy Secretary of Local Government Division and National Project Director EALG Project, Mohammad Iftikher Ahmed Chowdhury mengatakan, kunjungan ini dengan mengajak sebanyak 11 delegasi terdiri dari pejabat pemerintah senior, perwakilan pemerintah daerah, porsenil UNDP (United Nations Development Programs) yang merupakan penggabungan dua organisasi yang ada sebelumnya (program bantuan teknis PBB dan program dana khusus PBB). Tujuan kunjungan ke Badung, ingin belajar dan saling tukar informasi mengenai pelaksanaan pemerintah daerah, fungsi koordinasi pejabat pemerintah pusat dan daerah serta keterlibatan warga dalam pembangunan daerah. Dengan harapan, keberhasilan di Badung dapat diterapkan di Bangladesh, begitupun sebaliknya. 
Sementara Wabup. Suiasa atas nama pemerintah dan masyarakat Badung mengapresiasi dan berterima kasih atas kunjungan delegasi Pemerintah Bangladesh di Kabupaten Badung. Kunjungan ini sangat penting bagi badung untuk saling bertukar informasi dan pengalaman demi kemajuan pemerintahan dan pembangunan di kedua wilayah. Wabup. Suiasa juga memaparkan secara garis besar kondisi geografis Kabupaten Badung dengan potensi yang dimiliki. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, selalu berdasarkan regulasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang ppmerintah daerah. Dalam hal ini kedudukan kabupaten adalah daerah yang memiliki otonomi yang seluas-luasnya, sebagai wujud reformasi birokrasi yang sejalan berlakunya reformasi di Indonesia secara menyeluruh.
Dengan diberikan otonomi ini, Badung berhak mengatur pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah pusat juga wajib memberikan dana untuk daerah seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Ditambahkan, Badung punya tiga potensi besar yang dikelola dengan baik, yaitu potensi pertanian, usaha ekonomi kreatif dan sektor pariwisata. Ketiganya ini saling berhubungan dan saling memberi perkuatan satu dengan lainnya. Badung juga memiliki lima sektor pembangunan yang menjadi skala prioritas yaitu; pangan, sandang dan papan; kesehatan dan pendidikan; jaminan sosial dan ketenagakerjaan; seni, adat, agama, tradisi dan budaya, pariwisata serta daya dukung infrastruktur. "Kelima bidang prioritas ini terangkum dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, " jelasnya./uni
 
 
 
 
 
-- 
wartawan
I Made Darna
Category

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kedaulatan di Balik Layar Digital: Mengapa Raksasa OTA Harus Menjadi "Penduduk Tetap" Indonesia?

balitribune.co.id | Bayangkan sebuah vila mewah di pesisir Canggu, Bali, terpesan dengan harga Rp2 juta per malam melalui platform global seperti Airbnb. Turisnya tidur di sana, pemilik vilanya tinggal di sana, dan akses jalan menuju lokasi tersebut dibangun menggunakan keringat pajak rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.