Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Wacana Menggelar PON Dua Tahun Sekali Perlu Dikaji

Ketut Suwandi
Ketut Suwandi

BALI TRIBUNE - Ketua Umum KONI Bali Ketut Suwandi berpendapat, keinginan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menggelar Pekan Olahraga Nasional (PON) dari sebelumnya empat tahun sekali menjadi dua tahun sekali, perlu dikaji lebih mendalam.

“Paling tidak ada dua hal yang menurut saya perlu mendapat kajian, jika PON menjadi dua tahun sekali yakni soal anggaran, dan masalah persiapan pengprov cabor terhadap atlet-atlet yang akan dikirim ke ajang tersebut,” ujar Ketut Suwandi, Minggu (1/10).

Seperti diberitakan sebelumnya, Menpora Imam Nahrawi ketika berada di Tabanan, Jumat malam lalu, melontarkan gagasannya terhadap PON yang akan dihajat dua tahun sekali.

 Suwandi mengatakan, keinginan Menpora harus jelas sasarannya. Artinya sasaran PON itu kemana, misalkan ke SEA Games atau Asian Games, maka berapa cabor yang dipertandingkan di event internasional itu yang harus dipertandingkan di PON. “Kan tidak semua cabor yang dipertandingkan di PON itu juga dipertandingkan di SEA Games atau Asian Games,” imbuh Suwandi.

Dengan pertimbangan itu semua, kata mantan Ketum KONI Badung itu, maka sasaran dari PON sangatlah jelas dan tidak hanya asal menjadi juara saja. Apalagi PON merupakan ajang dalam menggali bibit-bibit muda potensial. Selain itu agar jangan sampai mubazir dengan cabor yang dipertandingkan di PON dua tahun sekali, namun tidak dipertandingkan di SEA Games atau Asian Games.

Persoalan yang tak kalah pentingnya, diakui Suwandi yakni soal anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Apakah Pemprov tidak berat harus mengeluarkan dana dari APBD untuk PON dua tahun sekali.

“Padahal untuk olahraga di Bali saja contohnya, pastinya Pemprov Bali mengeluarkan dana yang cukup banyak seperti Porprov Bali, Popnas, Porsenijar Bali atau lainnya. Nah kalau ditambah PON dua tahun sekali, apa tidak berat Pemprov Bali mengeluarkan dana itu. Jadi PON dua tahun sekali memang harus dikaji secara mendalam. Belum lagi jika ada provinsi yang APBD-nya kecil, apakah mereka tidak akan terbebani anggaran lagi,” demikian Suwandi.

wartawan
Djoko Purnomo
Category

Pemkab Tabanan Wajibkan Pegawai Absen Pakai Koordinat Rumah Saat WFH

balitribune.co.id I Tabanan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan akan mewajibkan ASN melakukan absen sesuai koordinat lokasi rumah saat Work From Home (WFH).

Upaya ini dilakukan untuk mencegah WFH disalahgunakan menjadi libur panjang tiap akhir pekan. Aturan ketat ini diberlakukan untuk memastikan pegawai tetap menjalankan tugas dinasnya dengan produktivitas tinggi meski bekerja dari rumah setiap Jumat.

Baca Selengkapnya icon click

Sekda Bangli Warning ASN, Wajib Melaporkan Kinerja Saat WFH

balitribune.co.id I Bangli - Memasuki kali kedua pelaksanaan Work From Home (WFH) yang dilaksanakan setiap hari Jumat, Pemkab Bangli mengeluarkan warning kepada pimpinan OPD dan ASN. Pasalnya  WFH tidak serta merta ASN libur. Melainkan tetap bekerja dari rumah. Demikian ditegaskan Sekda Bangli, I Dewa Bagus Riana Putra, Kamis (16/4/2026). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Disnaker Gelar Job Fair di Alun-Alun Kota Gianyar, Diikuti 21 Perusahaan

balitribune.co.id I Gianyar - Dalam rangka Pekan Budaya Gianyar sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Gianyar ke-255 Tahun 2026, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Gianyar menyelenggarakan Job Fair Tahun 2026 yang berlangsung di Alun-Alun Kota Gianyar pada 12 hingga 19 April 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Muncul Kavlingan di Subak Jro Kuta Kawan, Bendesa Sangkanbuana : Tak Ada Izin

balitribune.co.id I Semarapura - Aktivitas pembagian lahan atau kavlingan yang muncul di kawasan Subak Jro Kuta Kawan, Desa Adat Sangkanbuana, Kelurahan Semarapura Kauh, Kabupaten Klungkung, memicu kekhawatiran berbagai pihak. Lahan yang sebelumnya dikenal sebagai sawah produktif kini mulai dipetakan dan dipasarkan, menimbulkan dugaan potensi alih fungsi lahan pertanian.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.