Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Wagub Ajak Masyarakat Tekuni Sektor Sekunder

Bali Tribune/ SESPIMTI POLRI- Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati seusai menjadi salah satu narasumber Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Peserta Didik Sespimti Polri Dikreg ke-30 T.A. 2021 secara virtual, Selasa (3/8)




Denpasar | balitribune.co.id - Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), mengajak masyarakat Bali turut aktif berperan membantu memulihkan kembali perekonomian Bali dengan menekuni sektor sekunder.
 
Hal ini disampaikannya saat menjadi salah satu narasumber serangkaian kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Peserta Didik Sespimti Polri Dikreg ke-30 T.A. 2021 bertema “Strategi Polri dalam Mendukung Penanggulangan Paripurna Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi dalam Rangka Pembangunan Nasional” secara virtual, Selasa (3/8).
 
Menurut Wagub, Bali pada awalnya hidup di sektor agraris (premier) kemudian beralih kepada sektor pariwisata (tersier) yang secara tanpa sengaja melompati sektor industri pengolahan (sekunder).
 
Hal ini menjadikan masyarakat Bali kewalahan saat sektor tersier mengalami keterpurukan seperti saat pandemi ini sehingga perlu diambil beberapa langkah yang saat ini bisa dilakukan seperti kembali menekuni sektor pertanian, kelautan, dan perikanan serta membangkitkan kerajinan lokal sebagai mata pencaharian penopang ekonomi rakyat.
 
“Sejumlah hikmah yang dapat kita petik saat ini, salah satunya bahwa kita harus kembali kepada sektor pengolahan (sekunder), yakni memetik buah yang kita tanam contohnya jeruk dan salak, di mana masing-masing buah ini dapat diolah menjadi jus dan wine yang kemudian bisa dijual untuk masyarakat lokal, dengan begitu perputaran ekonomi juga akan kembali tumbuh,” imbuhnya.
 
Ditambahkannya, penting bagi kita semua untuk menjaga imun tubuh dengan baik agar ketahanan dan kesehatan tetap terjaga.
 
Untuk mewujudkan kehidupan yang saling menopang, Cok Ace menyebutkan perlu dilakukan diversi (memperluas) terkait bagaimana cara memanfaatkan pariwisata sebagai lahan untuk memasarkan produksi lokal.
 
Cok Ace berpendapat di tengah situasi dan kondisi yang membatasi komunikasi dan menjaga jarak ini menuntut kita untuk mampu masuk dan menguasai sistem digitalisasi yang sebagian besar masyarakat dunia, masyarakat Indonesia, dan masyarakat Bali (pada khususnya) sudah digunakan dalam bertransaksi jual-beli.
 
“Dengan mematangkan sejumlah kegiatan di sektor pertanian, kelautan, perikanan, dan UMKM maka saat pandemi Covid-19 mulai melandai dan dibukanya pintu pariwisata, secara langsung sudah membuka peluang baru yang siap berkembang di tengah tatanan kehidupan Bali era baru,” paparnya.
 
Sementara Kapolda Bali Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra, mengatakan dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, tentu seluruh negara memiliki cara atau kebijakan tersendiri guna memutuskan rantai penyebaran Covid-19.
 
“Melalui diskusi ini nantinya rekan-rekan peserta didik dapat mengetahui berbagai kegiatan, peran, dan komitmen dari semua stakeholders di Provinsi Bali dalam penanggulangan Covid-19 serta dapat mengetahui daya dukung, program Pemerintah Daerah, serta langkah-langkah yang diambil dalam upaya mengembalikan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali,” terangnya.
 
Sespimti Polri untuk KKDN Sespimti Polri Dikreg Ke-30 di wilayah Polda NTB berjumlah 10 orang dan diharapkan melalui KKDN ini maka para peserta mampu mengaplikasikan materi di lapangan yang akan dituangkan dalam tulisan ilmiah dan dapat mewujudkan Perwira Tinggi Polri yang Presisi untuk Indonesia maju.
wartawan
Redaksi
Category

Sinergi OJK, BPS, dan LPS Siapkan SNLIK 2026, Petakan Literasi Keuangan Hingga Pelosok

balitribune.co.id | Denpasar - Upaya memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mematangkan persiapan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 dengan cakupan wilayah yang diperluas hingga seluruh kabupaten/kota di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.