Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Wagub Sidak Toko Jaringan Mafia

Cok Ace memberikan penjelasan kepada beberapa awak media di Kantor Gubernur Bali.

BALI TRIBUNE -  Dugaan permainan took-toko yang dimiliki warga Tiongkok, yakni menjual murah pariwisata Bali dan memaksa wisatawan asal Tiongkok membeli barang di toko tersebut, disikapi serius Pemprov Bali. Bahkan, Kamis (18/10), Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), melakukan inspeksi mendadak ke empat toko yang diduga masuk jaringan mafia Tiongkok.  "Penggerebekan" ini awalnya dilakukan tanpa diketahui oleh awak media. Pada kesempatan tersebut, Cok Ace didampingi oleh Karo Humas dan Protokol Pemprov Bali Dewa Mahendra Putra, bersama perwakilan Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Bali dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI).  Setelah toko-toko jaringan mafia Tiongkok ini diobok-obok, baru media mengendus informasi ini. Sekitar Pukul 13.18 Wita, Cok Ace memberikan penjelasan kepada beberapa awak media di Kantor Gubernur Bali.  Menurut dia, pihaknya melakukan sidak untuk memastikan permainan jaringan mafia Tiongkok yang menjual murah pariwisata Bali di Tiongkok. "Ternyata bukan isu lagi, memang benar dan faktanya memang ada,” papar Cok Ace. Mantan Bupati Gianyar ini mengaku, pihaknya mendatangi empat toko yang ada di Jalan By Pass Gusti Ngurah Rai. Cok Ace sendiri sudah tidak asing lagi dengan toko itu, dan pola toko dengan beberapa induk perusahaan itu ada sekitar 10 di Bali.  “Kami datangi empat, induknya. Namanya jangan disebut dulu,” tandas Cok Ace.  Ia menambahkan, took-toko itu memang menjual barang-barang yang bukan produksi Bali. Misalnya kasur berbahan karet atau latex. Akhirnya ada kesan, mereka berwisata ke Bali, namun membeli barang asal Tiongkok.  "Aneh juga, kok di Bali jual latex. Bali bukan penghasil karet. Dan semua barang-barang dari Tiongkok. Jadi, ada kemungkinan permainan. Menjadi aneh, orang Tiongkok kok beli barang Tiongkok setelah berwisata di Bali,” tandasnya.  Pola menjualnya, lanjut Cok Ace, wisatawan asal Tiongkok digiring masuk ruangan. Kemudian wisatawan diminta untuk mencoba kasur. “Saya pikir ini pegawai spa, tidur-tiduran di latex. Semua barang Tiongkok,” beber Cok Ace. Toko lainnya, diakui Cok Ace, menjual sutra. Polanya pun sama, tamu digiring ke satu ruangan untuk mendapatkan penjelasan. Anehnya, ditemukan foto-foto Presiden Republik Indonesia dipasang, seperti Presiden Jokowi, dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.  Dalam foto yang dipajang, Presiden mengenakan batik Indonesia. Namun menurut Cok Ace, batik itu digunakan untuk meyakinkan tamu, bahwa Presiden juga menggunakan kain seperti yang mereka jual.  “Tetapi kain yang dijual juga dari Tiongkok, seperti ingin mengelabui dengan gambar-gambar Presiden kita,” tandasnya. Selanjutnya adalah toko obat-obatan. Ada juga toko yang menjual kristal. Rata-rata pegawai di toko-toko tersebut, asli orang Tiongkok. Cok Ace melihat indikasi, banyak ada WNA dengan visa wisatawan malah kerja di took-toko milik orang Tiongkok itu. Yang lebih heboh, lagi ternyata ada stempel toko itu menggunakan gambar burung Garuda, seperti lambang negara Republik Indonesia.  “Ini diduga untuk menguatkan bahwa benar-benar produk Indonesia, produk kita, hingga stempelnya Burung Garuda,” urai Cok Ace. Soal pembayaran, juga masih dengan sitem Tiongkok. Sehingga tidak ada devisa masuk ke Indonesia. “Mereka mengaku menggunakan rupiah, namun pembayaran mereka ternyata pakai sistem Tiongkok. Kami sempat foto. Pake wechat, jadi tidak kena pajak dan tidak ada devisa masuk,” kata Cok Ace. Keanehan lain, terkait dengan pola belanja dengan pola terkesan pemaksaan. Ini dilakukan untuk bisa mengembalikan subsidi yang mereka lakukan terhadap wisatawan yang masuk Bali dengan biaya murah.  “Jadi kerugian bagi Bali, jelas merusak citra Bali. Merusak nama baik Bali, dengan pola seperti ini. Kemudian kita juga tidak dapat pajak dan lain – lain, termasuk menggunakan simbul dasar negara Burung Garuda menjadi stempel. Bali sangat dirugikan, bahkan Indonesia negeri kita dirugikan,” tegasnya. Dengan kondisi ini, pihaknya akan segera mengambil langkah-langkah penindakan. Pihaknya akan menggandeng semua pihak terkait, seperti Imigrasi.

wartawan
San Edison
Category

Pemkab Badung Kembali Beri Bantuan Hari Raya Galungan, Wujud Nyata Pemerintah Ringankan 83 Ribu Beban Krama Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komitmen Pemerintah Kabupaten Badung menghadirkan kebijakan yang inklusif, adaptif, dan berpihak kepada masyarakat terus diwujudkan secara konkret, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi serta memperkuat kesejahteraan sosial.

Baca Selengkapnya icon click

Komisi II DPRD Badung Raker Bersama 5 OPD Bahas Program Kegiatan Tahun 2026

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menggelar rapat kerja (Reker) dengan mengundang lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung untuk membahas program kegiatan tahun 2026, bertempat di lantai II Gedung Dewan, pada Senin (10/11).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Selamat Memperingati Hari Pahlawan

Segenap Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan Selamat Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2025.

“Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan.”

Mari kita kobarkan semangat kepahlawanan dalam diri, meneladani perjuangan para pahlawan bangsa
untuk membangun Badung yang maju, berdaya saing, dan berkarakter.

Baca Selengkapnya icon click

Soal Penyesuaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Ketua DPRD Badung: Sangat Realisitis dan Keputusan yang Tepat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi langkah pemerintah yang telah merespons seluruh masukan secara jelas dan komprehensif terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Badung atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Komisi IV DPRD Badung Kawal Bansos Hari Raya Rp2 Juta per KK

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung mengaku akan terus mengawal seluruh bantuan kepada masyarakat Kabupaten Badung. Sejumlah bantuan yang sedang 'hot' akan disalurkan oleh Pemkab Badung adalah bantuan sosial (Bansos) tunai untuk hari raya sebesar Rp2 juta per KK. Bansos kali kedua yang disalurkan lewat Dinas Sosial ini kurang lebih menyasar 150 ribu KK penerima dengan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click

Masalah Kemacetan Masih Jadi Sorotan Komisi II DPRD Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Instansi ini mengelola anggaran lebih dari Rp3 triliun. Anggaran yang besar ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal, terutama untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan estetika utilitas.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.