Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Wagub Sidak Toko Jaringan Mafia

Cok Ace memberikan penjelasan kepada beberapa awak media di Kantor Gubernur Bali.

BALI TRIBUNE -  Dugaan permainan took-toko yang dimiliki warga Tiongkok, yakni menjual murah pariwisata Bali dan memaksa wisatawan asal Tiongkok membeli barang di toko tersebut, disikapi serius Pemprov Bali. Bahkan, Kamis (18/10), Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), melakukan inspeksi mendadak ke empat toko yang diduga masuk jaringan mafia Tiongkok.  "Penggerebekan" ini awalnya dilakukan tanpa diketahui oleh awak media. Pada kesempatan tersebut, Cok Ace didampingi oleh Karo Humas dan Protokol Pemprov Bali Dewa Mahendra Putra, bersama perwakilan Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Bali dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI).  Setelah toko-toko jaringan mafia Tiongkok ini diobok-obok, baru media mengendus informasi ini. Sekitar Pukul 13.18 Wita, Cok Ace memberikan penjelasan kepada beberapa awak media di Kantor Gubernur Bali.  Menurut dia, pihaknya melakukan sidak untuk memastikan permainan jaringan mafia Tiongkok yang menjual murah pariwisata Bali di Tiongkok. "Ternyata bukan isu lagi, memang benar dan faktanya memang ada,” papar Cok Ace. Mantan Bupati Gianyar ini mengaku, pihaknya mendatangi empat toko yang ada di Jalan By Pass Gusti Ngurah Rai. Cok Ace sendiri sudah tidak asing lagi dengan toko itu, dan pola toko dengan beberapa induk perusahaan itu ada sekitar 10 di Bali.  “Kami datangi empat, induknya. Namanya jangan disebut dulu,” tandas Cok Ace.  Ia menambahkan, took-toko itu memang menjual barang-barang yang bukan produksi Bali. Misalnya kasur berbahan karet atau latex. Akhirnya ada kesan, mereka berwisata ke Bali, namun membeli barang asal Tiongkok.  "Aneh juga, kok di Bali jual latex. Bali bukan penghasil karet. Dan semua barang-barang dari Tiongkok. Jadi, ada kemungkinan permainan. Menjadi aneh, orang Tiongkok kok beli barang Tiongkok setelah berwisata di Bali,” tandasnya.  Pola menjualnya, lanjut Cok Ace, wisatawan asal Tiongkok digiring masuk ruangan. Kemudian wisatawan diminta untuk mencoba kasur. “Saya pikir ini pegawai spa, tidur-tiduran di latex. Semua barang Tiongkok,” beber Cok Ace. Toko lainnya, diakui Cok Ace, menjual sutra. Polanya pun sama, tamu digiring ke satu ruangan untuk mendapatkan penjelasan. Anehnya, ditemukan foto-foto Presiden Republik Indonesia dipasang, seperti Presiden Jokowi, dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.  Dalam foto yang dipajang, Presiden mengenakan batik Indonesia. Namun menurut Cok Ace, batik itu digunakan untuk meyakinkan tamu, bahwa Presiden juga menggunakan kain seperti yang mereka jual.  “Tetapi kain yang dijual juga dari Tiongkok, seperti ingin mengelabui dengan gambar-gambar Presiden kita,” tandasnya. Selanjutnya adalah toko obat-obatan. Ada juga toko yang menjual kristal. Rata-rata pegawai di toko-toko tersebut, asli orang Tiongkok. Cok Ace melihat indikasi, banyak ada WNA dengan visa wisatawan malah kerja di took-toko milik orang Tiongkok itu. Yang lebih heboh, lagi ternyata ada stempel toko itu menggunakan gambar burung Garuda, seperti lambang negara Republik Indonesia.  “Ini diduga untuk menguatkan bahwa benar-benar produk Indonesia, produk kita, hingga stempelnya Burung Garuda,” urai Cok Ace. Soal pembayaran, juga masih dengan sitem Tiongkok. Sehingga tidak ada devisa masuk ke Indonesia. “Mereka mengaku menggunakan rupiah, namun pembayaran mereka ternyata pakai sistem Tiongkok. Kami sempat foto. Pake wechat, jadi tidak kena pajak dan tidak ada devisa masuk,” kata Cok Ace. Keanehan lain, terkait dengan pola belanja dengan pola terkesan pemaksaan. Ini dilakukan untuk bisa mengembalikan subsidi yang mereka lakukan terhadap wisatawan yang masuk Bali dengan biaya murah.  “Jadi kerugian bagi Bali, jelas merusak citra Bali. Merusak nama baik Bali, dengan pola seperti ini. Kemudian kita juga tidak dapat pajak dan lain – lain, termasuk menggunakan simbul dasar negara Burung Garuda menjadi stempel. Bali sangat dirugikan, bahkan Indonesia negeri kita dirugikan,” tegasnya. Dengan kondisi ini, pihaknya akan segera mengambil langkah-langkah penindakan. Pihaknya akan menggandeng semua pihak terkait, seperti Imigrasi.

wartawan
San Edison
Category

Tingkatkan Kompetensi Direksi BPR/S di Bali, Kantor Perwakilan LPS II dan DPD Perbarindo Bali Berikan Pelatihan Mengenai Penanganan Aset Bermasalah

balitribune.co.id | Mangupura - Bank Perekonomian Rakyat/Syariah (BPR/S) di seluruh Bali diharapkan mampu meningkatkan kompetensi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan khususnya di Pulau Bali. Bahkan, secara khusus BPR/S harus memiliki kemampuan yang memadai dalam menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal sekaligus menghadapi berbagai peluang khususnya terkait dengan penyelesaian aset bermasalah.

Baca Selengkapnya icon click

Perkuat Kampanye Safety Riding, Astra Motor Bali Bersama Polres Badung Pasang Plang Keselamatan di Titik Rawan

balitribune.co.id | Mangupura – Sebagai bentuk komitmen dalam menekan angka kecelakaan sekaligus mendorong perubahan perilaku berkendara yang lebih aman, Astra Motor Bali bersinergi dengan Polres Badung melaksanakan kampanye safety riding melalui pemasangan plang himbauan di dua titik rawan kecelakaan (blackspot).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Satria Serahkan Sembako untuk Korban Angin Puting Beliung di Desa Bunga Mekar

balitribune.co.id | Semarapura - Angin puting beliung menerjang Banjar Behu, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Minggu (2/11/2025) sore sekitar pukul 15.00 Wita. Mendengar hal tersebut Bupati Klungkung I Made Satria bersama Kalak BPBD Klungkung Putu Widiada menyerahkan bantuan sembako kepada warga yang terdampat angin puting beliung di Banjar Behu, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Senin (3/11).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Diskominfosan Bangli Dampingi KI Bali, Visitasi Monev Keterbukaan Informasi Publik di Sejumlah Badan Publik

balitribune.co.id | Bangli - Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali bersama Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Bangli melanjutkan tahapan visitasi dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. Kegiatan ini menyasar sejumlah Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, pada Selasa (4/11/2025).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.