BALI TRIBUNE - Kerja keras Pemerintah Provinsi Bali tidak terhenti hingga memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2016.
Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta terus melakukan pembinaan dan pengawasan dengan menindaklanjuti beberapa catatan dari BPK RI, terutama catatan tentang administrasi pengelolaan aset, dengan melaksanakan inspeksi mendadak ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kehutanan Provinsi Bali, Rabu (14/6).
Wagub Sudikerta mengatakan capaian opini WTP dihasilkan berkat kerja keras perangkat OPD dengan seluruh jajarannya, yang mampu mengelola keuangan di masing-masing OPD dengan baik. Capaian itu merupakan penghargaan atas komitmen, integritas, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan di Provinsi Bali. Oleh karena itu perlu dilaksanakan kontrol terus menerus agar bisa mempertahankannya.
Sudikerta mengajak seluruh ASN agar terus meningkatkan kepatuhan dan pengawasan terhadap administrasi untuk mempertahankan predikat WTP yang sudah diterima Pemprov Bali.
Dihadapan ASN Dinas Kehutanan Provinsi Bali, Wagub Sudikerta didampingi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali, I GN Wiranatha dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, IB Ngurah Arda, menekankan agar dilaksanakan kepatuhan terhadap pengelolaan aset, terutama pasca pemberlakuan undang-undang yang baru dimana terjadi peralihan kewenangan bidang kehutanan ke tingkat provinsi, banyak aset yang masih belum tertata dan termanfaatkan dengan baik. “Saya ingin tegaskan agar tertib administrasi ini terus berjalan dan terus kita tingkatkan kualitasnya di masa-masa mendatang,” kata Sudikerta.
Labih lanjut Sudikerta juga mengajak semua agar terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung keberlanjutan program Bali Mandara yang sudah dinilai menunjukkan kinerja sangat baik oleh masyarakat.
