Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Wapres JK: Perusakan Lingkungan Penyebab Bencana Banjir

Bali Tribune/ant
Wakil Presiden Jusuf Kalla

Jakarta | Bali Tribune.co.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan perusakan lingkungan hingga menyebabkan bencana banjir bandang merupakan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat setempat, seperti yang terjadi di Sentani, Papua.

"Perusakan lingkungan itu menyebabkan banjir, kita tahu siklus air, turun hujan. Kalau hutannya bagus, airnya mengalir dan airnya sebagian tersimpan di hutan, lalu saat kemarau baru mengalir," kata JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa.

Dilansir dari Antara, Pemerintah pusat, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), telah membuat sejumlah peraturan yang bertujuan untuk menjaga lingkungan hidup dan hutan.

Namun, menurut JK, pemerintah daerah terkait ada yang abai terhadap peraturan tersebut sehingga menyebabkan bencana banjir bandang terjadi.

"Ini bukan saja (tanggung jawab) KLHK, tapi juga pemda setempat, bupati setempat, itu semua. Kenapa pun aturan KLHK tapi oleh bupati tidak dilakukan dengan baik, oleh gubernur tidak baik. Itu yang terjadi di Indonesia seperti ini. Oleh karena itu, ini tugas kita bersama, bukan hanya satu kementerian," jelas JK.

Pembalakan hutan secara liar juga menyebabkan kondisi alam menjadi tidak seimbang, bencana alam seperti banjir bandang dan longsor akan sering terjadi, tambah Wapres.

"Kalau sekarang hutannya berkurang, maka otomatis proses penyimpanan air kita begitu hujan deras satu kali, turun semua (airnya). Kemudian terjadi banjir, longsor. Itu pengaruh hutan yang ditebang tanpa izin, ilegal," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan ada faktor kesalahan manusia yang menyebabkan banjir bandang di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.

Menurut Sutopo banjir bandang salah satunya disebabkan oleh pengrusakan kawasan cagar alam Gunung Cycloop yang dirambah masyarakat sekitar sejak 2003.

Akibatnya, ketika curah hujan ekstrem terjadi selama tujuh hari berturut-turut, kawasan Gunung Cycloop menjadi remah atau mudah erosi sehingga menyebabkan longsor.

Longsoran tersebut menutup jalur aliran sungai sehingga terbentuk bendungan kecil secara alami dan menjadi ambrol karena debit air yang tertampung terlalu besar.

Hingga Selasa, BNPB menerima laporan jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandag di Sentani sedikitnya 79 orang. han

wartawan
habit
Category

Dirjen Pajak Hapus Sanksi Keterlambatan SPT Orang Pribadi 2025 hingga 30 April 2026

balitribune.co.id | Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kebijakan relaksasi bagi wajib pajak orang pribadi terkait pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025. Melalui siaran pers yang diterbitkan pada Senin (30/3), DJP mengumumkan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi hingga 30 April 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Penerima Bantuan Pangan di Tabanan Meningkat Jadi 38 Ribu KPM

balitribune.co.id I Tabanan - Jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Tabanan di 2026 ini mengalami peningkatan dari 20.000 menjadi 38.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kenaikan jumlah penerima ini juga diikuti dengan penyaluran bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk setiap keluarga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Sedana Arta Pimpin Prosesi Nedunang Ida Bhatara Batumadeg di Pura Besakih

balitribune.co.id | Amlapura – Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, memimpin langsung prosesi Nedunang Ida Bhatara Batumadeg di Pura Besakih, Karangasem, Senin (30/3/2026). Prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian karya agung Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) yang rutin dilaksanakan di pura terbesar di Bali tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Klungkung Siap Rehab 36 Unit Rumah Tak Layak Huni

balitribune.co.id I Semarapura - Hingga saat ini masih ada ratusan warga Kabupaten Klungkung yang tinggal di rumah tidak layak huni. Ini dibuktikan dengan adanya ratusan usulan bedah dan rehab rumah yang masuk ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung. Namun, karena keterbatasan anggaran, Pemkab Klungkung baru baru dapat menganggarkan sebanyak 36 unit rehab rumah dan 28 unit bedah rumah di tahun 2026 ini. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.