Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Warga Desa Pikat Tolak Rencana Dibukanya Kembali TPA Sente

Bali Tribune/ PROTES - Warga Desa Pikat protes Dinas DLHP Klungkung saat dilakukan pertemuan.


balitribune.co.id | Semarapura - Masyarakat Desa Pikat menyampaikan penolakan keras terhadap rencana dibukanya kembali Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sente di Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Klungkung. Sebelumnya, TPS Sente telah ditutup pada akhir Desember 2017 silam. Namun nyatanya sampah kembali dibuang di lokasi tersebut. Setelah sampah kembali overload, meluber dan menuai protes dari warga setempat, TPA Sente kembali ditutup pada awal Desember 2023 lalu.

Namun kini Pemkab Klungkung justru berencana kembali membuka TPA tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan (DLHP) Kabupaten Klungkung, I Nyoman Sidang menjelaskan bahwa pihaknya menggelar pertemuan dengan pihak Desa Pikat untuk memohon permakluman membuang sampah kembali di TPA Sente. Terlebih pada saat hari raya keagamaan dan nasional seperti Galungan, Kuningan, Nyepi, hingga Tahun Baru, sampah yang dihasilkan masyarakat akan melonjak 50 persen. “Kita memohon izin agar bisa diijinkan untuk membawa sampah kesini (TPA Sente). Kita juga berkoordinasi dengan pihak desa, dengan Pak Pj Bupati, makanya kita ingin bertemu langsung juga dengan pihak Adat agar masyarakat memahami dulu kalau Pemda memang belum mampu mengelola sampah kota secara maksimal,” tegasnya, Kamis (28/12/2023).

Salah satu upaya yang dilakukan adalah memaksimalkan pengadaan alat berat yang menurutnya sudah mendapatkan anggaran Rp2,5 Miliar. “Kemarin dua alat berat kita di TPA Sente rusak dan harapannya bis akita proses di e-catalog (pengadaan) pada Januari 2024 dan pada Februari 2024 sudah datang,” lanjutnya.

Sidang menyebutkan jika setiap harinya ada 18 truk ditambah 7 pikap sampah yang yang dihasilkan masyarakat di wilayah Kota Klungkung atau sekitar 30 ton. Sedangkan per harinya TOSS maksimal hanya bisa mengolah 11,5 ton dengan peralatan dan SDM yang ada saat ini. “Sisanya dibawa ke TPS dan sekarang TPS ditutup itulah masalahnya, untuk mempercepat pengolahan sampah kita bahkan berlakukan 2 shift di TOSS,” tandasnya.

Ketua BPD Desa Pikat, I Wayan Sudiasa menjelaskan bahwa rencana dibukanya kembali TPA Sente ini artinya mengingkari SK Bupati Klungkung tahun 2017 terkait penutupan TPA tersebut. “Padahal anjing liar, Alu (biawak,Red) berkembang biak disana, lingkungan juga tidak bagus. Lalu untuk apa buat TOSS?,” ujarnya.

Saat ditanya apakah hal ini menunjukkan jika program TOSS gagal? Sudiasa mengatakan jika ia tidak berhak menilai hal itu. Yang jelas sebagai masyarakat ingin agar TPA Sente benar-benar ditutup. “Kami tidak berhak menilai, entah gagal atau tidak (TOSS). Yang jelas ini TPA kan sudah 25 tahun beroperasi, jadi warga tetap menolak,” tandasnya.

Ditambahkan oleh salah seorang tokoh masyarakat Desa Pikat, I Made Mandia, sesuai dengan hasil pertemuan di Pura Dalem pada tahun 2017 silam, warga menginginkan agar TPA itu ditutup. Namun kini menurutnya pemerintah melanggar kesepakatan itu. “Apalagi faktanya sampah yang dibuang kesini sampai membludak sehingga masyarakat merasa keberatan dengan bau sampah yang menyengat setiap pagi,” tegasnya.

Selain itu, hasil pertanian warga yang memiliki lahan disekitar TPS juga menurun karena diganggu hama yang berkembangbiak di dalam sampah. Termasuk Alu (biawak) yang banyak berkembangbiak di TPA dan sering kali memakan telur ayam dam ayam warga. “Alu ini juga berkeliaran hingga perkampungan, kalau dicari 1.000 ekor ada. Saya pernah bunuh Alu ditengah perutnya ada 5 telur ayam,” sebutnya.

Tak hanya itu saja, ternak sapi warga yang sering kali mencari makan disekitar TPA juga ada yang sampai mati. Pemkab Klungkung juga sempat berjanji memberikan vitamin gratis setiap bulan serta kompensasi untuk petani di wilayah TPA yang terdampak, namun nyatanya hal itu hanya omong kosong belaka. “Jadi kami menolak rencana dibukanya TPA Sente lagi,” pungkasnya.

wartawan
SUG
Category

7 Hal yang Menentukan Harga AC di Pasaran

balitribune.co.id | Memilih AC yang tepat bukan hanya soal merek atau model, melainkan juga memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi harga ac di pasaran. Saat ini, ada banyak pilihan AC dengan fitur dan teknologi berbeda. Karena itulah, memahami apa saja yang menentukan harga sebuah AC membantu Anda mengambil keputusan lebih bijak dan sesuai kebutuhan.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.