Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Wujudkan Bali Bersih, Konsep Pengurangan Risiko Solusi Atas Masalah Rokok

Bali Tribune/ Peneliti Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP) dan Ketua Koalisi lndonesia Bebas TAR (KABAR), Dr. drg. Amaliya, MSc., PhD.
balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali saat ini tengah berupaya mewujudkan program Bali Bersih melalui visi 'Nangun Sat Kerthi Loka Bali' yang dicanangkan oleh Gubernur I Wayan Koster dan Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati. Diperlukan upaya pengendalian dan pencarian solusi, terutama pada sektor lingkungan dan kesehatan, dari berbagai pemangku kepentingan agar keseimbangan alam serta kesejahteraan masyarakat Bali tercapai. 
 
Berbagai upaya saat ini tengah dilakukan pemerintah dalam mengurangi jumlah perokok, namun bukannya berkurang justru makin bertambah, meskipun berbagai usaha telah dilakukan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali tahun 2018, angka prevalensi perokok di Bali tercatat mengalami peningkatan. Angka perokok khususnya di kalangan remaja dari tahun 2016 yang berjumlah 11,2 persen naik pada tahun 2017 hingga 14,1 persen. 
 
Jumlah perokok yang tinggi dipastikan dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan dan ekosistem lingkungan, khususnya pada kualitas udara, karena asap yang dihasilkannya. Dilansir dari Greenpeace, pada pertengahan Juli 2018, Bali, khususnya Denpasar, memiliki kualitas udara yang buruk dengan nilai mencapai 155. Kondisi ini tentunya berbahaya bagi kesehatan masyarakat karena menurut indeks pencemaran udara, nilai di atas 100 memiliki efek buruk bagi kesehatan manusia. 
 
Peneliti Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP) dan Ketua Koalisi lndonesia Bebas TAR (KABAR), Dr. drg. Amaliya, MSc., PhD, menjelaskan masyarakat perlu mendapatkan edukasi mengenai zat berbahaya yang terkandung dalam asap rokok. Untuk itu, perlu adanya dukungan dari Pemprov Bali untuk memperkenalkan konsep pengurangan risiko bagi rokok melalui produk tembakau alternatif yang tidak melalui proses pembakaran melainkan pemanasan sehingga menghasilkan uap bukan asap. Dengan demikian, produk tersebut tidak menghasilkan TAR dan berbagai zat kimia berbahaya bagi tubuh manusia. 
 
“Perilaku merokok tidak serta-merta dapat diubah secara singkat. Untuk itu, konsep pengurangan risiko dapat berdampak lebih efektif dibandingkan larangan merokok. Pemerintah dapat belajar dari beberapa negara yang telah menerapkan pendekatan ini, salah satunya Inggris yang terbukti berhasil menerapkan konsep pengurangan risiko secara efektif," kata Amaliya dalam diskusi media yang digelar oleh Forum Wartawan Berdiskusi (FWB) Bali di Denpasar, Selasa (14/5) dengan mengusung tema  "Wujudkan Bali Bersih, Konsep Pengurangan Risiko Solusi Atas Masalah Rokok". 
 
Dengan menerapkan konsep pengurangan risiko dan berkat adanya produk tembakau alternatif, inggris telah sukses menurunkan jumlah perokoknya hingga 14,9 persen pada tahun 2017. Sebelumnya, di tahun 2012, jumlah perokok di Inggris mencapai 19,3 persen dari total populasi dewasa. 
 
Ketua Asosiasi Vaporizer Bali (AVB), ! Gde Agus Mahartika, menambahkan masyarakat Bali, terutama perokok dewasa, berhak mendapatkan infomasi yang jelas mengenai konsep pengurangan risiko dan produk tembakau alternatif. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
 
Pasal 4C dari undang-undang tersebut menyatakan konsumen berhak memperoleh infomasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. “Konsep pengurangan risiko bukan hanya terkait kesehatan dan keselamatan, melainkan terdapat aspek lain yang sangat penting, yaitu hak asasi manusia dan hak konsumen,” ujar Gede Maha. 
 
Tak hanya dari aspek kesehatan dan hak konsumen, Gede Maha meminta Pemprov Bali juga memperhatikan dari sisi ekonomi, sosial, dan hukum dari produk tembakau alternatif. Kehadiran produk tembakau aiternatlf turut mendorong pertumbuhan UMKM dl Ball yang berdampak terhadap terbukanya lapangan pekerjaan baru. 
 
Selain Itu, dari sisi aturan, diharapkan poduk tembakau alternatif diatur secara terpisah dan tidak seketat rokok. Gede Maha berharap Pemprov Bali dapat segera membuat aturan khusus untuk produk tembakau alternatif, termasuk peringatan kesehatan yang berbeda dari rokok, penjualan, promosi, iklan, sponsorship, tempat penggunaan, serta batasan usia penggunaan sehingga para produsen dan konsumen mendapatkan kepastian hukum. Teriebih karena produk tersebut tidak hanya memberikan potensi manfaat bagi perokok dewasa tapi juga bagi lingkungan di sekitarnya. 
 
"Kontribusi produk tembakau alternatif yang terbukti efektif terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat periu disambut baik oleh pemerintah dengan menghadirkan aturan yang berbeda dan tidak seketat rokok. hal ini karena risiko kesehatannya juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan rokok,” tutupnya.
wartawan
Arief Wibisono
Category

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Main “Petak Umpat” dengan Petugas, PKL di Jalur Bypass IB Mantra Ditindak Tegas

balitribune.co.id | Gianyar - Meski belasan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah ditertibkan, sejumlah pedagang di sepanjang Jalan Bypass IB Mantra rupanya masih mencoba bermain "petak umpat" dengan petugas. Guna memastikan kawasan tersebut benar-benar steril, personel Satpol PP Kabupaten Gianyar kini disiagakan untuk berjaga di titik-titik rawan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.