Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

YLKI : Bangun Tower JBC, PLN Jangan Abaikan Kearifan Lokal

ekonomi
Tulus Abadi

BALI TRIBUNE - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi menilai wajar bila terjadi pro-kontra terkait suatu pembangunan. Namun mesti dicermati, kata Tulus, bagaimana pembangunan dapat  memberi manfaat bagi khalayak tanpa mengesampingkan kearifan lokal . Hal itu dikatakan dia terkait pro kontra rencana proyek Jawa Bali Crossing (JBC) yang dilaksanakan PLN. "Penolakan itu kan sebenarnya persoalan klasik. Tapi kalau saya cermati dalam rencana proyek JBC ini, PLN selaku pelaksana proyek belum melakukan kajian sosial ekonomi, kajian itu seperti apa," ujarnya pekan lalu dari Denpasar.

Menurut dia, PLN jangan hanya melakukan hal bersifatnya teknikal saja namun juga melakukan kajian kajian sosial seperti jajak pendapat, survei survei atau kajian sosial lainnya. Tujuanya tidak lain untuk menggali opini publik iu seperti apa. "Jadi selain survei yang sifatnya teknikal perlu dilakukan survei sosial itu kan bisa dilakukan oleh badan independen," ucap Tulus menyikapi adanya penolakan beberapa komponen masyarakat yang menolak rencana pembangunan tower penyangga JBC di kawasan suci Pura Segara Rupek yang berlokasi di Taman Nasional Bali Barat (TNBB).

Esensi dari rencana pembangunan tower yang terhambat menurut Tulus bukan di penolakannya tapi bagaimana kearifan lokal (Local genius) mesti lebih dikedepankan. Apalagi ia melihat penolakan itu bukan hanya soal adat, agama, tapi juga ada kepentingan ekonomi. "Dari beberapa kejadian yang ada di Bali sebenarnya bisa dijadikan pembelajaran bagi PLN, bahwa kearifan lokal itu mesti lebih dikedepankan," tukasnya sembari berujar sejauh mana kearifan lokal itu bisa dikomunikasikan dan jelas  batasannya.

JBC dikatakan Tulus merupakan solusi yang paling elegan, dibandikan dengan membangun pembangkit baru. Pasalnya, perlu biaya besar, lahan yang luas, dan jangan lupa perlu ttansmisi juga. "Mesti diingat, setiap pembangkit yang ada perlu transmisi, bukan langsung ada begitu saja, karena tidak mungkin dari pembangkit langsung ke rumah," pungkasnya. 

wartawan
Arief Wibisono
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.