Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

YLKI : Bangun Tower JBC, PLN Jangan Abaikan Kearifan Lokal

ekonomi
Tulus Abadi

BALI TRIBUNE - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi menilai wajar bila terjadi pro-kontra terkait suatu pembangunan. Namun mesti dicermati, kata Tulus, bagaimana pembangunan dapat  memberi manfaat bagi khalayak tanpa mengesampingkan kearifan lokal . Hal itu dikatakan dia terkait pro kontra rencana proyek Jawa Bali Crossing (JBC) yang dilaksanakan PLN. "Penolakan itu kan sebenarnya persoalan klasik. Tapi kalau saya cermati dalam rencana proyek JBC ini, PLN selaku pelaksana proyek belum melakukan kajian sosial ekonomi, kajian itu seperti apa," ujarnya pekan lalu dari Denpasar.

Menurut dia, PLN jangan hanya melakukan hal bersifatnya teknikal saja namun juga melakukan kajian kajian sosial seperti jajak pendapat, survei survei atau kajian sosial lainnya. Tujuanya tidak lain untuk menggali opini publik iu seperti apa. "Jadi selain survei yang sifatnya teknikal perlu dilakukan survei sosial itu kan bisa dilakukan oleh badan independen," ucap Tulus menyikapi adanya penolakan beberapa komponen masyarakat yang menolak rencana pembangunan tower penyangga JBC di kawasan suci Pura Segara Rupek yang berlokasi di Taman Nasional Bali Barat (TNBB).

Esensi dari rencana pembangunan tower yang terhambat menurut Tulus bukan di penolakannya tapi bagaimana kearifan lokal (Local genius) mesti lebih dikedepankan. Apalagi ia melihat penolakan itu bukan hanya soal adat, agama, tapi juga ada kepentingan ekonomi. "Dari beberapa kejadian yang ada di Bali sebenarnya bisa dijadikan pembelajaran bagi PLN, bahwa kearifan lokal itu mesti lebih dikedepankan," tukasnya sembari berujar sejauh mana kearifan lokal itu bisa dikomunikasikan dan jelas  batasannya.

JBC dikatakan Tulus merupakan solusi yang paling elegan, dibandikan dengan membangun pembangkit baru. Pasalnya, perlu biaya besar, lahan yang luas, dan jangan lupa perlu ttansmisi juga. "Mesti diingat, setiap pembangkit yang ada perlu transmisi, bukan langsung ada begitu saja, karena tidak mungkin dari pembangkit langsung ke rumah," pungkasnya. 

wartawan
Arief Wibisono
Category

Cuma Desa Tanpa TPS3R yang Boleh Kirim Sampah Organik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar mulai memperketat alur pembuangan sampah ke TPA Suwung. Sampah organik kini hanya diizinkan masuk ke TPA dua kali seminggu, khusus bagi desa atau kelurahan yang belum memiliki fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Baca Selengkapnya icon click

Menteri LH: 60 Persen Warga Denpasar Sudah Disiplin Pilah Sampah

balitribune.co.id I Denpasar - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, memberikan apresiasi tinggi atas kemajuan signifikan tata kelola sampah di Kota Denpasar dan Provinsi Bali. Hal tersebut disampaikan saat meninjau TPST Kesiman Kertalangu, Jumat (17/4/2026), bersama Gubernur Bali I Wayan Koster dan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gerakan Badung Peduli Sambangi Warga Disabilitas di Desa Kutuh

balitribune.co.id I Mangupura - Kepedulian dan kebersamaan terus ditunjukkan melalui kegiatan sosial Gerakan Badung Peduli yang digelar di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Sabtu (18/4/2026). Kegiatan ini menyasar warga yang membutuhkan perhatian khusus sebagai bentuk komitmen sosial pemerintah setempat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Dorong Insentif Petugas Kebersihan di Tengah Darurat Sampah

balitribune.co.id I Mangupura - DPRD Badung mendorong pemerintah daerah memberikan insentif kepada petugas kebersihan yang terlibat langsung dalam penanganan darurat sampah. Dorongan ini muncul seiring meningkatnya beban kerja petugas di lapangan dalam beberapa waktu terakhir.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Perbaiki 37 Titik Kerusakan Akibat Bencana 2026, Perkim Badung Siapkan Rp 11,77 Miliar

balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Badung menyiapkan anggaran lebih dari Rp 11,77 miliar untuk memperbaiki puluhan titik kerusakan infrastruktur akibat bencana alam pada 2026.

Sebanyak 37 titik kerusakan menjadi prioritas penanganan. Perbaikan mencakup jalan rusak, senderan jalan, hingga sistem drainase di sejumlah wilayah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.