BALI TRIBUNE - Seorang prajurit TNI dituntut mahir menembak, sehingga setiap saat harus rajin berlatih untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan perorangan prajurit. Terkait hal ini, Kodim 1616/Gianyar setiap triwulan rutin melaksanakan latihan menembak bagi prajurit, disesuaikan dengan program latihan yang telah ditentukan dengan prosedur latihan yang telah ditetapkan. “Kemampuan menembak setiap prajurit wajib hukumnya dimiliki secara perorangan dengan

BALI TRIBUNE -  Dua pelaku pencurian sepeda motor (curanmor), Luhur Aditama alias Kadek Aditama alias Hadi (20) dan Afton Ilman Huda (22) ditembak polisi karena berusaha kabur saat diminta menunjukkan barang bukti sepeda motor hasil curian.

BALI TRIBUNE - Seorang juru parkir yang juga Klian Banjar Dusun Bias, Desa Kusamba Dawan, Klungkung, I Made Segara (34) dikeroyok oleh 8 orang mabuk asal Malang, Jawa Timur, di depan Kantor Bupati Klungkung, Selasa (27/11) malam. Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Mirza Gunawan, SIK, kemarin mengatakan, seluruh pelaku pengeroyokan sudah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan di Mapolres Klungkung. “Mereka sebenarnya 10 orang, tapi yang dua orang bera

BALI TRIBUNE - Meski larangan sudah jelas dan diancam sanksi, Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun aparatur desa tetap saja cuek dan semakin berani menunjukkan dukungannya terhadap caleg. Di Gianyar, mereka justru secara terang-terangan berfoto dengan caleg sembari mununjukkan jari sebagai simbol dukungan.

BALI TRIBUNE - Ketua Pengurus Yayasan Dwijendra, I Ketut Wirawan, memenuhi panggilan DPRD Bali ke Gedung Dewan, Rabu (28/11). Wirawan hadir bersama kuasa hukum serta Pengawas dan Pembina Yayasan Dwijendra. Mereka diterima Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali Nyoman Parta.  Kepada wartawan usai bertemu Parta, Wirawan selaku ketua yayasan yang baru membeberkan "dosa-dosa" Made Sumitra Candra Jaya selaku ketua yayasan sebelumnya.

BALI TRIBUNE - Struktur pemerintahan daerah sesuai UU No. 23/2014 menempatkan Bupati/Walikota demikian sentral. Seiring dengan semangat otonomi daerah yang berbasis di daerah tingkat II, yang melimpahkan hampir semua urusan ke Bupati/Walikota , telah melahirkan raja-raja kecil yang berkuasa secara full power.  Sedangkan Gubernur yang adalah wakil pemerintah pusat di daerah hanya bisa mengkoordinasi dan memonitor.