balitribune.co.id I Badung - Memasuki usia 26 tahun, Badan Kerja Sama (BKS) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kabupaten Badung terus memperkuat kebersamaan dan peran LPD sebagai salah satu penopang ekonomi desa adat. Momentum tersebut ditandai dengan puncak perayaan HUT ke-26 BKS LPD Badung yang dipusatkan di Wantilan Pura Lingga Bhuana, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Sabtu (22/8/2026).

Perayaan berlangsung semarak melalui kegiatan jalan santai yang melibatkan pengurus dan karyawan LPD se-Kabupaten Badung. Kegiatan mengusung tema “26 Tahun BKS LPD Badung Mengabdi, Bersinergi dalam Harmoni Wujudkan LPD Sehat, Kuat, Berkelanjutan, Desa Adat Berdaulat” dan dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Ketua BKS LPD Provinsi Bali, Drs. I Nyoman Cendikiawan, S.H., M.Si., memberikan apresiasi atas perjalanan BKS LPD Badung yang telah memasuki usia 26 tahun.

Menurut Cendikiawan, angka 26 yang menjadi usia BKS LPD Badung memiliki makna filosofis. Angka dua dimaknai sebagai "Rwa Bhineda", sedangkan angka enam dikaitkan dengan "Sad Ripu". Filosofi tersebut, menurutnya, mengingatkan bahwa dalam mengelola LPD harus mampu melihat berbagai sisi kehidupan dan menjaga keseimbangan.

“LPD dengan konsep Rwa Bhineda berarti ada baik dan buruknya, dengan melihat LPD dari segi masing-masing,” ujarnya.

Ia menilai LPD memiliki kontribusi besar terhadap keberadaan dan keberlanjutan desa adat. Dari 1.439 LPD yang tersebar di seluruh Bali, banyak di antaranya yang turut berperan dalam mendukung pelestarian seni, adat dan budaya Bali.

Kontribusi tersebut juga dinilai sejalan dengan cita-cita menjaga "Tri Hita Karana", sekaligus memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Bali.

Selain mendukung aktivitas ekonomi, keberadaan LPD juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Karena itu, Cendikiawan melihat perayaan HUT ke-26 BKS LPD Badung sebagai momentum untuk mempererat kebersamaan seluruh LPD di Bali.

“Karena apa pun namanya, LPD itu LPD Bali, bukan hanya LPD kabupaten/kota. Dengan segala suka dukanya, sinergi dengan pemerintah, relasi dan juga sinergi dengan media, serta para pembina, terutama tokoh-tokoh masyarakat,” paparnya.

Cendikiawan menyebut Kabupaten Badung memiliki posisi strategis dalam ekosistem LPD Bali. Sekitar 31 persen aset LPD Bali berada di Kabupaten Badung.

Namun, besarnya aset bukan satu-satunya ukuran keberhasilan LPD. Menurutnya, LPD dengan skala usaha yang lebih kecil tetap memiliki peran penting selama mampu berkembang sesuai potensi wilayah dan dikelola secara sehat.

“Yang kecil-kecil sesuai dengan potensi di kabupaten juga, yang penting LPD sehat,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus BKS LPD Badung I Wayan Sudiarta mengungkapkan terdapat 122 LPD yang aktif di Kabupaten Badung. Di sisi lain, masih terdapat tujuh LPD yang belum dapat beroperasi karena menghadapi situasi dan kondisi internal.

Meski demikian, ia memastikan koordinasi di antara pengelola LPD terus berjalan.

“Astungkara koordinasi kami di internal, baik dengan BKS LPD, sudah terbangun dengan baik,” ujar Sudiarta.

Dari sisi aset, total aset LPD di Kabupaten Badung saat ini telah mencapai sekitar Rp11 triliun. Angka tersebut menunjukkan besarnya kapasitas LPD dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat dan desa adat di daerah tersebut.

Besarnya aset dan jumlah LPD tersebut sekaligus dihadapkan pada tantangan perubahan teknologi. Persaingan dengan perbankan digital membuat LPD dituntut semakin adaptif dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Sudiarta mengatakan pengelola LPD di Badung telah merespons perubahan tersebut melalui penguatan digitalisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sejumlah LPD melakukan pelatihan hingga studi banding ke LPD yang lebih dahulu menerapkan sistem digital. Bahkan, beberapa LPD di Badung telah menjadi **pilot project** dalam penerapan layanan digital.

“Nah, kebetulan kita di Badung sudah ada beberapa teman kita jadi 'pilot project', terutama Pak Ketua Panitia sudah melakukan hampir *full digitalisasi* dengan menerapkan QRIS, M-Pay LPD, SMS banking dan pelayanan secara online sekarang,” jelasnya.

Menurut Sudiarta, transformasi digital tersebut menjadi bagian penting agar LPD tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat di tengah perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan layanan keuangan berbasis teknologi.

Momentum HUT ke-26 BKS LPD Badung juga dimanfaatkan untuk memperkuat kekompakan seluruh pengelola LPD. Kehadiran pengurus dan karyawan LPD se-Kabupaten Badung dalam kegiatan tersebut menjadi simbol kebersamaan yang terus dijaga.

Menurutnya, perayaan HUT ke-26 BKS LPD Badung bukan sekadar menjadi seremoni perjalanan organisasi. Di tengah perubahan ekonomi dan percepatan digitalisasi, momentum tersebut menjadi pengingat bahwa keberlanjutan LPD sangat bergantung pada kemampuan menjaga kesehatan lembaga, memperkuat SDM, beradaptasi dengan teknologi, serta membangun sinergi dengan pemerintah dan masyarakat.

Dengan aset sekitar Rp11 triliun dan 122 LPD aktif, Badung memiliki modal ekonomi yang besar. Tantangan berikutnya adalah memastikan kekuatan tersebut benar-benar bermuara pada kesejahteraan masyarakat dan semakin kokohnya kemandirian desa adat.

“Astungkara, sudah bisa menjaga kepercayaan masyarakat dengan tumbuh dan membaiknya kondisi pengelolaan LPD se-Badung sampai saat ini,” kata Sudiarta.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan dukungannya terhadap penguatan eksistensi LPD di Kabupaten Badung.

Menurut Adi Arnawa, peran LPD tidak boleh berhenti pada aktivitas permodalan. LPD harus menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang mampu menciptakan dampak lebih luas terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Tidak hanya permodalan. LPD perlu membangun ekosistem ekonomi. Dengan membangun ekosistem ekonomi ini, otomatis berdampak pada pendapatan masyarakat yang semakin meningkat, sehingga kesejahteraan masyarakat terwujud dan LPD ini akan ada tempat,” katanya.

Ia mengingatkan keberadaan LPD harus dijaga bersama. Sebab, apabila eksistensi LPD tidak terpelihara dengan baik, lembaga tersebut akan kesulitan menjalankan perannya secara berkelanjutan.

Menurut Adi Arnawa, kondisi perekonomian Badung memiliki keterkaitan kuat dengan sektor pariwisata. Meski tidak seluruh sektor bergantung sepenuhnya pada pariwisata, sektor keuangan tetap memiliki hubungan erat dengan dinamika ekonomi pariwisata.

Karena itu, Pemkab Badung berupaya membangun ekosistem ekonomi yang dimulai dari penguatan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur, kata dia, diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat dan wisatawan untuk datang ke Badung sekaligus menciptakan iklim yang lebih menarik bagi investasi.

“Kalau ini semua terjadi, maka dampaknya apa? Ekonomi akan tumbuh, akan berdampak pada pendapatan masyarakat, Badung khususnya, dan Bali secara umum,” ujarnya.

Adi Arnawa juga menyoroti pentingnya sinergi antara sektor pariwisata dan pertanian. Menurutnya, perkembangan pariwisata dapat menjadi pasar besar bagi produk pertanian lokal.

“Pariwisata ini merupakan pasar besar kita, pasar internasional kita. Pasar internasional ini membutuhkan berbagai hal. Apakah itu pangan, transportasi, termasuk yang lain,” jelasnya.

Karena itu, pemerintah daerah berupaya memastikan pembangunan tidak hanya memberikan manfaat bagi sektor pariwisata, tetapi juga menciptakan peluang bagi berbagai entitas ekonomi di Badung.

Ia menyebut pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fundamental dalam memperkuat sektor pariwisata. Namun, pembangunan fisik tersebut harus berjalan beriringan dengan pembangunan kualitas manusia.

Menurutnya, daerah tidak akan memiliki daya saing apabila tidak ditopang sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

“Bagaimana kita menjadi satu daerah yang mempunyai daya saing ketika SDM-nya tidak ada,” tegasnya.

Pemkab Badung pun menyiapkan berbagai program pendidikan, termasuk pemberian beasiswa bagi siswa SMA berprestasi yang bersekolah di Badung serta beasiswa pendidikan S1 bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Ini bagian daripada misi kami untuk bagaimana meningkatkan derajat pendidikan,” tutup Adi Arnawa.