Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tingkatkan Akurasi Data Kependudukan, Disdukcapil Klungkung dan Kodim 1610 Tandatangani PKS Inovasi PARA PURNA

Kerja Sama
Bali Tribune / KERJA SAMA - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Klungkung melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Komando Distrik Militer (Kodim) 1610/Klungkung, Rabu (2/9/2026).

balitribune.co.id I Semarapura - Dalam upaya meningkatkan akurasi dan pemutakhiran data kependudukan, khususnya terkait status pekerjaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Klungkung melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Komando Distrik Militer (Kodim) 1610/Klungkung, Rabu (2/9/2026).

Kerja sama tersebut merupakan bagian dari implementasi inovasi PARA PURNA, yang salah satu fokusnya adalah memastikan perubahan status pekerjaan anggota TNI yang memasuki masa purna tugas dapat segera diperbarui dalam administrasi kependudukan.

Melalui kerja sama ini, pihak Kodim 1610/Klungkung melalui bagian kepegawaian akan menyampaikan data anggota TNI yang akan memasuki masa pensiun (khusus yang berdomisili secara kependudukan di Kabupaten Klungkung) kepada Disdukcapil Kabupaten Klungkung. Data tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi Disdukcapil untuk melakukan pemutakhiran dokumen kependudukan.

Dengan mekanisme tersebut, pada saat anggota TNI memasuki hari terakhir masa tugasnya, Disdukcapil dapat langsung menerbitkan dokumen kependudukan berupa KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) yang telah diperbarui, dengan perubahan status pekerjaan dari TNI menjadi Pensiunan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, Ida Bagus Jumpung Gede Oka Wedhana, menegaskan bahwa PKS ini merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan data kependudukan yang semakin akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya.

“Kerja sama ini merupakan salah satu upaya kami untuk meningkatkan akurasi data kependudukan, khususnya terkait perubahan status pekerjaan. Dengan adanya pemutakhiran secara tepat waktu, data kependudukan akan semakin valid dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan pelayanan publik,” tegasnya.

Menurutnya, pemutakhiran status pekerjaan bagi anggota TNI yang telah memasuki masa pensiun juga memiliki kaitan dengan pemenuhan hak-hak administrasi kependudukan, termasuk hak pilih dalam pelaksanaan Pemilu ke depan.

“Jangan sampai karena data kependudukannya belum diperbarui, yang bersangkutan masih tercatat sebagai anggota TNI aktif. Dengan perubahan status menjadi pensiunan secara tepat waktu, hak-hak kependudukannya dapat kembali terpenuhi, termasuk dalam hal hak pilih,” tambahnya.

Sementara itu, Komandan Kodim 1610/Klungkung Letkol Kav Sidik Pramono menyambut baik pelaksanaan PKS tersebut. Menurutnya, keakuratan data kependudukan merupakan sebuah keharusan karena data tersebut berkaitan erat dengan hak dan kewajiban setiap warga negara.

“Keakuratan data kependudukan merupakan suatu keharusan, karena akan berpengaruh terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap warga negara. Kami menyambut baik kerja sama ini dan tentunya akan mendukung pelaksanaannya,” ujarnya.

Ia berharap kerja sama antara Kodim 1610/Klungkung dan Disdukcapil Kabupaten Klungkung dapat terus dikembangkan melalui berbagai inovasi lainnya yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kedepannya, mudah-mudahan dapat diciptakan inovasi-inovasi lainnya sehingga kerja sama ini tidak hanya berhenti pada pemutakhiran data, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” pungkasnya.

Melalui inovasi PARA PURNA, Disdukcapil Kabupaten Klungkung terus mendorong terwujudnya administrasi kependudukan yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan responsif, sekaligus memastikan setiap perubahan peristiwa penting dalam kehidupan penduduk dapat tercermin dalam dokumen kependudukan secara tepat waktu.

wartawan
SUG
Category

Kejari Tabanan Geledah Kantor Diskes Terkait Dugaan Korupsi Minyak

balitribune.co.id I Tabanan - Tim penyidik dari Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tabanan melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Kesehatan (Diskes) setempat pada Senin (10/8/2026). 

Penggeledahan ini dilakukan terkait adanya dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran belanja bahan bakar minyak (BBM), pelumas, serta makan minum tahun anggaran 2023-2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Terkait Aturan Belanja Pegawai Maksimal 30 Persen, Pemkab Tabanan Minta Kelonggaran

balitribune.co.id I Tabanan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan telah resmi mengajukan permohonan perpanjangan masa transisi terkait aturan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Upaya ini dilakukan melalui surat resmi serta kajian teknis yang dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Binakuda) untuk mengantisipasi dampak fiskal pada APBD 2027.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kabel Optik Semrawut, Kominfosanti Tegur Pemilik Jaringan

balitribune.co.id I Singaraja - Para  pemilik jaringan kabel optik atau internet di Buleleng kembali mendapat sorotan. Ini setelah beberapa kasus mencuat akibat keberadaan kabel yang terpasang sembarangan. Bahkan nyaris membuat celaka setelah pengendara sepeda motor terjatuh akibat lehernya terlilit kabel yang melintang di salah satu ruas jalan di Kota Singaraja.

Baca Selengkapnya icon click

Dua Website Pemkab Badung Diretas, Sempat Muncul Iklan Obat Aborsi dan Judi Online

balitribune.co.id I Mangupura - Dua website yang menggunakan subdomain resmi Pemerintah Kabupaten Badung mengalami serangan deface. Tampilan situs yang semestinya digunakan untuk menyajikan informasi pemerintahan justru diubah menjadi iklan obat aborsi dan judi online.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.