Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Wagub Bali Cok Ace Dukung Munas Pertama HIMPERRA

HIMPERRA - Wagub Cok Ace saat menerima Ketua DPD HIMPERRA Bali I Wayan Jayantara,SE di ruang kerjanya, Senin (26/11).

BALI TRIBUNE - Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) mendukung pelaksanaan Munas Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA). Demikian disampaikan Wagub Cok Ace saat menerima Ketua DPD HIMPERRA Bali I Wayan Jayantara,SE di ruang kerjanya, Senin (26/11). Dalam laporannya, Ketua DPD HIMPERRA Bali menyampaikan bahwasannya HIMPERRA yang baru terbentuk kepengurusannya pada Agustus lalu akan melaksanakan Munas untuk pertama kalinya guna memilih pengurus baru pada tanggal 25 Januari 2019. HIMPERRA yang saat ini beranggotakan sekitar 80 orang ini mengembangkan program rumah khususnya rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau rumah subsidi. Pembangunan rumah subsidi yang merupakan salah satu program pemerintah ini banyak dibangun di daerah Singaraja, Tabana, Jembrana, Klungkung dan Karangasem.  Ditambhkannya, pembangunan rumah subsidi tersebut masih menghadapi beberapa permasalahan di lapangan seperti masalah pajak dan proses pemecahan sertifikat. Untuk itu kedepannya pihaknya berharap agar ada payung hukum yang lebih jelas terkait permasalahan tersebut. “Rumah yang kami bangun untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah, kami siap bekerjasama dengan Pemerintah guna mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat. Kami juga siap untuk bekerja sama membangun bedah rumah, “imbuhnya. Menanggapi hal tersebut, Wagub Cok Ace menyambut baik Munas yang akan diselenggarakan oleh HIMPERRA Bali sehingga akan terbentuk kepengurusan baru dan tatanan organisasi yang lebih baik. Terkait pembangunan rumah subsidi, Wagub Cok Ace menyampaikan dukungannya dan berharap agar rumah yang dibangun tidak hanya sekedar rumah murah  melainkan rumah yang layak huni. Wagub juga meminta agar dalam pembangunan rumah mempertimbangkan faktor jarak rumah dengan tempat bekerja pemilik rumah dan kemampuan masyarakat membayar mengingat rumah tersebut diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah yang berpenghasilan antara 2,7 hingga 4 juta rupiah. “Dalam pengembangan rumah, perhatikan juga lokasi serta ada rencana yang pasti tentang pengembangannya. Jangan hanya sekedar membangun rumah murah, perhatikan juga dampak sosial serta lingkungannya, “tuturnya. 

wartawan
Release
Category

Proyek SJUT Sanur Rampung 100%, Pemkot Denpasar Beri Waktu 3 Bulan Bagi Provider untuk Pindah Jalur

balitribune.co.id | Denpasar - Pekerjaan konstruksi proyek Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Infrastruktur Pasif Telekomunikasi (SJUT-IPT) di kawasan Sanur resmi tuntas 100%. PT Sarana Utilitas Optimal (SUO) selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) telah menyerahkan hasil pembangunan tersebut kepada Perumda Bhukti Praja Sewakadarma (BPS) Kota Denpasar melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST), Rabu (13/5/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Indonesia Rugi Rp9 Triliun Akibat Penipuan Online, ASEAN Memperkuat Upaya Penanggulangan

balitribune.co.id | Denpasar - Di Indonesia sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 411.000 laporan kasus penipuan online dengan estimasi kerugian finansial mencapai sekitar USD 550 juta atau setara Rp9 triliun, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bukan Ribet Malah Cuan, Ibu Rumah Tangga di Tabanan Raup Tabungan dari Bank Sampah

Gerakan Pilah dan Kelola Sampah dari Rumah mendapat respons positif dari masyarakat. Salah satunya datang dari Ni Made Serly Liana Dewi, warga Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan, yang menilai kebijakan pembatasan sampah ke TPA menjadi dorongan bagi masyarakat untuk mulai berubah dan lebih bertanggung jawab dalam mengelola sampah dari rumah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

OJK: Keputusan Bisnis Bankir Dilindungi Hukum Sepanjang Beritikad Baik

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa upaya mendorong pertumbuhan kredit yang sehat dan berkelanjutan perlu disertai dengan kepastian hukum bagi pelaku industri perbankan. Untuk itu, OJK memandang penting adanya pemahaman yang sama di antara seluruh pemangku kepentingan mengenai penerapan konsep business judgement rule dalam penanganan perkara pidana di sektor perbankan. 

Baca Selengkapnya icon click

HUT Bangli ke-822: Pemkab dan FPRB Tanam 150 Pohon di Kawasan Rawan Bencana

balitribune.co.id | Bangli - Merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Bangli ke-822, Pemerintah Kabupaten Bangli bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) menggelar aksi penanaman 150 pohon di kawasan Pura Dalem Buungan, Kecamatan Susut, Rabu (13/5/2026).

Aksi ini merupakan langkah preventif untuk memperkuat struktur tanah dan menjaga ekosistem di wilayah yang dikenal memiliki banyak aliran sungai serta titik rawan longsor.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.