377.431 Lembar Surat Suara DPR RI, Tiba di Gianyar

Bali Tribune, Gianyar - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gianyar,  menerima sebanyak 377.431 lembar Surat Suara untuk Pemilhan Caloan DPR RI, Pemilihan Umum (pemilu) serentak 17 April 2019 mendatang. Surat suara yang masih di dalam  755 box kardus yang berada di dalam dua truk box tiba di Gudang  KPU, Jalan Erlangga Gianyar, Kamis (14/2) siang.

 

Kedatangan surat surat ini dikawal ketat oleh sejumlah petugas dari Polres Gianyar. Saat pemeriksaan segel hingga pembukaan box truk  yang disaksikan oleh aparat keaolisa dan Banwaslu Gianyar. Surat suara yang tiba adalah Surat Suara untuk tingkat  DPR RI sebanyak  755 dos. Dengan rincian 754 isi 500 lembar  dengan jumlah 377.000 lembar dan 1 dos isi 431 lembar, sehingga total surat suara untuyk tingkar DFPR RI ini berjumlah   377.431 lembar. Surat  suara yang ada di dalam dua truk box , lantas ditunkan langsung ke gudang.  Petugas juga  mengecek  jumlahnya.

 

Ketua KPU Gianyar, Putu Agus Tirta Suguna  menyebutkan, Setelah surat suara ini di terima, nantinya pihak KPU bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pihak kepolisian akan adakan cek ulang mendata kembali apakah total yang diterima jumlah fisiknya sesuai dengan manifest serah tertulis. "Nantinya surat suara untuk pemilu 2019 ini akan di cek ulang kembali jumlah fisiknya, apakah sesuai dengan jumlah yang tertera di manifest yang diterima,"terangnya.

 

Agus  juga menyebutkan, apabila data pada manifest tersebut tidak sesuai dengan bukti fisiknya (jumlah yang diterima), maka KPU akan membuatkan berita acara pernyataan bahwa fisik dan data manifestnya berbeda.

 

Sementara Ketua Banwaslu Gianyar I Wayan Hartawan menyebutkan, dari pengawasannya proses pengiriman surat suara sudah sesuai SOP.  Mulai dari pengawalan kepolisian hingga kondisi stiker pengaman  atau segel yang masih utuh.  “ Pantuan kami,  distribusi surat suara untuk tingkat DPR RI yang tiba hari ini, sudah  tidak dikawal oleh kepolisian dari percetakan. Stiker pengaman di bagian kendaraan juga masih utuh, “terangnya.

 

Lanjutnya,  pengawasan ini dinilai peting, mengingat  proses disitrubusi di daerah atau kota lainnya, menuai sorotan lantaran berjalan tidak sesuai dengan SOP yang ada.  Termasuk  pendampingan  oleh pihak penyedia atau percetakan. ”Distribusi ini kami nilai riskan dan sudah kami tekankan dari awal agar pegirimannya  wajib dikawal polisi. Idealnya, pengawalan pengiriman surat suara ini dilakukan sejak dari percetakan sampai gudang masing-masing KPU. " terangnya singkat.