Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pilkel Diwarnai Isu Politik Uang

Bali Tribune/ Bupati Bangli, I Made Gianyar
Balitribune.co.id | Bangli - Dalam kontestasi pemilihan perbekel (Pilkel) berlangsung cukup panas. Bahkan, konon Pilkel serentak diwarnai politik uang (money politic). Salah satunya adalah di wilayah Kecamatan Tembuku.
 
Bahkan sebelum pencalon sudah ada calon yang turun ke lapangan dan telah menjajinkan untuk memfasilitasi agar mendapatkan bantuan.
 
Menurut sumber, isu money politic santer beredar di masyarakat. Menurutnya, dalam Pilkel ini para calon bersaing ketat bahkan menyaingi Pileg. "Isu itu ramai di masyarakat. Tapi kami yang hanya bermodal niat membangun desa, bisa kalah saing dengan yang bermodal uang, ungkapnya Senin (16/9). 
 
Terkait hal ini, pihaknya berharap masyarakat dapat memilih dengan hati nurani. "Kami harap masyarakat bisa menilai dengan kinerja kami," imbuhnya. 
 
Menanggapi soal adanya isu adanya politik uang, Bupati Bangli, I Made Gianyar mengatakan semestinya masyarakat tidak bingung untuk memilih calon perbekel. Tentunya masyarakat sudah memiliki referensi karena calon seluruhnya dari daerah asal. Tentu masyarakat tahu rekam jejak dari para calon, itu yang bisa jadi acuan. Dari kecil calon sudah diajak, pasti sudah tahu seluk beluknya, sebutnya.
 
Pihaknya pun berharap masyarakat memilih dengan cerdas calon perbekel yang akan memimpin mereka 6 tahun kedepan. Jadilah pemilih yang cerdas dan beretika, sambungnya sembari mengatakan masyarakat pasti mengingikan dipimpin orang baik. Disisi lain saat disinggung terkait adanya oknum calon yang maju untuk mendapat proyek, Made Gianyar sangat menyayangkan bila hal tersebut sampai terjadi. 
 
Kalau tujuan mroyek lebih baik jangan jadi perbekel, karena tujuan perbekel untuk mengabdi di masyarakat dan membangun desanya, tegas bupati dua periode ini
 
Pihaknya pun menyebutkan, agar tidak ada kerancuan, bagi calon yang terpilih nantinya dan memiliki usaha agar bisa mengalihkan dulu usahanya sehingga bisa fokus mengabdi di desa. Mungkin bisa dikelola oleh keluarganya, yang jelas perbekel agar fokus menjalankan tugas. Selain itu tidak ada kerancuan antara kepentingan pemerintahan dan urusan pribadi, tandasnya.
 
Kami juga ingatkan masyarakat yang memiliki hak pilih agar menggunakan hak pilihnya. Ini juga menentukan untuk kemajuan desa kedepanya, tutupnya. (u) 
wartawan
Agung Samudra
Category

Polda Bali Tetapkan 7 WNA Tersangka Mutilasi Warga Ukraina, 6 Orang Masuk Daftar Red Notice

balitribune.co.id | Denpasar - Kasus penculikan dan mutilasi yang menimpa seorang WNA asal Ukraina berinisial IK (28) menemui titik terang. Berdasarkan hasil gelar perkara, olah TKP di 6 lokasi dan koordinasi intens dengan pihak Imigrasi maupun Hubinter Polri, Polda Bali menetapkan 7 orang WNA sebagai tersangka utama. Mereka diketahui masuk ke Indonesia menggunakan visa turis.

Baca Selengkapnya icon click

RSUD Tabanan Beri Penjelasan Terkait Rujukan Pasien Patah Tulang ke RSUP Ngoerah

balitribune.co.id | Tabanan - Manajemen RSUD Tabanan memberikan klarifikasi terkait penanganan seorang pasien perempuan berinisial Ni Made N, (62) yang dirujuk ke rumah sakit lain setelah sempat mendapatkan penanganan awal di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Negara Hadir untuk Rakyat, Kasdam IX/Udayana Pimpin Groundbreaking 24 Titik Jembatan Garuda

balitribune.co.id | Singaraja - Komitmen TNI Angkatan Darat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah pelosok kembali dibuktikan. Kasdam IX/Udayana, Brigjen TNI Taufiq Hanafi, memimpin acara peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Jembatan Garuda yang dipusatkan di Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Senin (30/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Telkomsel Bangun COMBAT di Desa Sadi, Perkuat Sinyal Perbatasan RI–Timor Leste

balitribune.co.id | NTT - Komitmen Telkomsel dalam memperluas akses konektivitas digital hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal kembali diwujudkan melalui hadirnya Compact Mobile BTS (COMBAT) di Desa Sadi, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada pertengahan Maret 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

OJK Respons Putusan KPPU: Industri Pinjaman Daring Harus Sehat, Transparan, Berintegritas

balitribune.co.id | Jakarta - Melalui siaran pers yang disampaikan pada Jumat (27/3), OJK menegaskan pihaknya mencermati putusan Ketua Majelis KPPU dalam Perkara Nomor 05/KPPU-I/2025 berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.